Jelang Kenaikan BBM, Presiden Jokowi Sambangi Kantor Pos di Jayapura, Ada Apa?

BANGKAPOS.COM - Menjelang pengumuman kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlihat menyambangi kantor PT Pos Indonesia di Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Rabu (31/8/2022).

Hal itu diketahui dari unggahan Instagram @sekretariat.kabinet yang selalu menampilkan aktivitas terkini Presiden RI.

Dalam kesempatan itu, Jokowi ternyata berkepentingan untuk menyerahkan bantuan langsung tunai (BLT) tambahan bagi masyarakat, sekaligus bentuk pengalihan dari subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk pertama kalinya.

Pembagian BLT BBM itu diberikan dengan total sebesar Rp 600 ribu yang mana per bulannya diberikan Rp 150 ribu dalam jangka waktu empat bulan.

“Hari ini kita telah memulai pembagian BLT BBM yang diberikan masyarakat selama empat bulan, per bulannya diberikan Rp150 ribu, jadi totalnya Rp600 ribu, dan diberikan dua kali,” ujar Presiden usai menyerahkan Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) kepada masyarakat, Rabu (31/08/2022), di Kantor Pos Cabang Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua mengutip Instagram @sekretariat.kabinet.

Presiden menyampaikan, bantuan ini akan diberikan kepada lebih kurang 20,6 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat.

Jokowi dalam kesempatan itu juga mengatakan akan memberikan subsidi yang sama kepada para pekerja.

"Selain pemberian BLT BBM kepada 20.600 ribu juga diberikan subsidi BBM kepada pekerja juga sebesar Rp 600 ribu untuk kurang lebih 16 juta pekerja," tambah Jokowi dilansir dari kanal YouTube Sekretariat Kabinet RI, Rabu (31/8/2022).

Tiga bantalan sosial untuk masyarakat disebar pekan ini

Terdapat tiga jenis bansos yang akan digelontorkan pemerintah mulai pekan ini, secara rinci untuk BLT akan diberikan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan anggaran sebesar Rp 12,4 triliun.

Setiap KPM akan menerima dana sebesar 150.000 sebanyak empat kali.

Lalu untuk BSU dianggarkan sebanyak Rp 9,6 triliun yang akan diberikan ke 16 juta pekerja dengan maksimal Rp 3,5 juta per bulan.

Nantinya, bantuan akan dibayarkan kepada setiap pekerja sebesar Rp 600.000.

Kemudian bantuan pada sektor angkutan umum dialokasikan sebesar Rp 2,17 triliun untuk pengemudi angkutan umum, ojek, dan nelayan.

Anggaran untuk bantuan ini dialokasikan 2 persen dari dana transfer ke pemerintah daerah (pemda).

Terkait pemberian bansos BLT, dia menyebut, penerimanya akan menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.

"BLT ini boleh (disebut) bansos baru, tapi penerimanya tetap para penerima PKH (Program Keluarga Harapan), jadi ini bentuknya mirip seperti BLT minyak goreng," pungkas Isa.

(Bangkapos.com/Nur Ramadhaningtyas)