Breaking News:

Wagub Babel Ajak Pemerintah dan Pelaku Usaha Berkolaborasi dan Duduk Bersama

Untuk itu,  dalam membangun perekonomian, antara pemerintah dan pelaku usaha, baik nasional maupun daerah, harus berpikir sama dan satu arah.

Penulis: Iklan Bangkapos | Editor: Novita
Diskominfo Babel
Wakil Gubernur Babel, Abdul Fatah 

BANGKA - Demokrasi dalam bidang ekonomi, menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi semua warga negara, dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan pelaku usaha dan juga kepentingan umum.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Bangka Belitung (Babel), Abdul Fatah, saat memberikan sambutan pada acara Sosialisasi Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Hasil Index Persaingan Usaha Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Tahun 2021, di Hotel Novotel, Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka, Senin (11/4/22).

Terkait hal ini Wagub Abdul Fatah mengatakan, bahwa sesungguhnya UU Nomor 5 Tahun 1999 sudah lama diundangkan, namun hari ini kita masih menghadiri sosialisasinya. Ada apa?

"Kondisi ini aneh tapi nyata. Salah satunya, kondisi Babel pada akhir tahun 2021 adalah ketika minyak goreng menghilang di pasaran. Dan kalau pun ada, sangat terbatas dengan harga yang tinggi. Tapi ketika Harga Eceran Tertinggi (HET) dicabut, minyak goreng hadir di pasaran. Mengapa?" tanya wagub.

"Hal ini menunjukkan, telah terjadinya sumbatan komunikasi, koordinasi, serta kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam melaksanakan amanat konstitusi yang tersumbat," tuturnya.

Untuk itu,  dalam membangun perekonomian, antara pemerintah dan pelaku usaha, baik nasional maupun daerah, harus berpikir sama dan satu arah. Yakni di bawah payung konstitusi negara. Dalam menjaga stabilitas ekonomi antara pemerintahan dan pelaku usaha harus berkolaborasi, dan berdiri pada pijakan yang sama, yaitu konstitusi.

Sedangkan landasan pijak antara pelaku usaha dengan pemerintah itu berbeda, di mana pelaku usaha landasan pijaknya adalah hukum dan prinsip ekonomi, sedangkan pemerintah adalah pemberian pelayanan terbaik bagi masyarakat.

"Guna mewujudkan hal ini, mari kita bersama-sama memiliki sense of crisis dan secara periodik aktif mengikuti isu strategis terkait pasar, yang kemudian dibahas bersama-sama sampai ke akar permasalahan untuk mencapai win-win solution sebagai tujuan kita. Dan bukan seperti yang selama ini kita lakukan, hanya sebatas memantau ketersediaan barang dan mengukur supply serta demand," tambahnya.

"Mari kita duduk bersama, katakan, sampaikan, serta kritisi, dan pecahkan persoalan yang ada di Bumi Serumpun Sebalai ini bersama-sama, dan mengambil sikap sendiri-sendiri," kata wagub.

Pada sisi lain, Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI KPPU RI, Chandra Setiawan yang juga adalah putra daerah kelahiran Pangkalpinang, mengatakan bahwa  pada tahun 1997 dan 1998, Indonesia mengalami krisis dalam segala bidang. Hal ini karena Indonesia tidak mempunyai kemampuan bersaing secara global.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved