Breaking News:

Temuan BPK, Timses Hingga Orang Meninggal Pun Dapat Bansos, Kemensos Diminta Serahkan Data

BPK mengungkap tiga jenis bansos yang tidak tepat sasaran. Akibatnya negara berposensi rugi Rp 6,93 triliun.

Editor: fitriadi
Tribunnews.com/Irwan Rismawan
Temuan BPK, Timses Hingga Orang Meninggal Pun Dapat Bansos, Kemensos Diminta Serahkan Data Penerima Bantuan Rp 5,5 Triliun 

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Penyaluran dana bantuan sosial untuk beberapa program tidak sesuai aturan karena tidak tepat sasaran.

Sebagian bansos dibagikan kepada tim sukses kepala daerah. Bahkan ada orang yang sudah meninggal pun mendapatkan bansos.

Akibatnya, negara berpotensi mengalami kerugian tidak tanggung-tanggung sebesar Rp 6,93 triliun.

Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) mengungkap tiga jenis bansos yang tidak tepat sasaran.

Laporan hasil pemeriksaan semester II BPK tahun 2021 menyebutkan bahwa penetapan dan penyaluran bansos Program Keluarga Harapan (PKH) sembako, Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), serta Bantuan Sosial Tunai (BST), tidak sesuai ketentuan.

Anggota BPK Achsanul Qosasi dalam wawancaranya di program Sapa Indonesia Malam KOMPAS TV mengatakan bahwa dana Rp6,93 triliun tersebut terbagi menjadi tiga persoalan.

Pertama, sebanyak Rp5,5 triliun dana disalurkan kepada nama-nama yang tidak masuk dan tidak terdaftar dalam Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). 

"Artinya, orang yang tidak ada di dalam daftar ikut menerima. Jadi dari Rp120 triliun bansos, kami akan lakukan sampling dengan pemeriksaan yang valid, Rp5,5 triliun tidak masuk dalam DTKS," kata Achsanul, Rabu (25/5/2022), dikutip dari KompasTV.

BPK meminta Kementerian Sosial untuk memberikan daftar penerima bansos sejumlah Rp5,5 triliun tersebut.

" Kemensos harus sebut, kalau orangnya ada, masukkan ke dalam DTKS, kemudian BPK menguji data-data yang diberikan," jelas Achsanul.

Kedua, sekitar Rp700 miliar diberikan kepada warga dengan nomor induk kependudukan (NIK) yang tidak bisa dipadankan dengan NIK penerima bansos.

"NIK-nya ada, tetapi tidak bisa dipadankan. Kan kita padanannya NIK, jadi orang ini tidak berhak," imbuh Achsanul.

Terakhir, Achsanul menambahkan, ada NIK ganda atau orang yang sudah meninggal yang masih mendapatkan dana bansos.

BPK minta Kemensos serahkan data

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved