Manfaat Besar Sensus Penduduk 2020 Lanjutan

Oleh: Ridho Ilahi - Fungsional Statistisi Badan Pusat Statistik

DATA penduduk memainkan peran signifikan dalam proses pembangunan, terutama dalam pengambilan kebijakan. Data penduduk berasal dari sensus penduduk yang dilakukan setiap 10 tahun sekali. Artinya, data ini akan tersedia setiap 10 tahun sekali. Padahal proses pembangunan berlangsung setiap tahun. Lantas, bagaimanakah pemerintah memperoleh data penduduk di jangka waktu antarsensus?

Sebagai contoh dalam bidang pangan, pemerintah menggunakan data penduduk sebagai salah satu dasar hitung kebutuhan beras. Jika dikaitkan dengan produksi beras, maka diperoleh gambaran surplus atau defisit produksi beras. Hal ini membantu pemerintah dalam memutuskan kebijakan terkait ekspor atau impor beras.

Ketidakakuratan data penduduk menyebabkan ketidaktepatan kebijakan yang ditempuh. Jika pemerintah memutuskan untuk ekspor, padahal seharusnya impor, akan menyebabkan kelangkaan beras di masyarakat. Jika terjadi sebaliknya akan menyebabkan stok beras berlebih sehingga memicu jatuhnya harga jual beras pada tingkat petani lokal.

Hal ini baru di bidang pangan saja dan bisa dibayangkan jika berdampak pada bidang-bidang lainnya. Untuk itu, pemerintah benar-benar membutuhkan data penduduk yang berkualitas.

Kebutuhan data penduduk setiap tahun dapat dipenuhi dengan proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk adalah suatu perkiraan jumlah penduduk berdasarkan metode tertentu dengan asumsi-asumsi kelahiran, kematian, dan migrasi. Asumsi-asumsi tersebut juga dikenal dengan sebutan parameter demografi. Biasanya parameter demografi ini diperoleh dari sensus penduduk.

Sensus penduduk di Indonesia dilakukan setiap 10 tahun sekali. Sensus penduduk dilakukan setiap tahun-tahun yang berakhiran 0, terakhir dilaksanakan tahun 2020. Sensus Penduduk 2020 (SP2020) lalu merupakan sensus penduduk pertama yang menggunakan data registrasi kependudukan sebagai basis data untuk mendapatkan populasi penduduk Indonesia. Dinamika populasi ini merupakan perubahan populasi dalam variasi waktu, ruang, dan kepadatan penduduk. Penduduk di suatu daerah akan berubah seiring bertambahnya waktu karena ada yang meninggal, ada bayi yang baru lahir, ada yang pindah ke tempat lain, dan ada yang datang dari tempat lain.

Juni 2022, BPS sedang melakukan Sensus Penduduk 2020 Lanjutan, yaitu dengan pendataan long form. Sensus Penduduk 2020 Lanjutan ini akan menyasar hampir 4,3 juta sampel rumah tangga atau 268.431 blok sensus. Jumlah sampel yang besar ini sebanding dengan relative standard error yang kecil.

Berbeda dengan Sensus Penduduk 2020 yang variabelnya terbatas (short form), Sensus Penduduk 2020 Lanjutan akan menggunakan kuesioner panjang dengan variabel yang banyak. Data yang akan dihasilkan, antara lain, karakteristik penduduk, migrasi, pendidikan, dan komunikasi (ijazah tertinggi, bahasa), disabilitas, ketenagakerjaan, fertilitas, mortalitas, dan perumahan.

Selain itu, data tersebut sekaligus memperbarui data yang akan digunakan dalam penghitungan proyeksi penduduk; menyediakan data karakteristik penduduk dan perumahan; serta menjadi sumber data indikator kependudukan untuk tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang tidak dapat diperoleh dari sumber lain.

Pemutakhiran penduduk dan rumah tangga telah dilakukan BPS pada 15-31 Mei 2022. Sementara itu, pendataan sampel rumah tangga dilaksanakan pada 1-30 Juni 2022. Pengumpulan datanya menggunakan beberapa metode, yaitu paper and pencil interviewing (PAPI), computer assisted personal interviewing (CAPI), computer assisted telephone interviewing (CAPI), computer assisted web interviewing (CAWI).

Manfaat Data

Sensus Penduduk 2020 Lanjutan ini akan dapat menghasilkan parameter demografi penduduk yang lebih valid. Komposisi penduduk pada tahun-tahun mendatang pun akan tergambar dengan lebih akurat. Sensus Penduduk 2020 Lanjutan diharapkan dapat menjadi patokan untuk indikator kependudukan di Indonesia. Ini juga menjadi potret demografi Indonesia, terutama setelah melewati gelombang kedua pandemi Covid-19. Dalam jangka panjang, data kependudukan ini juga dapat menjadi dasar penentuan kebijakan pembangunan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

Selain itu, perencanaan makro di bidang pembangunan yang bersumber dari data ini akan secara langsung memberi manfaat bagi masyarakat. Akurasi data tersebut menjadi kunci untuk ketepatan berbagai kebijakan. Data disabilitas dari sensus penduduk dapat memberi masukan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan terkait penyediaan kebutuhan sarana atau prasarana penduduk penyandang disabilitas sesuai dengan jenis disabilitas yang dialami menurut wilayah. Contoh lain, data kematian bermanfaat bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan di bidang kesehatan, seperti kebutuhan tenaga medis, obat, dan tempat pelayanan kesehatan.

Pemanfaatan data kependudukan ini begitu luas dan kebijakan yang diambil akan dirasakan masyarakat secara langsung. Kita sebagai masyarakat perlu memastikan hak-hak kita sebagai warga negara terpenuhi terutama di bidang layanan publik, sosial, pendidikan, dan kesehatan. Oleh karena itu, partisipasi dan kerja sama masyarakat sangat vital untuk kelancaran sensus dan pengumpulan data yang akurat. Data berkualitas akan menentukan mutu pembangunan.