Umur Berapa Kamu Baru Tahu Kepanjangan P4, Zaman Soeharto Wajib Ikut Kalau Enggak Mau Kena Masalah
Di era pemerintahan Soeharto itu, bangsa Indonesia sangat erat dengan penanaman nilai Pancasila.
Penulis: Nur Ramadhaningtyas | Editor: Evan Saputra
BANGKAPOS.COM - Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki kedudukan yang sangat penting bagi bangsa Indonesia.
Lahirnya Pancasila menjadi landasan filosofis sekaligus panduan melangkah bagi bangsa Indonesia yang baru saja merdeka.
Ibarat manusia, Pancasila yang berusia 77 tahun pada 2022 ini telah kenyang makan asam-garam kehidupan.
Mulai dari perumusannya yang sempat berganti-ganti hingga menjadi "alat indoktrinasi" pada Orde Baru.
Di era pemerintahan Soeharto itu, bangsa Indonesia sangat erat dengan penanaman nilai Pancasila.
Soeharto dan rezimnya berupaya menjadikan Pancasila sebagai sesuatu yang "sakral" dan tak boleh diganggu-gugat.
Tak hanya itu, pengaplikasian Pancasila benar-benar harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.
Bagi generasi di era itu, penataran P4 pun pastinya sudah tak asing lagi.
Penataran itu dilakukan sejak dini hingga telah dewasa.
Baca juga: Holywings Ditutup, Berapa Kerugian Nikita Mirzani dan Hotman Paris?
Lalu apasih kepanjangan dari P4?
Melansi beberapa sumber P4 merupakan akronim dari Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.
P4 dibentuk dengan ketetapan MPR no.II/MPR/1978 tentang Ekaprasetia Pancakarsa yang menjabarkan kelima asas dalam Pancasila menjadi 36 butir pengamalan sebagai pedoman praktis bagi pelaksanaan dasar negara.
Pada Maret 1979, pemerinta membentuk Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7).
Dalam pelaksanaannya, badan ini dibantu Penasihat Presiden tentang Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P7).
Setiap sila diurai dan dikembangkan dalam puluhan butir makna dan kewajiban yang harus dilakukan.
Penjabaran Pancasila ini kemudian disebarluaskan melalui indoktrinasi masif yang berlangsung sejak 1978.
Indoktrinasi yang biasa disebut Penataran P4 itu dipraktekkan sebagai kewajiban yang tidak bisa ditawar dan dijadikan persyaratan untuk jabatan formal.
Baca juga: TKW Cantik Ini Tidur Sekamar dengan Majikan, Rela Turuti Permintaan Ini Setiap Malam Hingga Tertidur
Seperti apa Penataran P4?
David Bourchier dalam bukunya Illiberal Democracy in Indonesia: The Ideology of the Family State (2014) menuliskan bagaiman Penataran P4 dilaksanakan.
Kegiatan dalam penataran ini terdiri dari mendengarkan ceramah, berpartisipasi dalam diskusi, dan mempersiapkan serta mempresentasikan makalah seminar.
Penataran P4 diselenggarakan dalam berbagai tipe kursus yang disesuaikan dengan pangkat kepegawaian seorang peserta.
Pejabat tingkat tinggi diminta untuk menghadiri penataran "Tipe A" yang berlangsung beberapa bulan.
Lalu, pejabat eselon dua mengikuti penataran "Tipe B" yang lebih pendek dan lebih sederhana.
Sedangkan penataran untuk pegawai pemerintah tingkat rendah, seperti sopir dan juru ketik, hanya berlangsung beberapa hari saja.
Sistem pengajaran dalam Penataran P4 juga diatur secara hierarkis.
Duta Besar, Wakil Rektor dan pejabat tinggi lainnya menerima instruksi secara langsung dari anggota BP7 dalam penataran intensif yang berlangsung selama 120 jam.
Mereka yang lulus dari penataran yang dilakukan oleh kantor pusat dan daerah BP7 diberikan gelar "Manggala" (Panglima), yang memungkinkan mereka memberikan penataran untuk pejabat berpangkat lebih rendah.
Baca juga: Aura Kasih Pakai Baju Tidur Minta Temenin Dayung, Siapa yang Mau Menemani?
Dengan cara ini, Penataran P4 sukses diikuti lebih dari dua juta pegawai negeri sipil dan perwira angkatan bersenjata pada tahun 1983.
Pada 1990, menurut Kepala BP7 Oetojo Oesman, lebih dari 33 juta orang Indonesia telah mendapatkan pengetahuan tentang Pancasila melalui Penataran P4, sementara 40 juta lebih telah memperoleh 'pengetahuan dan pemahaman yang memadai' tentang Pancasila melalui cara-cara lainnya.
Pelaksanaan P4
Setiap peserta wajib hadir tepat waktu pada pukul delapan pagi dan mengikuti penataran hingga pukul enam petang.
Peserta dinyatakan gagal dan harus mengulang, bahkan jika mereka absen mengikuti penataran satu hari saja.
Mereka juga tidak diperbolehkan izin tidak hadir, termasuk untuk pemakaman anggota keluarga yang meninggal.
Menurut Boulchier, peserta juga dituntut berperilaku sopan serta santun selama penataran.
Penataran P4 kemudian dihapuskan
Keruntuhan Orde Baru pada 1998 ikut menggugurkan sejumlah kebijakan yang diterapkan oleh rezim pimpinan Smiling General itu.
(Bangkapos.com/Nur Ramadhaningtyas)