Sekda Belitung Sebut Daerah Masih Bergantung pada Honorer

POSBELITUNG.CO, BELITUNG - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berencana melakukan penghapusan tenaga honorer.

Rencana tersebut tertuang pada surat Menpan RB nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Penghapusan tenaga honorer ini dilakukan per 28 November 2023.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung, H MZ Hendra Caya mengatakan, peraturan ini harusnya dicermati secara bijak dengan menyesuaikan kebutuhan daerah.

Menurutnya, saat ini pemerintah daerah masih sangat bergantung terhadap tenaga honorer.

"Tenaga kebersihan, Pol PP, Damkar, itu kebanyakan honorer. Begitu juga guru, belum lagi yang bekerja di OPD-OPD. Kalau cleaning service dan sopir, okelah bisa outsourcing, kalau mereka ini tidak bisa," katanya, Senin (20/6/2022).

Di lingkungan pemerintah Kabupaten Belitung tercatat ada sebanyak 1.018 tenaga honorer belum termasuk tenaga honorer kegiatan.

Jika melihat ke belakang, lanjutnya, bergantungnya daerah terhadap tenaga honorer ini akibat aturan zero growth atau mengharuskan pengangkatan ASN berdasarkan jumlah tenaga pensiun.

Padahal kebutuhan ASN berdasarkan pemetaan kebutuhan seperti tenaga guru setidaknya memerlukan lebih dari 400 orang.

"Itu baru guru, bagaimana kalau tidak dihonorkan. Orang pusat kadang-kadang tidak melihat kondisi lapangan, tidak didiskusikan. (Sedangkan) daerah masih bergantung tenaga honorer," ucapnya.

Hendra menambahkan, pemerintah daerah tengah memikirkan solusi. Satu di antara wacana terhadap tenaga honorer ini, misalnya pada tenaga kebersihan, pemda meminta ada pihak ketiga yang ditunjuk untuk mengelola kebersihan, dengan tetap mempekerjakan orang-orang yang sebelumnya merupakan tenaga honorer.

"Kepada kawan-kawan honorer jangan resah, pasti pemerintah daerah mencarikan solusinya. Karena itu menyangkut kebutuhan," tuturnya.

(Posbelitung.co/Adelina Nurmalitasari)