Bangka Tengah Target Terapkan UHC Mulai September 2022, Ketua DPRD Ajak Seluruh Pihak ikut Terlibat

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Ketua DPRD Bangka Tengah, Me Hoa, mendorong agar Bangka Tengah sesegera mungkin menerapkan Universal Health Coverage (UHC ) atau cakupan kesehatan semesta.

Kata Me Hoa, saat ini Bangka Tengah masih belum menerapkan UHC. Padahal dia menilai, hal tersebut sangatlah penting bagi pelayanan kesehatan masyarakat.

Menurutnya, dalam masa pembahasan anggaran perubahan atau Anggaran Belanja Tambahan (ABT) tahun 2022 yang sedang dilakukan saat ini, dirinya sedang fokus memperjuangkan UHC.

Dia pun mengajak seluruh anggota legislatif dan eksekutif serta seluruh pihak lainnya agar masalah kesehatan ini menjadi perhatian bersama, terutama dalam implementasi pemanfaatan BPJS Kesehatan.

"Saya ingin pemerintah Kabupaten Bangka Tengah segera menerapkan UHC," kata Me Hoa saat diwawancarai Bangkapos.com, Selasa (16/8/2022).

Jika Bangka Tengah sudah menerapkan UHC, imbuhnya, mulai September ini pelayanan kesehatan bisa diakses secara gratis oleh masyarakat.

Sekedar informasi, UHC merupakan upaya ataupun komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan yang memadai kepada masyarakat.

Sementara diketahui, saat ini capaian UHC di Bangka Tengah mencapai angka 84,61 persen.

Angka yang cukup tertinggal dengan Kabupaten Bangka Barat yang capaiannya sudah sebesar 99,19 persen, Belitung sebesar 100,08 persen dan Belitung Timur 98,73 persen.

Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Bangka Tengah, Sugianto, sampai saat ini Bangka Tengah memang belum menerapkan UHC, sehingga ke depannya perlu dilakukan percepatan untuk menuju hal tersebut.

Meski demikian, pihaknya telah berkordinasi dengan seluruh stakeholder terkait, termasuk dengan pihak BPJS Kesehatan untuk segera mencapai itu.

"Kita targetkan bulan September ini harus sudah launching (diluncurkan, red)," ucap Sugianto.

Dia menyampaikan, penerapan UHC ini sudah siap dilakukan jika dilihat dari segi anggaran. Namun pihaknya masih harus melakukan validasi data dari Dinas Kesehatan, Dinsos PMD, Dukcapil, pemerintah desa dan instansi-instansi terkait lainnya.

Validasi data tersebut dilakukan supaya menghindari adanya tumpang tindih data pemegang kartu BPJS Kesehatan.

"Jadi kami menghindari agar pemegang kartu BPJS Kesehatan yang sudah mandiri, supaya tidak beralih ke PBI (Penerima Bantuan Iuran)," kata Sugiarto.

Dia menegaskan, seharusnya masyarakat yang telah mampu membayar iuran BPJS Kesehatan secara mandiri tidak perlu berpaling ke PBI.

"Harapannya, semoga UHC ini bisa segera terwujud sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat bisa lebih mudah, cepat dan memadai," imbuhnya. (Bangkapos.com/Arya Bima Mahendra)