Motor Tak Wajib Pakai MyPertamina, Inilah Ketentuan Lengkapnya dari Pertamina
Kendaraan roda dua belum wajib menggunakan MyPertamina. Hanya kendaraan tertentu yang wajib menggunakan MyPertamina.
Penulis: Teddy Malaka CC | Editor: Teddy Malaka
BANGKAPOS.COM - Kendaraan roda dua belum wajib menggunakan MyPertamina. Hanya kendaraan tertentu yang wajib menggunakan MyPertamina.
Sebagaimana diketahui, Mulai 1 Juli 2022, PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya PT Pertamina Patra Niaga akan menerapkan aturan beli Pertalite dan Solar pakai MyPertamina sebagai transaksi pembayaran.
Namun pemberlakuan aturan beli Pertalite dan Solar pakai MyPertamina ini ternyata belum berlaku bagi pengendara motor. Artinya, baru berlaku bagi pengendaraan roda 4 atau mobil.
Hal tersebut diungkapkan Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting.
"Pembelian BBM untuk roda dua (motor) sementara masih seperti biasa," ujarnya kepada Kompas.com, diulas lagi pada Kamis (30/6/2022).
Irto bilang, skema baru beli Pertalite dan Solar pakai MyPertamina bertujuan untuk meminimalisir salah sasaran dalam penyaluran kedua jenis BBM subsidi tersebut.
Untuk tahap pertama atau per 1 Juli 2022, penerapan distribusi BBM terbaru ini akan diberlakukan di 11 daerah di lima provinsi. Baru setelahnya akan mulai diperluas ke daerah lainnya.
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) pun tengah melakukan kajian mengenai rencana pembatasan pembelian Pertalite. Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman mengatakan, kajian dilakukan pada kendaraan di atas 2.000 cc.
Sementara untuk kendaraan roda dua, kajian dilakukan untuk sepeda motor di atas 250 cc. Saleh menilai, ujicoba yang akan dilaksanakan oleh Pertamina memang perlu dilakukan.
Salah satunya demi menjamin implementasi pembatasan pembelian Pertalite saat aturan resmi berlaku. BPH Migas menargetkan aturan pembelian Pertalite ini dapat mulai diterapkan pada Agustus 2022.
Mulai bulan Agustus 2022, pengendara yang hendak membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite dan solar harus mendaftarkan diri ke aplikasi MyPertamina.
Pengetatan ini akan berlaku di tiga daerah di Bangka Belitung yakni Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka Barat dan Belitung Timur.
Kebijakan penggunaan aplikasi MyPertamina bagi konsumen pertalite dan solar subsidi oleh Pertamina ini dirasa memberatkan masyarakat dan bikin ribet.
Dinda misalnya. Warga Kota Pangkalpinang ini mengaku kurang setuju dengan sistem pembelian melalui aplikasi MyPertamina.
"Kalau menurut saya, mentang-mentang zaman sekarang digital jangan sampai mau beli BBM juga pakai HP, jadi ribet pasti " ujar Dinda kepada Bangka Pos saat antre BBM di SPBU Jalan Sungaiselan, Rabu (3/8/2022) siang.
Penggunaan aplikasi MyPertamina kata Dinda juga akan membingungkan masyarakat. Pasalnya saat hendak bertransaksi BBM nantinya harus mengeluarkan handphone, padahal di setiap SPBU terpampang larangan menggunakan ponsel.
"Setahu saya saat mengisi bensin itu tidak boleh bawa handphone dan itu terpampang jelas posternya dilarang menggunakan handphone.Tapi nanti justru harus menggunakan handphone. Jadi bingung saya," ungkapnya.
Selain itu, menurutnya tak semua orang memiliki smartphone, khususnya orang tua dan juga warga yang kurang mampu.
"Kalau yang mau ngisi BBMnya orang tua pasti mereka kebingungan. Mereka ada yang tidak menggunakan smartphone. Gak kebayang juga nanti pasti antrenya bakalan lebih lamai karena setiap mau beli bensin harus ngeluarin HP dulu," bebernya.
Dinda pun mengaku tak memiliki niatan mendaftarkan diri melalui aplikasi tersebut. Meski pendaftaran segera dibuka.
Ia pun mengaku tidak masalah bila nanti harus beralih ke BBM non subsidi pertamax seharga Rp 12.500 per liter.
"Saya nggak masalah kok dari pada ribet aplikasi. Justru hal ini dapat memicu tidak tepat sasaran bagi wong cilik," tuturnya.
Belum lagi, terkait data kepemilikan kendaraan tak sama dengan identitas pengemudi. "Misalnya kendaraan yang belum balik nama. Ada dua identitas dan lainnya, ini bisa geger," tandasnya.
Hal senada disampaikan oleh Maya warga Pangkalpinang lainnya. Ditemui saat mengantre BBM di SPBU Bacang, Kecamatan Bukitintan, Maya menyebut penggunaan Mypertamina hanya akan menghambat masyarakat mendapatkan BBM subsidi.
Belum lagi kerawanan data pribadi dikarenakan belum adanya jaminan undang-undang perlindungan data pribadi dari pemerintah terhadap aplikasi ini.
"Khawatirnya data mudah tersadap. Sebagaimana kejadian beberapa waktu pada pengisian sebuah data digital, justru dengan mudahnya masuk ke pinjaman online," ujarnya kepada Bangka Pos, Rabu (3/8).
Ia juga mengeluhkan setiap aturan baru yang selalu menimbulkan kontroversi, pro dan kontra masyarakat.
Belum lama masyarakat dihebohkan BBM non subsidi yang melonjak tajam, atauran lain larangan penggunaan hand phone di SPBU karena dapat memicu kebakaran.
"Sekarang beli BBM harus pakai handphone. Ini kan sangat membingungkan rakyat. Padahal rakyat yang bayar kok dipersulit," bebernya.
Lagi pula, katanya tidak semua masyarakat familiar dengan penggunaan smartphone, yang harus menggunakan kuota internet.
Belum lagi masalah jaringan. "Saya berharap pemerintah mengkaji ulang kebijakan ini. Sudah kebutuhan mahal, masyarakat masih diribetkan dengan aturan kebijakan," keluhnya.
Subsidi Tepat Sasaran
Senior Supervisor Communication & Relation Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Haris Yanuanza mengatakan kebijakan yang diterapkan ini agar penyaluran BBM subsidi kepada masyarakat lebih tepat sasaran, termasuk di wilayah Bangka Belitung.
Ia menjelaskan rencananya pengunaan aplikasi Mypertamina ini akan diberlakukan mulai Agustus 2022. Namun di wilayah Bangka Belitung masih belum diterapkan mengingat Pertamina masih dalam tahap awal sosialiasi.
"Pertamina sedang dalam tahap awal sosialiasi program subsidi tepat. Untuk di Kota Pangkal Pinang kita sudah melakukan audiensi dengan pemerintah setempat terkait pendaftaran program subsidi tepat. Alhamdulilllah, program subsidi tepat yang dijalankan Pertamina disambut baik dan didukung penuh oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang dan siap mendukung penuh dalam mensosialisasikan program subsidi tepat ini," kata Haris kepada Bangka Pos, Rabu (3/8).
Ia menyebut, program subsidi tepat ini akan diupayakan secepatnya diterapkan, agar penyaluran BBM Subsidi lebih tepat sasaran dan menyentuh langsung masyarakat ekonomi lemah yang berhak memperoleh BBM Subsidi.
Lanjut Haris, untuk masyarakat yang mampu, Pertamina menyediakan berbagai jenis BBM berkualitas seperti Pertamax, Pertamax Turbo serta Pertamina Dex dan Dexlite, tentunya BBM berkualitas tersebut sesuai dengan spesifikasi kendaraan.
"Pastinya akan kita informasikan terkait perkembangan lebih lanjut pengunaan MyPertamina ini dan diupayakan bisa secepatnya diterapkan di Bangka Belitung," pungkasnya.
Kata Haris, Pertamina mengimbau agar masyarakat ikut terlibat dalam sosialisasi dan mengawal program subsidi tepat.
"Agar BBM Subsidi yang sudah dianggarkan oleh negara jatuh kepada masyarakat yang berhak, serta tidak dinikmati oleh para penimbun BBM atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," katanya.
Belum Ada Koordinasi
Sementara Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Babel, Sudarman mengaku belum menerima ajakan koordinasi dari Pertamina dalam hal penerapan aplikasi MyPertamina.
"Sampai dengan saat ini Diskominfo belum pernah diajak koordinasi, surat yang ditujukan ke kita belum pernah kita terima," ujar Sudarman, Rabu (3/8).
Lebih lanjut, dia mengatakan dalam hal penerapan MyPertamina maka kondisi telepon seluler dan jaringan harus memadai.
"Sarana dasar harus dipenuhi kekuatan internet yang kedua HP memiliki RAM dan storage yang cukup untuk menjalankan aplikasi tersebut," katanya.
Di sisi lain, Sudarman secara pribadi merasa penerapan MyPertamina dalam hal pembelian BBM subsidi akan membuat masyarakat kesulitan.
"Agak rumit ya, harusnya aplikasinya memudahkan, misalnya aplikasi tersebut harusnya dibebankan pemakaiannya di SPBU. Jadi petugas SPBU input plat nomor pengendara sehingga lebih logis ketimbang pengendara yang menjalankan aplikasinya, misalnya dengan memotret plat nomor dapat diketahui masuk kategori boleh atau tidak," saran Sudarman.
Dia berharap kebijakan penerapan dengan aplikasi MyPertamina bisa dikaji ulang. "Ya, sebaiknya aplikasi tersebut ditinjau ulang karena pengendara yang akan repot nantinya," kata Sudarman. (v2/t3/s2/tea)