Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa Pecat 26 Pegawai Pajak, 13 Menyusul, Ini Kesalahannya

BANGKAPOS.COM--Baru sebulan menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa langsung menunjukkan langkah tegas yang mengguncang internal Kementerian Keuangan.

Dalam waktu singkat, sebanyak 26 pegawai pajak resmi dipecat karena terbukti terlibat dalam praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Langkah berani ini menjadi sinyal kuat dari sang menteri bahwa era main mata dengan uang negara telah berakhir.

Di bawah kepemimpinan barunya, Kemenkeu mulai menata ulang integritas dari fondasi terpenting Direktorat Jenderal Pajak (DJP) lembaga yang selama ini menjadi tulang punggung penerimaan negara.

Awal Gebrakan: “Bersih-Bersih” di Direktorat Jenderal Pajak

Dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (8/10/2025), Purbaya mengungkapkan bahwa langkah pembersihan ini dilakukan setelah evaluasi mendalam terhadap struktur organisasi dan laporan internal DJP.

“Begitu saya masuk, saya langsung minta laporan lengkap dari Dirjen Pajak. Dari situ kita lihat ada beberapa indikasi kuat penyalahgunaan kewenangan dan penerimaan uang yang tidak semestinya. Kami tindak tegas,” tegas Purbaya.

Menurutnya, tindakan disiplin ini merupakan hasil investigasi selama sebulan yang dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, yang baru beberapa bulan menduduki jabatannya.

“Pak Bimo menemukan orang-orang (pegawai DJP) yang menerima uang dan tidak bisa diampuni lagi. Maka kami putuskan untuk langsung diberhentikan,” ujar Purbaya.

Tidak Ada Ampunan untuk Korupsi

Bagi Purbaya, langkah ini bukan sekadar penegakan disiplin, melainkan peringatan keras bagi seluruh jajaran aparatur sipil negara di lingkungan Kemenkeu.

“Ini pesan untuk seluruh pegawai pajak: sekarang bukan saatnya main-main lagi. Kalau masih ada yang berani bermain dengan uang rakyat, bersiaplah untuk dipecat,” tegasnya.

Purbaya menambahkan bahwa kementerian yang ia pimpin harus menjadi contoh lembaga dengan integritas tinggi, karena keuangan negara merupakan urat nadi pemerintahan dan pembangunan nasional.

“Setiap rupiah yang dikorupsi berarti mengkhianati rakyat. Karena itu, tidak ada ruang untuk kompromi,” katanya.

 “Seratus Rupiah Saja Kalau Fraud, Akan Saya Pecat”