Cadangan Timah Bakal Habis 10 hingga 24 Tahun Lagi, Pemerintah Perkuat Hilirisasi dan Larang Ekspor

Hal tersebut disampaikan, pada Babel Economic Forum secara virtual  di Hotel Novotel Bangka, Pangkalpinang bertema Hilirisasi Timah untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Bangka Belitung, belum lama ini.

"Indonesia adalah penghasil timah kedua di dunia, 91 persen timah tersebut berasal dari Kepulauan Bangka Belitung. Sejauh ini pemurnian memang sudah mencapai 99,9 persen. Namun, yang saya maknai atas kebijakan hilirisasi oleh Presiden Joko Widodo, kalaupun kita lakukan hilirisasi, itu lebih kepada menghasilkan produk produk yang lebih dekat ke industri hilirnya, sehingga mampu menyerap tenaga kerja," kata Ridwan.

Sebagai Dirjen Minerba dan juga kapasitasnya sebagai Pj Gubernur Babel, kata Ridwan, penyediaan lapangan kerja ini sangat penting, terlebih adanya kebijakan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), akan melakukan pengurangan tenaga honorer secara perlahan di pemerintah pusat, maupun daerah. 

"Kami juga di Pemprov Babel ini dengan berat hati harus melepas tenaga-tenaga non organik yang jumlahnya sampai 4.000. Sebagian dari mereka masih dapat kami fasilitasi, namun sebagian lagi belum. Sehingga, secara umum paling tidak dalam waktu dekat ini kita butuh lapangan kerja baru bagi orang orang ini. Jumlah itu hanya dari pemprov saja, belum lagi dari pemda, termasuk juga bagi tenaga-tenaga dalam tanda petik pengangguran terselubung," jelasnya. 

Oleh karena itu, dirinya sangat mengapresisai Bank Indonesia (BI) yang juga ikut berpartisipasi mendorong hilirisasi tambang di Babel.

"Kegiatan ini sebagai jawaban untuk menanggulangi tantangan finansial dalam melakukan hilirisasi. Dengan kehadiran BI ini, sangat penting mengingat investasi dalam program hilirisasi ini tidak kecil. Perlu kami sampaikan di sini, beberapa bank nasional juga sudah berpartisiapasi dalam pembangunan smelter, khususnya nikel nasional pada 2-3 bulan yang lalu. Ini sebuah kemajuan," lanjutnya.

Oleh sebab itu, katanya BI sebagai otoritas perbankan nasional diharapkannya bisa mendorong perbankan lainnya ikut, dan berpartisipasi dalam membantu dan dorong melakukan hilirisasi ini. 

Sedangkan Pemprov Babel sendiri akan membantu dengan memberikan kemudahan proses izin usaha, izin lingkungan, ketersediaan lahan, dan sebagainya. (Bangkapos.com/Riki Pratama)