Cair Mulai Hari Ini, Cek Rekening di Bank Himbara Bagi yang Terdaftar Dapat Bansos 2022

BANGKAPOS.COM -- Pemerintah menargetkan penyaluran bantuan sosial (bansos) harus selesai dalam dua pekan terakhir di bulan Februari. Hal itu sebagaimana tindak lanjut atas arahan Presiden Joko Widodo yang menginstruksikan percepatan penyaluran bansos untuk tahun 2022. 

“Kemensos, Kemendes, dan Kemendikbud agar segera mempercepat penyaluran bansos 2022 di dua minggu terakhir bulan Februari,” tegas Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat memimpin Rapat Tingkat Menteri Percepatan Bansos 2022 melalui daring, Kamis (17/2). 

Hadir dalam rapat, Mensos Tri Rismaharini, Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar, Sekjen Kemendikbudristek Suharti, Wamen BUMN II Kartika Wirjoatmodjo, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata, Plt. Dirjen Bina Bangda Kemendagri Sugeng, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Kepala BPS Margo Yuwono, Kasubdit Bhabinkamtibmas Korbinmas Baharkam Polri Kombes Pol. Nasrun Fahmi, Aster Panglima TNI Mayjen TNI Sapriadi, Dirut PT Pos Faizal R Djoemadi, dan perwakilan Himbara. 

Menko PMK meminta kepada seluruh pihak untuk dapat berkomitmen dalam mengawal percepatan penyaluran bansos. Data, proses admistrasi, penyesuaian regulasi harus selesai di minggu I Februari.  Khusus untuk Kemendagri agar membuat tim satgas pengawalan sehingga pemerintah daerah (pemda) dipastikan mengawal percepatan bansos. Demikian pula TNI/Polri juga diminta untuk mengawal percepatan penyaluran bansos dan utamanya untuk daerah sulit. 

Baca juga: PSK Ini Kaget Saat Tahu Orang yang Memesannya Cristiano Ronaldo, Terungkap Segini Tarifnya

Baca juga: Inilah PSK Langganan Jackie Chan yang Nyaris Tiap Hari Dikunjunginya, Masuk ke Bilik Kecil dan Gelap

Baca juga: Ini Sumber Penghasilan Tukul Arwana yang Terus Mengalir Meski Sedang Sakit

Sosialisasi juga ditekankan oleh Menko PMK agar dilakukan oleh kementerian/lembaga dan pemda melalui berbagai media informasi. Pastikan keluarga penerima  mengetahui besaran bansos yang diterima, kapan dapat diterima dan  wajib bagi para penerima segera menggunakan bansos untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. 

“Bansos yang dikelola Kemensos yaitu Program Sembako dan PKH juga harus dipastikan agar diterima masyarakat sebelum bulan Maret 2022.  Langkah percepatan salur seperti yang sudah direncanakan oleh Kementerian Sosial,” kata Muhadjir. 

Lebih detail, langkah percepatan salur bansos tersebut ialah untuk PKH tahap I disalurkan oleh Bank dimulai tanggal 21 Februari 2022. Sementara untuk percepatan salur bansos, khusus untuk Program Sembako disalurkan melalui PT Pos rapel Januari-Maret. Salur sembako direncanakan mulai tanggal 22 Februari 2022. 

Adapun bansos yang dikelola Kemendes PDTT yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa juga akan dilakukan percepatan salur. Seperti disampaikan Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar, penyaluran BLT Desa akan dipercepat dan dilakukan secara rapel. Upaya percepatan yang dilakukan adalah  pendampingan untuk penyelesaian APBDes khususnya kaitan batasan minimum 40% BLT desa. 

“Terkait permasalahan batasan 40% BLT Desa di beberapa daerah, Kemendagri dan Kemendes agar segera berkomunikasi untuk mempercepat penyelesaiannya. Selanjutnya, BPKP juga perlu mengeluarkan petunjuk penyelesaian terkait hal ini,” tandas Menko PMK. 

Sehubungan dengan Program Indonesia Pintar (PIP), mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menekankan agar juga mempercepat upaya penyaluran, sisir alokasi mana saja yang bisa disegerakan salur dan dipastikan dimanfaatkan sebagaimana peruntukannya. Terkait hal-hal yang masih menghambat percepatan penyaluran PIP, seperti data NIK siswa yang belum padan antara Dapodik dan Dukcapil agar segera disinkronkan termasuk regulasi yang perlu segera dibuat untuk penyaluran yang tidak langsung (memerlukan kuasa). 

Menteri BUMN juga diminta untuk memastikan kesiapan penyalur bansos, dalam hal ini bank dan PT Pos, serta melakukan evaluasi harian kinerja penyalur pada penyaluran bansos 2022 di dua minggu terakhir Februari. Terhadap bansos 2021 juga diminta untuk segera dituntaskan. 

“Untuk Himbara dan BSI bersama pemerintah daerah harus segera menyelesaikan bansos 2021 yang belum salur dan memastikan paling lambat Februari 2022 ini dapat turut diselesaikan,” pungkas Menko PMK.

Cara Cek Bansos

Kamu masih mengharapkan bansos dari pemerintah di tahun 2022. Cek nama kamu di website berikut ini, jika namamu ada, berarti kamu dapat bansos.

Melalui laman https://cekbansos.kemensos.go.id/, warganet bisa mengecek namanya apakah masuk dalam program bansos pemerintah atau tidak.

Cukup menyiapkan NIK, nama penerima Bansos dapat diketahui.

Pemerintah melalui beberapa kementerian masih memberikan bantuan sosial di tahun 2022.

Bansos yang akan diberikan di antaranya melalui program Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan hingga jaminan kehilangan pekerjaan.

Tentu ini menjadi kabar baik bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19

Berikut ini bantuan yang akan dicairkan di tahun 2022:

1. Kartu Prakerja

Kartu Prakerja dipastikan akan diperpanjang pada 2022 dengan memasuki gelombang 23.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Pasaribu menyampaikan, pemerintah akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 11 triliun.

“Seringkali para pekerja kesulitan mendapatkan pekerjaan dikarenakan kompetensi yang diperoleh dari lembaga pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.”

“Sehingga untuk menjembatani maka pemerintah berupaya memberi keterampilan bagi angkatan kerja,” ujarnya.

Diketahui, Kartu Prakerja digunakan untuk meningkatkan kompetensi peserta dengan memberi bantuan pelatihan non tunai sebesar Rp 1 juta.

Lalu peserta juga akan mendapatkan insentif biaya mencari kerja sebesar Rp 600 ribu per bulan selama empat bulan dan insentif pengisian survei evaluasi sebesar Rp 50 ribu per survei.

2. Bansos PKH

Bantuan kedua yang akan masih disalurkan pada tahun 2022 adalah bansos Program Keluarga Harapan (PKH).

Bansos PKH akan disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) baik ada maupun tidak ada pandemi.

Hal ini disebabkan bansos PKH diadakan untuk penanganan kemiskinan dan peningkatan kualitas SDM unggul.

Dikutip dari Tribunnews, anggaran bansos PKH yaitu Rp 28,7 triliun dengan target 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Diketahui jika program ini disalurkan bagi keluarga yang masuk dalam Keluarga Miskin (KM) dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

PKH disalurkan tiap tiga bulan sekali dalam empat tahap yaitu Januari, April, Juli, dan Oktober.

Lalu untuk penyalurannya akan melalui bank Himbara yaitu BNI, BRI, Bank Mandiri, dan BTN.

Adapun kriteria dari penerima bansos PKH yaitu:

a. Kriteria komponen kesehatan

- Ibu hamil maksimal telah mengalami dua kali kehamilan;

- Anak usia 0-6 tahun maksimal dua anak.

b. Kriteria komponen pendidikan

- Anak Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), atau sederajat;

- Anak Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau sederajat;

- Anak Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah atau sederajat;

- Anak usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan belajar 12 tahun.

c. Kriteria komponen kesejahteraan sosial

- Lanjut usia mulai 60 tahun ke atas, maksimal 1 orang dan berada dalam keluarga;

- Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat, maksimal 1 orang dan berada dalam keluarga.

3. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)

Bantuan selanjutnya adalah Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang akan disalurkan oleh Kemensos.

Masih dikutip dari Tribunnews, BPNT/Kartu Sembako tahun 2022 dilanjutkan dengan total anggaran sebesar Rp 45,12 triliun dengan target sebanyak 18,8 juta KPM.

Sama seperti bansos PKH, BPNT juga akan disalurkan melalui Bank Himbara yaitu BNI, BRI, Mandiri, dan BTN serta agen yang ditunjuk.

Bantuan ini dilakukan melalui mekanisme akun elektronik dan akan diberikan kepada KPM setiap bulannya serta digunakan hanya untuk memberli pangan di e-warong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (KUBE PKH).

Lalu indeks bantuan yang ditetapkan sebesar Rp 200 ribu/bulan/KPM.

4. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa)

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) disalurkan kepada keluarga miskin desa di tiap bulannya dan akan tetap disalurkan pada tahun 2022

Pengumuman ini telah diinformasikan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT), Abdulah Halim Iskandar seperti dikutip dari Kompas.com.

“Sekitar 40 persen dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan selebihnya 60 persen dapat dimanfaatkan sebagai program Pemberdayaan Masyarakat untuk Masyarakat Desa,” ungkapnya pada 13 Desember 2021.

Dana BLT sebesar 40 persen tersebut diminta oleh Gus Halim agar seluruh pihak fokus pada penyelesaian kemiskinan di desa yang mengalami peningkatan akibat Covid-19.

Program BLT Dana Desa merupakan program bantuan pemerintah yang diberikan kepada keluarga miskin desa sebesar Rp 300 ribu/KPM pada tiap bulannya.

5. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) akan jadi program tambahan dari BPJS Ketenagakerjaan pada 2022.

Dikutip dari PP Nomor 37 tahun 2021, JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.

Terkait peraturan yang diberikan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) membuat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program JKP.

Dikutip dari Kompas.com, terdapat tiga manfaat yang diterima pekerja atau buruh yang terkena PHK dalam program JKP.

Ketiga manfaat tersebut yaitu uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.

1. Buruh Menerima Uang Tunai

Sekretaris Jenderal Kemenaker, Anwar Sanusi menjelaskan, tujuan dari bantuan dalam bentuk uang tunai yang diberikan kepada pekerja atau buruh yang kena PHK adalah membantu saat tidak memiliki penghasilan.

"Untuk memenuhi kebutuhanya dihitung berapa cash benefit yang diberikan agar saat pekerja atau buruh ada bantalan sosial yang dijadikan sebagai landasan agar kalau jatuh tak terlalu sakit,” kata Anwar melalui siaran pers, Senin (13/1/2021).

2. Adanya Informasi Pasar Kerja dan Bimbingan Jabatan

Terdapat dua layanan dalam manfaat kedua ini yaitu layanan informasi pasar kerja yang disediakan oleh Ditjen Binapenta dan layanan bimbingan jabatan.

Untuk layanan pertama, buruh dan pekerja akan disediakan kanal informasi pasar kerja dalam negeri maupun pasar kerja luar negeri.

Sementara layanan kedua mendapatkan layanan bimbingan jabatan berupa konselir karier yang dinilai sangat dibutuhkan.

3. Pelatihan Kerja

Manfaat dari pelatihan kerja ini agar pekerja atau buruh yang terkena memiliki keyakinan dan kepercayaan diri untuk memenangkan kompetisi dengna pekerja lain.

Kemudian pelatihan kerja ini tidak hanya ditujukan agar pekerja atau buruh yang terkena PHK kembali menjadi pekerja tetapi juga diarahkan menjadi wirausaha.

“Artinya kita harus mengedepankan pengertian agar program pemerintaah terkait ini dapat benar-benar kita laksanakan.”

“Hal ini dikarenakan semangat JKP saat pembahasan terkait UU Cipta Kerja ingin menghadirkan negara dalam setiap persoalan ketenagakerjaan ketika seseorang kehilangan pekerjaan atau mereka ter-PHK, negara tetap hadir,” pungkas Anwar.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Sri Juliati/Nuryanti)(Kompas.com/Dwi Nur Hayati/Ade Miranti Karunia)