Anggota DPRD Bangka Tengah Desak Pemkab Batalkan Jadwal Outbond ke Yogyakarta, Sekarang PPKM Level 3

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Anggota DPRD Bangka Tengah Apri Panzupi menyoroti jadwal Bupati dan pejabat Bangka Tengah yang menggelar audiensi dan outbond di Yogyakarta, tanggal 25-26 Februari 2022 nanti.

Menurutnya, publik berhak mendapat informasi mengenai tujuan dan manfaat kegiatan yang menggunakan uang SPPD tersebut.

"Di antaranya, esensi dari kegiatan itu apa? Dan apa output yg ingin dicapai? Pertanyaan ini perlu dijawab oleh pihak inisiator," ungkap Apri, Rabu (16/2/2022).

Apri menyebutkan, bila tujuan kunjungan itu ingin belajar tentang pengelolaan badan diklat, sebaiknya yang pergi cukup pihak BKPSDMD Bangka Tengah saja.

Bukan serombongan orang yang belajar hal sama namun tidak memberikan dampak bagi organisasi perangkat daerah (OPD) bersangkutan. 

"Cukuplah yang berangkat pihak BKPSDM Bangka Tengah, yang notabene memang sebagai pengelola Badan Diklat di Bangka Tengah," saran Apri.

Anggota Fraksi PPP DPRD Bangka Tengah ini juga menyinggung soal outbond untuk meningkatkan jiwa kepemimpinan kepala OPD.

Menurutnya, di Pulau Bangka banyak motivator berkualitas serta alam Bangka Tengah yang patut jadi lokasi outbond.

"Kenapa harus boyongan ke Yogyakarta? Kami katakan kegiatan Pemkab Bangka Tengah sama saja tidak menghargai upaya para pelaku industri pariwisata di Pulau Bangka yang sedang bangkit akibat pandemi," beber Apri. 

Apri menyebutkan, kegiatan itu terbilang pemborosan anggaran karena dipastikan mengeluarkan dana lebih dari Rp500 juta.

"Untuk itu kalau pun Bangka Tengah memiliki kelebihan anggaran, lebih baik digunakan untuk menyediakan pupuk murah bagi petani atau menambah kuota BPJS PBI bagi masyarakat Bangka Tengah berobat gratis," ungkapnya.

Sebagai bentuk pengawasan DPRD Bateng, Apri menyarankan agar kegiatan itu tidak hanya ditunda tetapi dibatalkan saja.

"Karena lebih banyak mudharatnya. Akhir-akhir ini kami heran dengan kebijakan Pemkab Bangka Tengah yang semakin tak populis. Setahu saya, Pak Bupati Algafry itu termasuk sosok yang sangat berhati-hati dalam membuat kebijakan dan mengambil keputusan.

Alhamdulillah, lima tahun kami berkesempatan membersamai beliau di DPRD Bangka Tengah.

Seingat saya beliau tak seperti itu dulunya, atau kah ini memang ada masukan yang kontra produktif dari para pembisik beliau, semisal sekda atau pun para staf khusus bupati," ungkap Apri.

Di ujung komentarnya, Apri mengingatkan Bangka Tengah termasuk PPKM Level 3 sesuai keputusan yang dikeluarkan Mendagri.

"Ini kan kontradiksi, sama saja ini tidak mengindahkan instruksi pemerintah pusat.

Daripada Pejabat Bangka Tengah ke Yogyakarta, lebih baik siaga di Bangka Tengah untuk memetakan dan mitigasi berbagai potensi terjadinya lonjakan kasus positif Covid-19.

Karena instruksi Mendagri itu pasti didahului dengan kajian.

Jadi saran kami lebih baik Pak Sekda Bangka Tengah DL ke Kemendagri, tanya mengapa Bangka Tengah ditetapkan PPKM level 3," saran Apri.

Tahan-Tahan Dululah

Ketua DPRD Kabupaten Bangka Tengah, Me Hoa imbau para pejabat pemerintahan di Kabupaten Bangka Tengah tak berpergian ke luar kota dulu saat masa PPKM level 3.

Apalagi, jika maksud dan tujuan dari kegiatan yang dilaksanakan tidak terlalu urgent dan bisa dilaksanakan lain waktu.

Oleh karena itu, kegiatan audiensi dan outbound yang rencananya akan dilakukan oleh sejumlah pejabat di Bateng pada 25-26 Februari 2022 mendatang di Yogyakarta agar ditinjau dan dikaji kembali.

Diakuinya, dirinya telah berkoordinasi dengan sejumlah Kepala OPD terkait hal tersebut untuk meminta dipertimbangkan kembali.

"Disuratnya itu kan sebagian besar kegiatannya adalah hiburan, jadi ya di tahan-tahan dulu lah, enggak ada ruginya," ucap Me Hoa kepada Bangkapos.com, Selasa (15/2/2022).

Meski begitu, dirinya sangat memaklumi bahwa pandemi covid-19 membuat para pejabat di lingkungan Pemkab Bangka Tengah merasa stres dengan pekerjaannya dan butuh hiburan.

Walau demikian, para pejabat tersebut juga harus mempertimbangkan kondisi kasus covid-19 yang akhir-akhir ini kian melonjak naik.

"Amit-amit lah, kalau misalnya tiba-tiba banyak pejabat yang nanti positif covid-19, terus siapa yang mau melayani masyarakat di Bangka Tengah ini," tegasnya.

Oleh karena itu, dirinya meminta para Kepala Dinas dan pejabat-pejabat tinggi lainnya agar menjaga kondisi kesehatannya, karena mereka adalah pengambil kebijakan agar Kabupaten Bangka Tengah menjadi semakin unggul kedepannya.

Tidak terlalu memaksakan

Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman menyebutkan rencana kegiatan tersebut sudah disusun sejak lama.

"Kalau kondisinya enggak memungkinkan ya enggak usah (ke Yogyakarta)," kata Algafry.

Menurutnya,  pihak dari Badan Diklat Provinsi DIY pun tidak ada menolak kunjungan dari Pemkab Bangka Tengah.

Selain itu, dia juga telah mengimbau kepada Sekda Bangka Tengah agar tidak terlalu memaksakan kegiatan tersebut.

"Kalau memang tidak memungkinkan ya jangan dipaksa, gitu aja kok repot. Kan kita lihat kondisi," ucapnya.

Sudah Disusun Januari Lalu

Kepala BKPSDMD Kabupaten Bangka Tengah, Risaldi mengatakan, rencana audiensi dan outbound ke Yogyakarta itu telah disusun jauh-jauh hari, tepatnya bulan Januari lalu saat status PPKM Kabupaten Bangka Tengah berada pada level 1.

Ia menyebutkan, jika memang kondisi kedepannya tidak memungkinkan, maka kegiatan tersebut dapat dibatalkan sewaktu-waktu.

"Rencananya ini sudah lama dan beberapa kali berubah dan sempat batal karena kesibukan dan lain sebagainya," ucap Risaldi saat dihubungi Bangkapos.com, Selasa (15/2/2022).

Diakuinya, saat ini pihaknya masih menunggu perkembangan kedepannya.

Audensi dan Outbond ke Yogyakarta

Diberitakan sebelumnya beredar undangan Sekretaris Daerah (Sekda) Bangka Tengah Sugianto, yang isinya tawaran mengikuti program meningkatkan mutu aparatur unggul bagi para pejabat di Pemkab Bangka Tengah.

Untuk itu, aparatur Pemkab Bangka Tengah diajak mengikuti audiensi dan outbond di Yogyakarta, Jumat-Sabtu (25-26/2/2022).

Biaya untuk mengikuti kegiatan itu sebesar Rp4.100.000, belum termasuk tiket pergi-pulang (PP) dan antigen.

Surat yang ditandatangani Sekda Bangka Tengah, Sugiarto itu bernomor 893/5961/BKPSDMD/2022.

Undangan ditujukan kepada Bupati Bangka Tengah, para asisten, kepala dinas, Direktur RSUD Bangka Tengah, Direktur RS Pratama Bangka Tengah, seluruh camat, dan para lurah.

Kegiatan itu dilakukan saat pemerintah menerapkan level 3 di sejumlah daerah, termasuk Bangka Tengah.

Selain itu, tidak terlihat nama Wakil Bupati Bangka Tengah di dalam undangan tersebut.

Kegiatan ini akan digelar di Badan Diklat Provinsi DIY dan Hotel Griya Persada Kaliurang Yogyakarta.

Berikut rencana kegiatan pejabat Pemkab Bangka Tengah di Yogyakarya, 25 hingga 26 Februari 2022, di antaranya:

Hari pertama, penjemputan di Bandara YIA, check in, dan makan malam.

Hari kedua, sarapan, kunjungan kerja atau audiensi ke Badan Diklat DIY, makan siang jejamuran, berbusana Jawa dan bergerobak di Omah Kecebong.

Hari ketiga, sarapan, outbond di alam terbuka (KIAT), makan siang, Jeep Lava Tour Merapi.

Kegiatan itu melibatkan Idea Event Organizer sebagai EO selama pejabat Pemkab Bateng di Yogyakarta.

Saat dihubungi Bangkapos.com, Selasa (15/2/2022), Dedy Lasmono, yang merupakan narahubung sekaligus

pegawai BKPSDMD Kabupaten Bangka Tengah yang menjadi fasilitator kegiatan itu menyebutkan bahwa rencana

audiensi dan outbound ke Yogyakarta tersebut tidak menggunakan dana APBD Kabupaten Bangka Tengah.

"Jadi pejabat-pejabat yang mau ikut nanti menggunakan dana SPPD-nya masing-masing," ucap Dedy.

Diakuinya, kegiatan tersebut direncanakan akan menampung sebanyak maksimal 50 orang saja yang terdiri dari Bupati, Sekda, sejumlah Kepala OPD, camat dan lurah.

"Untuk nama wakil bupati memang tidak ada diundangan, karena harus stand by di Pemda.

Kan enggak mungkin juga semuanya pergi, termasuk yang Kepala OPD kan ada sekretarisnya, camat ada sekcamnya, lurah ada seklurnya," kata Dedy.

Ia menyebutkan, kepergian di masa penetapan PPKM Level 3 akan dilakukan secara fleksibel melihat perkembangan kasus covid-19 di Bangka Tengah.

"Kalau yang dari Satgas Covid-19 DIY sejauh ini masih menginzinkan dan tidak pelarangan kunjungan," jelasnya.

Meski demikian, jika nantinya kasus covid-19 terus melonjak naik, pihaknya akan mempertimbangkan kembali kegiatan tersebut, apakah harus diundur atau bila perlu dibatalkan.

(Bangkapos.com/Arya Bima Mahendra)