CPNS dan PPPK 2022 Hanya Terbuka untuk Jalur dan Ketegori Ini, Mohon Maaf Buat Pelamar Umum
Bukan berarti tak ada peluang sama sekali untuk jadi PNS/ASN pada 2022 ini, setidaknya masih ada jalur sekolah kedinasan dan PPPK yang bisa dicoba
BANGKAPOS.COM - Secara umum, pemerintah memang meniadakan tes CPNS 2022.
CPNS dapat dibuka kembali secara terbatas pada tahun 2023 yang tentunya mengikuti arah kebijakan untuk tahun mendatang.
Namun bukan berarti tak ada peluang sama sekali untuk jadi PNS pada 2022 ini.
Setidaknya masih ada jalur sekolah kedinasan yang bisa dicoba.
Kepastian pemerintah untuk tidak menggelar tes CPNS 2022 secara umum disampaikan Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo beberapa waktu lalu.
Meski demikian, Tjahjo Kumolo mengatakan, formasi CPNS 2022 bukan sepenuhnya dihilangkan dalam seleksi CASN tahun ini.
"Untuk seleksi CASN 2022, pemerintah fokus melakukan rekrutmen PPPK dan pada tahun ini formasi untuk CPNS tidak tersedia," kata Tjahjo dikutip dari situs resmi Kemenpan RB, belum lama ini.
Baca juga: Satu Rudal Bisa Lenyapkan Satu Negara, Inilah Satan 2, Rudal Nuklir Paling Berbahaya Milik Rusia
Dengan demikian, para pelamar hanya bisa mengakses jalur CPNS tahun ini melalui sekolah kedinasan.
Anda juga bisa mendaftar pada penerimaan PPPK 2022.
Lantas, apa saja sekolah kedinasan yang membuka pendaftaran pada tahun ini?
Daftar Sekolah Kedinasan
Tak hanya melalui seleksi khusus, lulusan SMA sederajat yang ingin menjadi CPNS dapat mengikuti sekolah kedinasan.
Sekolah tinggi kedinasan merupakan perguruan tinggi yang berada langsung di bawah kementerian atau lembaga pemerintahan.
Rata-rata, peserta yang lolos seleksi langsung menjalani ikatan dinas.
Artinya, setelah lulus dari sekolah kedinasan, bisa langsung bekerja dan menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
Dilansir kompas.com, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen, mengatakan, sekolah kedinasan merupakan sekolah dengan jaminan ikatan dinas dan dapat langsung menjadi CPNS.
Pada 2021 lalu, seleksi sekolah kedinasan dibuka pada bulan April.
Namun hingga saat ini, pendaftaran sekolah tinggi kedinasan untuk tahun ajaran 2022/2023 masih belum dibuka.
Namun perkiraan akan berlangsung di bulan yang sama seperti tahun lalu.
Tahun lalu, pendaftaran sekolah kedinasan serentak dibuka dan menggunakan situs web terpadu, yakni dikdin.bkn.go.id.
Baca juga: Baru Sehari Dioperasikan Kamera ETLE Rekam 1.110 Pelanggaran, Inilah Daftar Denda Tilang Kendaraan
Ujian atau seleksi masuknya antara lain Seleksi Administrasi, Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), dan tes lainnya.
Berikut daftar sekolah kedinasan tersebut:
1. STAN
Melansir laman PKN STAN, Politeknik Keuangan Negara STAN adalah perguruan tinggi yang berfokus pada pendidikan vokasi di bidang keuangan negara.
Melansir Kompas.com, 16 April 2021, mulai 2021, PKN STAN memiliki 3 program studi, Program Diploma IV Akuntansi Sektor Publik, Program Diploma IV Manajemen Keuangan Negara, dan Program Diploma IV Manajemen Aset Publik.
Lulusan Prodi D4 dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Keuangan, Kementerian/Lembaga lainnya atau Pemerintah Daerah sesuai dengan formasi/kebutuhan yang tersedia pada tahun yang bersangkutan.
Untuk mahasiswa yang masuk melalui jalur program reguler atau program afirmasi dari lulusan SMA sederajat, seluruh biaya pendidikan di PKN STAN dibebankan pada APBN.
Namun, PKN STAN tidak memberikan uang saku kepada mahasiswa selama pendidikan.
Pada 2021, nilai Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) menjadi salah satu syarat administrasi pendaftaran PKN STAN.
Akan tetapi untuk 2022 belum terdapat keputusan apakah nilai UTBK akan kembali digunakan.
2. STIN
Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) mempunyai visi menjadi perguruan tinggi intelijen bertaraf internasional (World Class Intelligence College).
Selama kuliah di STIN, tidak dipungut biaya.
Mahasiswa akan tinggal di asrama, mendapat konsumsi, dan seragam.
Disebutkan juga bahwa setelah lulus kuliah akan diangkat menjadi CPNS.
Mahasiswa pun berkesempatan berlatih menjadi Indonesian Cyber Task Force dan ahli dalam bidang Biomedical Hazard.
Untuk mendapat semua manfaat itu, calon mahasiswa perlu melakukan ujian atau seleksi.
Pendaftaran dan persyaratan untuk mendaftar dapat berubah setiap tahunnya.
3. STMKG
Melansir laman STMKG, Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG) merupakan sekolah yang berada di bawah Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
STMKG memiliki program studi jenjang D4 yang meliputi Meteorologi, Klimatologi, Geofisika, dan Instrumentasi.
Mengutip Kompas.com, 10 Desember 2021, lulusan STMKG akan bekerja di Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika.
Sesuai ketentuan yang berlaku sejak dinyatakan lulus pendidikan dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia.
Untuk STMKG, biaya pendidikan gratis.
Namun, taruna dan taruni yang diterima akan ditarik biaya untuk keperluan seragam, atribut, dan lainnya.
Biaya tersebut akan dibebankan hanya di awal pendidikan (yaitu saat daftar ulang) untuk 4 tahun pendidikan.
Baca juga: INILAH Curhatan Bambang Hartono, Bos BCA yang Malas Kalau Dikenali Saat Makan di Pinggir Jalan
4. SSN
Melansir laman SSN, Politeknik Siber dan Sandi Negara (dahulu Sekolah Tinggi Sandi Negara) merupakan perguruan tinggi Kedinasan yang diselenggarakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Lulusan Poltek SSN dapat diangkat menjadi CPNS di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara atau instansi pemerintah lainnya.
Poltek SSN memiliki 3 (tiga) Program Studi Diploma IV (empat) dengan sistem paket yang harus diselesaikan dalam 8 (delapan) semester selama 4 (empat) tahun.
Program studi yang tersedia yaitu Rekayasa Keamanan Siber, Rekayasa Kriptografi, dan Rekayasa Perangkat Keras Kriptografi.
5. STIS
Politeknik Statistika STIS merupakan perguruan tinggi kedinasan program Diploma IV, yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik sejak tahun 1958, memberi kesempatan lulusan sekolah menengah umum jurusan IPA untuk dididik menjadi ahli statistik.
Melansir laman SPMB STIS, pada 2021 STIS membuka untuk Program Studi Statistika Program Diploma III.
Selain itu, Program Studi Statistika Program Diploma IV, dan Program Studi Komputasi Statistik Program Diploma IV.
Lulusan Program Diploma III akan diangkat sebagai calon Aparatur Sipil Negara (ASN) golongan II/c dan akan ditugaskan di Badan Pusat Statistik (BPS) di seluruh wilayah Indonesia.
Lulusan Program Diploma IV akan diangkat sebagai CPNS golongan III/a dan ditugaskan di Badan Pusat Statistik (BPS) /Kementerian/Lembaga/Instansi lainnya di seluruh wilayah Indonesia.
Selama masa pendidikan, mahasiswa dibebaskan dari biaya pendidikan (tanpa uang saku).
6. Poltekip dan Poltekim
Melansir laman BPSDM Kemenkumham, sekolah kedinasan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim) adalah sekolah kedinasan di bawah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Mengutip laman Poltekip, jurusannya Manajemen Pemasyarakatan, Teknik Pemasyarakatan, dan Bimbingan Pemasyarakatan.
Poltekim melatih individu untuk bekerja dalam pekerjaan pemerintah di bidang imigrasi.
Baik untuk ditempatkan di kantor imigrasi di seluruh Indonesia atau di unit imigrasi di perwakilan luar negeri Indonesia.
Adapun program studinya yaitu: D4 Manajemen Teknologi Keimigrasian D4 Administrasi Keimigrasian D4 Hukum Keimigrasian D3 Keimigrasian.
7. Sekolah Kedinasan Kemenhub
Melansir laman Dikdin BKN, yang termasuk sekolah kedinasan Kemenhub adalah:
- Politeknik Transportasi Darat Indonesia (PTDI-STTD)
- Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun
- Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal
- Politeknik Transportasi Sungai Danau Penyeberangan Palembang
- Politeknik Transportasi Darat (POLTRADA) Bali
- Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta
- Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar
- Politeknik Pelayaran Surabaya
- Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
- Politeknik Pelayaran Sumatera Barat
- Politeknik Pelayaran Banten
- Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh
- Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara
- Politeknik Pelayaran Barombong
- Politeknik Pelayaran Sorong
- Politeknik Penerbangan Indonesia Curug
- Politeknik Penerbangan Makassar
- Politeknik Penerbangan Medan
- Politeknik Penerbangan Surabaya
- Politeknik Penerbangan Jayapura
- Politeknik Penerbangan Palembang
8. IPDN
Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) adalah Lembaga Pendidikan Tinggi Kedinasan dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri.
Melansir laman IPDN, calon mahasiswanya disebut calon Praja.
Diharapkan calon Praja memiliki kesiapan untuk bekerja diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pada seleksi IPDN 2021, tidak dipungut biaya, kecuali pada tahap SKD dikenakan biaya Rp 50.000 seperti sekolah kedinasan lainnya.
Jalur PPPK
Selain itu, walau tak membuka tes CPNS 2022 untuk umum, tahun ini pemerintah menyebut akan tetap menyelenggaraan seleksi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).
"Seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2022, pemerintah fokus melakukan rekrutmen PPPK, dan tahun ini formasi untuk CPNS tidak tersedia," kata Tjahjo Kumolo.
Ia menambahkan, perekrutan PPPK didasarkan pada Surat Menteri PANRB No. B/1161/M.SM.01.00/2021 tanggal 27 Juli 2021 perihal Pengadaan ASN Tahun 2022.
"Berbagai kebijakan tengah disusun sebagai dasar kebijakan dalam pelaksanaan seleksi CASN tahun 2022," imbuh Tjahjo.
Berbeda dengan PNS, PPPK diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tetentu dalam melaksanakan tugas pemerintahan.
Walau status dan sistem kerjanya berbeda, tetapi formasi yang ditetapkan untuk ditempati PPPK bisa saja sama.
Baca Juga: Pembukaan CPNS 2022 Jadi Tanda Tanya, Ini Tanggapan Kementerian PANRB
Sejauh ini, formasi yang dibutuhkan pada Seleksi CASN untuk PPPK 2022 meliputi tiga formasi.
Pertama, untuk tenaga pendidik, semisal guru honorer maupun calon guru yang memenuhi syarat perekrutan CASN.
Kedua, yaitu tenaga kesehatan, di antaranya dokter, perawat, bidan, dan lain-lain yang bekerja di rumah sakit milik pemerintah.
Ketiga, tenaga penyuluh yang nantinya akan ditempatkan di lembaga-lembaga milik pemerintah yang ada di berbagai wilayah di Indonesia.
Baca juga: Ruben Onsu dan Sarwendah Tak Jadi Orang Tua Asuh Betrand Peto Lagi : Orang Salah Bilang Anak Angkat
Maka itu, PPPK harus bersedia dan menandatangani surat keterangan bersedia ditempatkan di manapun di wilayah NKRI.
Tjahjo Kumolo menyebutkan, perekrutan PPPK 2022 merupakan implementasi dari kebijakan yang diimplementasikan oleh beberapa negara maju.
Kebijakan yang dimaksud merujuk pada jumlah pembuat kebijakan atau PNS lebih sedikit dibandingkan jumlah government worker atau public services alias PPPK.
"Pemerintah Indonesia perlu mengikuti langkah yang telah dilakukan oleh berbagai negara maju sebagai langkah memodernisasi birokrasi secara cepat," ungkapnya.
Sementara itu, terkait penerimaan CPNS sendiri, pemerintah bukannya meniadakan sama sekali.
Hanya saja, pengangkatan CPNS akan difokuskan pada mereka yang bersekolah di sekolah kedinasan milik pemerintah.
Jadi bisa disimpulkan, hanya mereka yang lulus dari sekolah kedinasan yang diangkat sebagai CPNS tahun ini. (*/parapuan/poskupang)