Pj Gubernur Babel Tak di Tempat, Ketua PMII Bangka Tegaskan Bakal Ada Aksi Lebih Besar

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bangka mengelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur, Senin (29/8/2022).

"Si Paling Tambang!, Si Paling Tambang," begitulah teriakan yang dilontarkan oleh para demonstran yang lengkap dengan atribut bendera berwarna kuning berlogo PMII itu.

Aksi unjuk rasa ini bermaksud untuk menyampaikan aspirasi soal evaluasi kinerja 100 hari Penjabat (Pj) Gubernur Bangka Belitung, Ridwan Djamaludiddin.

Namun dalam unjuk rasa itu sempat terjadi lontaran kekecewaan karena sosok Ridwan Djamaluddin tak hadir, dikarenakan ada agenda dinas luar dalam hal persiapan G20.

Dikarenakan tidak hadirnya Pj Gubernur, Ketua umum PC PMII Bangka, Charles Swarda mengatakan, akan ada aksi unjuk rasa kembali kedepannya dengan massa yang lebih banyak.

Charles mengaku kecewa tidak hadirnya Pj Gubernur Babel dalam penyampaian kinerjanya itu, apalagi mereka sudah berkirim surat pada tangal 25 Agustus 2022.

"PMII ini sendiri bakal turun lagi, akan direncanakan untuk dilakukan konsolidasi terbuka, semenjak kita mulai melakukan evaluasi, banyak masyarakat terpanggil, tapi kita batasi dulu," ujar Charles kepada awak media.

Dalam aksi unjuk rasa ini, PMII Bangka menilai kinerja Pj Gubernur selama tiga bulan lebih ini hanya terfokus pada tambang.

"Kenapa kita bilang Si Paling Tambang, karena kita kaji dan cari data itu, kinerja Pj Gubernur selalu muncul itu tambang dan tambang, padahal banyak sektor lain seperti pertanian dan lada itu harus diperhatikan," kata Charles.

Selain itu, soal inflasi di Bangka Belitung tertinggi se-Indonesia juga menjadi sorotan yang disampaikan saat aksi unjuk rasa.

"Pertama kami menuntut Pj Gubernur fokus menekan laju inflasi di Babel semaksimal mungkin guna mengembalikan kualitas hidup masyarakat.

Kedua menuntun Pj Gubernur segera melaksanakan amanah hilirisasi timah guna menumbuhan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah

Ketiga menuntut Pj Gubernur untuk mengevaluasi pembentukan Satgas Tambang Timah Ilegal yang saat ini dikenal TP4TI, dari kepengurusan, legalitas dan tugas untuk menghindari konflik kepentingan," katanya.

Dalam aksi itu, hadir Asisten III bidang Administrasi Umum, Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,Yunan Helmi.

"Kami menampung aspirasi yang mereka sampaikan kepada Pak Pj, kan kami tidak bisa memutuskan," kata Yunan.