Kisah Budi Waseso, Kombes yang Dulu Tangkap dan Kunci Susno Duadji di Toilet, Begini Nasibnya Kini

"Apa boleh buat, kalau harus impor ya impor. Tetapi impor sesuai dengan kebutuhan. Bukan impor kerugian jadi perdagangan," sambung Buwas akrab disapa.

Baca juga: Sosok Pieter Sambo, Jenderal yang Gagal Jadi Kapolri Era Soeharto, Benarkah Ia Ayah Ferdy Sambo?

Selain itu, mantan Purnawirawan Polri ini juga belum mendapatkan arahan untuk mengambil kebijakan impor untuk kebutuhan tahun 2022 mendatang.

"Kalau ke depan, penugasan kita mau impor atau tidak sampai hari ini enggak ada. Impor apapun, Bulog tidak ada penugasan sampai hari ini untuk tahun depan. Termasuk tadi jagung," ucapnya.

Sampai dengan penghujung tahun 2021, Perum Bulog konsisten melaksanakan tugasnya mengamankan harga gabah beras di tingkat petani dengan menyerap beras petani yang mencapai angka 1,2 juta ton.

Dengan demikian, untuk tahun ini, pemerintah dipastikan tidak impor beras untuk kebutuhan cadangan beras pemerintah (CBP).

Buwas sebelumnya menyebutkan, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa prakiraan produksi beras nasional pada triwulan I 2022 sebesar 11,61 juta ton.

Maka dari itu, Bulog akan kembali menyerap produksi tersebut untuk menjaga stabilitas harga di tingkat petani sehingga masyarakat tidak perlu resah terkait kecukupan stok beras dalam negeri.

Rekam Jejak Budi Waseso

Berikut profil Budi Waseso, Dirut Bulog yang mengungkapkan perintah dua menteri Jokowi untuk impor beras sebagaimana dirangkum Tribunnews.com dari berbagai sumber:

1. Biodata Budi Waseso

Budi Waseso lahir di Pati pada 19 Februari 1960 atau kini berumur 61 tahun.

Budi Waseso merupakan purnawirawan perwira tinggi Polri dengan pangkat terakhir sebagai Komjen.

Budi tercatat lulus dari Akademi Kepolisian pada 1984 dan berpengalaman dalam bidang reserse.

Sepuluh tahun kemudian, ia menyelesaikan pendidikan SELAPA pada 1994 lalu SESPIM POLRI pada 2000, dan SESPIMTI POLRI pada 2008.

Budi Wasesa merupakan menantu mantan Kapolda Bali dan Kapolda Jatim Letnan Jenderal Polisi (Purn.) Pamudji yang terakhir menjabat Deputi Kapolri tahun 1980-an (setara Wakapolri).

2. Perjalanan Karier Budi Waseso

Lulus dari Akpol, Budi Waseso mengawali karier di dunia kepolisian sebagai Kepala Polisi Resort Barito Utara di Kalimantan Tengah.

Namun karier Budi Waseso mulai menanjak pada 2007 saat ditugaskan sebagai Kaden Opsnal II Puspaminal Div Propam Polri.

Kemudian pada 2008, ia menjadi Kabid Propam Polda Jateng dan setahun kemudian menjadi Kabid Litpers Pusprovos Div Propam Polri.

Pada 2010, Budi Waseso menjabat sebagai Kepala Pusat Pengamanan Internal Mabes Polri (Kapus Paminal Div Propam Polri).

Saat itu, Budi Waseso mencegat Susno Duadji, mantan Kepala Bareskrim Susno Duadji era Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri yang hendak terbang ke Singapura.

Susno Duadji dinilai melanggar aturan karena pergi tanpa izin dari pimpinan Polri.

Selain itu, Budi Waseso juga pernah memulangkan anggota Brimob Polda Gorontalo, Briptu Norman Kamaru pada 2011.

Norman diketahui melakukan syuting tanpa seizin atasan.

Pada 2012, karier Budi Waseso semakin menanjak setelah dimutasi sebagai Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo.

Berturut-turut, Budi Waseso menjabat sebagai Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri (2013); Kasespim Lemdiklat Polri (2014).

Pada 19 Januari 2015, Budi Waseso yang masih berpangkat irjen dilantik menjadi Kepala Bareskrim menggantikan Komjen Suhardi Alius yang dimutasi ke Lemhanas.

Namun, ia hanya tujuh bulan menjabat sebagai Kabareskrim sebelum akhirnya dicopot dan digeser menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).

Pensiun dari polisi, Budi Waseso ditunjuk Menteri BUMN saat itu, Rini Soemarno untuk menjadi Dirut Bulog.

Jabatan lain yang saat ini diemban Budi Waseso adalah Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka ke-8 periode 2018-2023.

3. Harta Kekayaan Budi Waseso

Dari penelusuran Tribunnews.com di situs LHKPN milik KPK, tak tercatat harta kekayaan Budi Waseso.

Artinya, sejak menjabat sebagai Dirut Bulog, Budi Waseso belum pernah melaporkan harta kekayaannya sama sekali.

Bahkan saat menjabat sebagai Kabareskrim, Budi Waseso belum memenuhi kewajibannya mengisi LHKPN.

Ia mengaku sulit mengisi laporan tersebut.

Menurut dia, pengisian LHKPN perlu dilakukan secara hati-hati agar rincian laporan kekayaan dapat terhitung dengan baik.

"Tidak mudah, begitu sulitnya mengisi itu. Semua itu harus jujur, kalau tidak, itu namanya pembohongan publik," ujar Budi saat itu pada 2015, dikutip dari Kompas.com.

4. "Dicap" Kontra Pemberantasan Korupsi

Dikutip dari Kompas.com, pada 23 Januari 2015, anak buah Budi Waseso, Kombes Daniel Bolly Tifaona dan Kombes Victor Edison Simanjuntak menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto atas tuduhan menyuruh saksi memberikan keterangan palsu pada sidang MK tahun 2010.

Bambang ditangkap seusai mengantarkan anak bungsunya ke sekolah.

Penangkapan Bambang adalah awal munculnya isu KPK versus Polri jilid III.

Pihak Bambang melaporkan penangkapan itu ke Komnas HAM yang berujung pada pemeriksaan Budi Waseso.

Budi Waseso juga dianggap sebagai aktor yang ingin melemahkan KPK dengan menjerat satu per satu komisionernya.

Selain Bambang, Polri juga menyidik Ketua KPK Abraham Samad dan salah satu penyidik KPK Novel Baswedan.

Abraham Samad dituduh memalsukan dokumen dan kasusnya ditangani Polda Sulselbar.

Sementara itu, kasus Abraham Samad di Bareskrim ialah penyalahgunaan wewenang lantaran dituduh bertemu dengan orang yang memiliki perkara.

Adapun kasus yang menjerat Novel Baswedan merupakan kasus lama yang sempat mencuat tahun 2012.

Ia dituduh menganiaya hingga mengakibatkan seorang tersangka meninggal dunia.

Saat peristiwa terjadi, Novel Baswedan menjabat sebagai Kasat Reskrim di Polda Bengkulu.

Di bawah kepemimpinan Budi, Bareskrim juga menangani kasus yang menjerat aktivis antikorupsi, antara lain Denny Indrayana dan dua aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo serta Emerson Yuntho.

5. Lantas, berapa harta kekayaan Budi Waseso?

Menurut penelusuran SURYA.co.id dari situs e-lhkpn, tidak ditemukan laporan harta kekayaan atas nama Budi Waseso.

Kekayaan Budi Waseso ternyata sempat jadi perbincangan publik pada tahun 2015, saat ia menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).

Saat itu, Budi Waseso tak jua menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga akhir menjabat Kepala Bareskrim Polri.

Seperti dilansir dari Tribunnews dalam artikel 'Komjen Buwas Bingung Taksir Harta Kekayaannya'

Alasannya, ia bingung menaksir harga atau besaran rupiah untuk harta kekayaan dalam bentuk barang yang dimilikinya.

"Seperti senjata berburu dan senjata api saya, siapa yang bisa menaksirkan harganya sekarang, kan ada pajaknya segala.

Lalu, mobil Jeep tua saya, saya nggak tahu berapa taksiran harganya sekarang.

Saya nggak punya bisnis sampingan, istri juga cuma ibu rumah tangga," kata Buwas saat berbincang dengan Tribun.

"Jadi, nggak mudah langsung isi formulirnya. Dan sebenarnya saya sudah ngisi beberapa bagian formulir itu dan sudah dibantu juga ngisinya.

Tapi, ada beberapa pertanyaan di formulir soal nilai barang yang saya nggak tahu harganya," katanya.

Menurut Buwas, harta kekayaannya berupa beberapa pucuk senjata berburu, dua pucuk senjata api, beberapa mobil Jeep tua, Vespa tua.

"Saya nggak punya tanah pribadi, yang ada tanah dari warisan mertua di Bogor, nggak banyak.

Memang sampai sekarang saya juga nggak punya rumah pribadi. Ada juga tanah kuburan saya sudah beli," ujarnya.

Buwas berjanji tak lama menjabat sebagai Kepala BNN akan menyelesai pengisian formulir LKHPN-nya sehingga bisa segera diserahkan ke KPK.

"Kalau nanti sudah selesai semua (persoalan administrasi di BNN), saya akan serahkan formulirnya.

Yah, memang jangan sampai nanti ada masalah," ucap suami dari Budi Ratnasetiawati (49 th) dan ayah tiga anak itu.

Melansir dari Antara, Jusuf Kalla mengaku mengetahui harta Budi Waseso saat menjabat sebagai Kabareskrim Polri.

Jusuf Kalla menyebut kekayaan Budi Waseso tidak banyak sehingga bukan masalah jika Budi tidak melaporkan hartanya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Dia sudah pernah melaporkan, dia pernah ke KPK.

Memang saya tahu beliau itu hartanya tidak banyak, karena (dia) sangat sederhana sekali," kata Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Jumat (29/5/2015).

Riwayat Jabatan

2007: Kaden Opsnal II Puspaminal Div Propam Polri

2008: Kabid Propam Polda Jateng

2009: Kabid Litpers Pusprovos Div Propam Polri

2010: Kapus Paminal Div Propam Polri

2012: Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo

2013: Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri

2014: Kasespim Lemdiklat Polri

2015: Kepala Badan Reserse Kriminal Polri

2015: Kepala Badan Narkotika Nasional

2018: Pati Yanma Polri

Selain menjabat Direktur Utama Bulog, Buwas juga menjadi Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Selama berkarir, Buwas mendapat sejumlah tanda jasa.

Berikut di antaranya:

- Bintang Bhayangkara Pratama

- Bintang Bhayangkara Nararya

- SL. Pengabdian XXIV

- SL. Pengabdian XVI

- SL. Pengabdian VIII

- SL. Jana Utama

- SL. Dwidya Sistha

- SL. Santi Dharma

- SL. Dharma Nusa

- SL. GOM IX. (*/ Tribun Timur)