Subsidi Minyak Goreng Dicabut Diganti DMO, Pengamat: HET Tetap Diperlukan 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Dosen Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung, Ari Agung Nugroho menilai pencabutan subsidi minyak goreng curah kemudian diganti DMO kurang tepat. Subsidi tetap dibutuhkan agar harga minyak goreng tetap terjangkau oleh masyarakat.

Sebelumnya, pemerintah kembali memberlakukan kewajiban memasok di dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) minyak goreng. 

Dengan aturan ini, pemerintah akan mencabut subsidi minyak goreng mulai 31 Mei mendatang.

"Pemberian subsidi tetap penting untuk menjaga harga minyak goreng terjangkau bagi pelaku usaha makanan minuman skala UMKM dan masyarakat pendapatan menengah bawah. Sangat keberatan jika pelaku usaha kecil harga mengikuti HET," tegas Ari kepada Bangkapos.com, Kamis (26/5/2022).

Menurut Ari, pemerintah seharusnya mengubah subsidi minyak goreng dari curah ke kemasan sederhana agar pengawasan lebih mudah dilakukan. 

Kata Ari, subsidi minyak goreng curah yang akan dicabut mulai 31 Mei akan memberatkan masyarakat terutama kelas menengah ke bawah.

"Kalau yang dicabut itu adalah subsidi minyak goreng curah itu yang saya rasa akan berat bagi masyarakat menengah ke bawah karena belum ada jaminan pemerintah bisa menstabilkan harga," tuturnya.

Dia mengatakan pemerintah tetap perlu menetapkan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) agar harga minyak tetap terjangkau.

Selain itu, ia juga menyoroti distribusi minyak goreng curah yang selama ini diserahkan kepada pihak swasta.

Ia pun menyarankan seluruh rantai distribusi minyak goreng curah maupun kemasan sederhana berada di bawah kendali Bulog agar lebih mudah diawasi.

"Selama ini model subsidi migor (minyak goreng) curah diserahkan ke skema swasta, yang berakibat masih panjangnya rantai distribusi. Di Babel juga diharapkan hadir sehingga masyarakat menengah kebawah terbantu dengan adanya itu," tuturnya.

(Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)