Gaya Kepemimpinan Pj Gubernur Babel yang Langsung Turun Gunung, Awas Godaan Politik Praktis

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Mengawali pengabdiannya sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Bangka Belitung, Ridwan Djamluddin, langsung tancap gas, bersemangat mengunjungi lokasi tambang timah ilegal di kawasan hutan lindung Dusun  Bedukang, Desa Deniang, Kabupaten Bangka pada, Jumat (13/5/2022) lalu.

Alasan Ridwan, mendatangi kawasan Hutan Lindung Pantai (HLP) Bedukang ini, karena mendapatkan informasi, kawasan tersebut dirambah, tambang berskala besar, tambak udang, kebun, dan didirikan bangunan permanen.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Bangka Belitung, Rendy Hamzah, memberikan pandangan, terkait gaya kepemimpinan Pj Gubernur Bangka Belitung yang baru menghitung hari memimpin Bangka Belitung ini.

Ia mengatakan, patut mengapresiasi respon cepat Pj Gubernur Bangka Belitung yang baru dilantik kemudian langsung turun gunung untuk mendatangi kawasan Hutan Lindung Pantai (HLP) Bedukang, Desa Deniang.

"Saya kira kita perlu mendukung dan menyambut baik langkah politik taktis Pak Ridwan Djamaluddin tersebut. Semoga ini benar-benar bisa diseriusi RD yang kita kira sudah pasti mahfum soal aktivitas ekonomi ekstraktif. Khususnya carut-marut pertambangan di Babel yang selama ini begitu destruktif dan ekploitatif," jelas Rendy kepada Bangkapos.com, Rabu (18/5/2022).

Belum lagi, sambung Rendy, dengan luasnya konsesi izin perkebunan sawit dan juga aktivitas tambak dan perkebunan yang justru banyak merambah kawasan terlarang dan berbahaya bagi keberlanjutan ekosistem lingkungan. 

"Harapan publik tentu sosok pak dirjen yang merangkap sebagai Pj Gubernur Babel memiliki komitmen ekologis yang kuat dan berani untuk menegakkan aturan hukum. Sekaligus membereskan tata kelola SDA dan juga sistem pertanggungjawaban lingkungan yang sehat dan berkelanjutan," terangnya.

Dikatakan Rendy, untuk menjalankan itu semua tidak mudah. Terlebih di tengah masih rendahnya transparansi dan akuntabilitas bisnis ektraktif selama ini. 

"Saya kira ini jadi tantangan pak RD, di satu sisi ada beban untuk tetap memastikan masa transisional menuju 2024 berjalan mulus. Sementara juga ada beban untuk menjaga stabilitas ekonomi dan ekologis agar berjalan seimbang. Termasuk bagaimana model ekonomi pertambangan yang tetap inklusif, terkendali, dan tidak merugikan rakyat bisa saling beriringan," ungkap Rendy.

Godaan Politik Praktis

Rendy, menegaskan secara politik selalu ada peluang terbuka bagi siapapun, termasuk bagi Ridwan Djamaluddin selaku pimpinan eksekutif untuk memikat hati publik lokal. 

"Godaan untuk terjun ke politik praktis memang pasti ada, khususnya untuk Pilgub 2024, semuanya tergantung pak RD. Kalau menurut Nietzsche, manusia biasanya pasti memiliki hasrat untuk berkuasa atau kekuasaan," kata Rendy.

Menurutnya ini menjadi momentum pulang kampung bagi putra daerah kelahiran Muntok ini untuk mendedikasikan hidupnya untuk Bangka Belitung.

"Memang waktu 1 tahun lebih cukup singkat, namun dengan pengalaman profesionalnya di birokrasi, mestinya beliau bisa lebih luwes dan leluasa menggerakkan mesin birokrasi agar lebih progresif dan inovatif untuk melayani publik," saran Rendy.

"Saya kira, pak RD harus mampu membangun komunikasi taktis dan cepat dengan para aktor, baik di level elit maupun akar rumput," lanjutnya.

Di level elit, dikatakan Rendy, tentunya memiliki intens menjalin jejaring komunikasi politis dan birokratis untuk memastikan efektivitas birokrasi pemerintahannya.

"Sementara di sisi lain, beliau mesti rajin turun langsung ke lapangan, berinteraksi dengan akar rumput, termasuk mendengarkan langsung keluh kesah aspirasi warganya. Ini juga penting agar Pj Gubernur Babel benar-benar mengerti dan paham tentang kebutuhan rakyatnya yang acapkali luput atau tidak pernah sampai ke telinga pak gubernur," tegasnya.

Diketahui sebelumnya, Penjabat Gubernur Bangka Belitung Ridwan Djamaluddin, telah mendapatkan arahan dari Menteri Dalam Negeri, Tito Kernavian untuk memperbaiki pengelolan industri pertimahan di Bangka Belitung 

"Saya sampaikan arahan Mendagri setelah saya melakukan pelantikan, topik Bangka Belitung yaitu disinggung tata kelola industri pertimahan, jadi memang sudah jadi perhatian," kata Ridwan.

Ridwan, mengakui, tata kelola industri pertimahan menjadi perhatian khusus Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat ini.

"Yang lain juga menjadi perhatian presiden meminta hilirisasi, sebagai nilai tambah dan sebagai wilayah pengahasil timah dan kita juga berharap arahan presiden itu. Implementasinya  juga terjadi disini misalnya kita ingin membangun industri lebih hilir dari impor timah. Sekarang ya dibangun industri di Bangka Belitung ini sehingga dampak ekonomi terasa  di sini," ungkap Ridwan.

Mengawali pengabdiannya sebagai PJ Gubernur Bangka Belitung Ridwan Djamluddin telah mengunjungi lokasi tambang ilegal di kawasan hutan lindung Dusun Bedukang, Desa Deniang, Kabupaten Bangka, beberapa waktu lalu.

Kunjunganya, karena mendapatkan keluhan dari masyarakat.

"Dua sampai tiga hari sebelum Idulfitri,  banyak sekali laporan masyarakat dan media tetang kegiatan pertambangan ilegal yang merambah  di kawasan hutan lindung," ujar Ridwan.

Dia berharap, tidak terjadi aktivitas tambang ilegal dilakukan pada kawasan hutan lindung, sehingga harus cepat ditertibkan.

"Kami menganggap itu jangan sampai terjadi, sehingga sejak itu selain mengumpulkan data dan informasi dari masyarakat dan media saya juga berkomunikasi dengan pak kapolda dan pak kapolda cepat bertindak menertibkan," tegasnya.

(Bangkapos.com/Riki Pratama)