1,6 Juta ASN akan Dipangkas dan Terancam Dirumahkan, Begini Penjelasan Menpan RB Tjahjo Kumolo

Nantinya, ASN yang tidak mempunyai kompetensi dan tidak lolos berbagai peningkatan pendidikan serta profesionalisme dapat bekerja dari rumah.

Namun statusnya tetap ASN, karena ASN tak mengenal sistem pemangkasan ataupun pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Sesuai kebutuhan dan kemampuan. Sementara eselon I dan eselon II sebagai leader-nya menggerakkan dan mengorganisasi pegawai fungsional yang ada," ungkap Tjahjo.

"Pemangkasan ya tidak mungkin, pensiun dini juga perlu proses. ASN kan tidak mengenal PHK," lanjutnya.

Sebelumnya, pada sebuah acara yang ditayangkan secara daring Minggu (20/12) lalu, Tjahjo mengatakan, saat ini ada ada 4,2 juta ASN di Indonesia.

Baca juga: Dalang yang Bikin Hubungan Gisel dan Wijin Hancur Terungkap, Benarkah Eks Gading Marten Menderita?

Baca juga: Baca Doa Singkat ini agar Diberi Kesehatan dan Dijauhkan dari Wabah Penyakit

Baca juga: Kepergok Tinggalkan Suami, Zaskia Gotik Akhirnya Akui Pulang ke Orang Tua, Sempat Bantah Ada Konflik

Baca juga: Inilah 10 Fitur Baru yang Dirilis WhatsApp Sepanjang Tahun 2021

Dari angka itu, 1,6 juta di antaranya merupakan tenaga pelaksana, yang perlu dilakukan penataan untuk meningkatkan kompetensi mereka.

"Kan enggak mungkin tenaga pelaksana itu langsung seperti (di) BUMN dipensiunkan, dipesangon," ucap Tjahjo saat itu.

Ia menerangkan, untuk memangkas birokrasi, ASN yang bekerja di kantor hanya merupakan eselon 1 dan 2.

Nantinya, ASN tersebut akan bertugas untuk memimpin dan mengorganisir percepatan perizinan dan pelayanan publik.

Oleh karena disebutkan Tjahjo Kumolo setidaknya ada 1,6 juta ASN yang perlu ditata, maka dipilihlah salah satu upaya penataan ASN tenaga pelaksana tersebut dengan mengalihkan pada tenaga pendidikan.

Baca juga: Enam Ciri Orang Terkena Sihir yang Diungkap Ustadz Khalid Basalamah, Sering Mimpi Lihat Hewan Ini

Baca juga: Lepas dari Eryck Amaral, Pesona Aura Kasih ini Bikin Pangling saat Kenakan Gaun Mewah Ala Barbie

Baca juga: Inilah Sosok Habib Bahar bin Smith, Ulama Asal Manado yang Penuh Kontroversi

Pasalnya, jumlah tenaga pelaksana yang besar tersebut tidak dapat langsung dipangkas oleh pemerintah dengan memberikan pesangon.

Hal itu karena dinilai akan membutuhkan anggaran yang besar.

"Nanti pak Sekjen Kementerian Keuangan akan pusing kalau seandainya 1,6 juta ASN itu harus dapat pesangon semuanya," ungkap Tjahjo.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara saat ini, terdapat 1,56 juta tenaga pelaksana.

Angka tersebut merupakan 38 persen dari total jumlah ASN 4,08 juta orang.

(*/ BangkaPos.com)

Artikel ini telah tayang di KompasTV dan di SerambiNews.com