Ketua DPRD Babel Angkat Bicara Soal Tingginya Inflasi di Babel, Sampai Disorot Jokowi  

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung (Babel), Herman Suhadi, Minggu (21/8/2022) angkat bicara berkaitan tingginya inflasi di Babel hingga menjadi sorotan Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi).

Diketahui, beberapa daerah di Indonesia, inflasi melejit di atas 8 persen. Terdapat tiga Provinsi dengan inflasi tertinggi di antaranya, Jambi 8,55 persen, Sumatera Barat 8,01 persen, Kepulauan Bangka Belitung 7,7 persen, Riau 7,04 persen, dan Aceh 6,97 persen. 

Menurutnya, kondisi harus segera dapat diatasi, terutama pemerintah daerah perlu hadir untuk melakukan intervensi.

"Perlu ada intervensi, seperti kebijakan dan anggaran, pemerintah provinsi harus cepat tanggap. Artinya kalau terlalu tinggi tidak bagus untuk perekonomian di Babel," kata Herman Suhadi kepada Bangkapos.com, hari ini.

Politikus PDI Perjuangan ini, berharap kepada kepala daerah agar dapat mengambil terobosan-terobosan untuk dapat menurunkan kembali inflasi di Bangka Belitung.

"Terlalu tinggi inflasi jangan, jadi ini perlu kehadiran pemerintah, untuk dapat menstabilkan inflasi. Cara melalui kebijakan atau anggaran, seperti penggunaan anggaran tidak terduga dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah inflasi di daerah," katanya.

Herman menegaskan, tingginya inflasi ini harus dapat diatasi secepatnya, terutama dengan kondisi  pendapatan masyarakat dari gaji atau upah lebih sedikit ketimbang pengeluaran dan harga-harga kebutuhan yang mahal.

"Bahan komoditi mahal, rugi masyarakat yang tidak diikuti kenaikan gaji atau upah di tingkat masyarakat, akhirnya tidak berimbang pemasukan sedikit dan pengeluaran banyak akhirnya rugi. Jadi ini harus diatasi jangan menambah beban masyarakat, pemerintah daerah harus dapat intervensi," tegasnya.

Diketahui, menyikapi persoalan inflasi Penjabat (Pj) Gubernur Babel Ridwan Djamaluddin, menduga kenaikan inflasi yang terjadi di Babel disebabkan oleh kenaikan tiket pesawat, kenaikan harga komoditi pangan, serta faktor eksternal dan internal. 

"Segera kita akan petakan masalahnya, tidak hanya kondisi riil pada tataran mikro, namun juga makro," jelas Pj Gubernur Babel Ridwan Djamaluddin.

Dikatakanya, seperti arahan Presiden, ia meminta kepada jajaranya agar tidak hanya melakukan rutinitas dan bekerja standar karena kondisi dunia sedang tidak normal. 

"Sesuai arahan Presiden, sudah jelas kita tidak boleh bekerja secara rutinitas, senantiasa gunakan data secara akurat, dan kita harus bekerja sama dengan berbagai pihak," lanjutnya.

Ia menambahkan, bahwa Presiden menyebut anggaran tidak terduga bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah inflasi di daerah.Penggunaan anggaran ini misalnya untuk menutup biaya transportasi yang mahal ketika harus mendatangkan barang-barang kebutuhan masyarakat dari daerah yang masih berharga murah. 

"Nanti kita akan koordinasikan dengan Kemendagri untuk meminta arahan terkait anggaran tidak terduga agar bisa digunakan untuk menyelesaikan inflasi di daerah," ucapnya. (Bangkapos.com/Riki Pratama)