Angkot-Ojol Tuntut Penyesuaian Tarif, Naiknya Harga Pertalite Sebabkan Operasional Membengkak

Terpisah Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Pangkalpinang Syaifuddin membenarkan sopir angkot memang belum berani mematok tarif baru, kendati harga BBM telah naik.

Menurutnya, selama belum ada surat edaran dari Pemerintah Kota Pangkalpinang, pihaknya masih mengacu pada tarif yang lama.

"Kalau kita masih Rp5.000 tarifnya, tapi terkadang ada juga yang bayar lebih sekitar Rp7.000 itu kita terima juga, artinya ini  konsumen yang memberi bukan kita yang meminta," imbuhnya.

Budin sapaan akrab Syaifuddin mengungkapkan, pihaknya memastikan akan menunggu kebijakan dari pemerintah kota terkait penetapan tarif baru angkot tersebut.

Ia pun meminta pemerintah kota segera merumuskan kebijakan baru sebagai tindak lanjut kenaikan harga BBM, berkoordinasi dengan perwakilan sopir angkot, agar tidak adanya penetapan harga yang berbeda-beda.

"Nanti kalau tidak ada aturan, bisa jadi antara sopir satu dengan yang lain tarifnya berbeda-beda. Nah ini nanti bisa menimbulkan polemik, maka dari itu supaya kita punya landasan hukum yang kuat, pemerintah harus segera turun tangan," paparnya.

Budin juga berharap, pemerintah kota menaikkan tarif angkot yang baru harus menyesuaikan dengan biaya operasional. 

"Semoga tarif angkot bisa segera naik, paling tidak naik Rp2.000, agar kami sopir angkot tidak rugi," pungkasnya.

Awasi SPBU

Sementara itu pasca pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM, personel kepolisian diterjunkan untuk melakukan  pengawasan di sejumlah SPBU.

Pantauan Bangka Pos, Minggu (4/9/2022) tampak sejumlah personel Polsek Bukit Intan berjaga-jaga di sejumlah SPBU di wilayah Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang.

Kapolsek Bukit Intan, AKP Ferey Hidayat mengatakan pihaknya akan menempatkan setidaknya tiga personel dalam hal pengawasan di SPBU, khususnya untuk pendistribusian BBM jenis solar.

"Tiga personil setiap harinya melakukan pengamanan di SPBU wilayah Bukit Intan, supaya tidak terjadi peyelewengan dan pendistribusian BBM ini tepat sasaran. Khususnya untuk BBM jenis solar yang mana belakangan ini, menjadi atensi Kapolda Bangka Belitung," ujar AKP Ferey Hidayat kepada Bangka Pos, Minggu (4/9/2022).

Selain melakukan pengawasan untuk kelancaran pengisian BBM kepada masyarakat, pihaknya juga akan fokus dalam mencegah adanya tindakan premanisme yang terjadi di SPBU.

Terlebih beberapa waktu lalu Satreskrim Polres Pangkalpinang juga sempat mengamankan, empat orang yang melakukan aksi premanisme terhadap para sopir di SPBU Selindung

"Kami juga berkomitmen memberantas praktik premanisme yang terjadi di SPBU, serta melakukan upaya hukum bagi pengerit BBM solar subsidi. Hal ini lagi-lagi sesuai dengan perintah Kapolri yang diteruskan ke Polda jajaran dan diimplementasikan oleh Polsek Bukit Intan," tuturnya.

Lanjut Ferey dengan segala upaya yang dilakukan aparat kepolisian, diharapkan dapat membantu pihak SPBU serta masyarakat untuk mendapatkan BBM dengan nyaman dan aman.

"Tentunya kami berharap pendistribusian BBM di wilayah Polsek Bukit Intan, menjadi tepat sasaran dan bebas premanisme,"  tegasnya. 

Rakyat dikorbankan

Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM jenis pertalite, solar, dan pertamax, banyak mendapatkan respons penolakan dari berbagai kalangan, termasuk Anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung.

Seperti diungkapkan Anggota Komisi IV DPRD Babel Aksan Visyawan dari Fraksi PKS. Ia mengatakan kenaikan BBM membuat masyarakat terbebani dan sengsara. Ia juga menuding pemerintah tak paham prioritas.

"Saya kecewa, pertama ekonomi kita baru bangkit dari Covid-19, negara tidak tahu prioritas, jadi rakyat dikorbankan, kenaikan ini menjadikan rakyat sengsara. Daya beli bakal turun, lebih baik subsidi dipakai mensejahterakan rakyat daripada membangun ibu  kota baru," kata Aksan kepada Bangka Pos, Minggu (4/9/2022).

Ia menambahkan, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) hanya menghabiskan anggaran dan tidak akan berdampak ke masyarakat.

"Ketimbang membangun ibu kota baru menghabiskan duit, kita tidak melarat apabila IKN tidak dibangun, tetapi yang membuat  melarat dengan kenaikan BBM. Tentu kita kecewa dengan pemerintah, menaikan bahan bakar," terangnya.

Aksan menyampaikan, seharusnya negara tahu mana yang menjadi prioritas pemerintah.

Bukan membangun kereta cepat atau IKN yang menghabiskan banyak anggaran.

"Menurut kita pembangunan Ibu Kota Negara, kereta cepat tidak berdampak, karena apabila tidak ada kereta cepat. Jelas dengan kebijakan ini semakin menurunkan daya beli, rakyat miskin makin banyak, karena semua barang akan ikut naik," jelasnya.

Sementara terkait bantuan langsung tunai atau BLT BBM yang diberikan pemerintah, dikatakan Aksan tidak akan memberikan solusi ke masyarakat.

"Itu bukan solusi, hanya sesaat saja, dahulu Bapak Presiden juga mengatakan tidak setuju dengan BLT. Tetapi sekarang dilakukan, kita melihat itu bukan solusi, karena tidak semua kebagian," tegasnya.

Dengan kebijakan naiknya harga BBM ini, Aksan mengharapkan masyarakat tetap bersabar dan jangan terjadi gejolak di kelompok masyarakat tertentu.

"Kepada masyarakat mohon sabar, jangan terjadi gejolak. Terkait keputusan pemerintah ini, tetap harus taat hukum, jangan melawan hukum. Tertib mau gimana lagi keputusan sudah diputuskan pemerintah, tetapi saya masih kecewa," keluhnya.

Batasi Pembelian

Senada disampaikan, Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bangka Belitung, Azwari Helmi.

Ia mengaku lebih setuju pemerintah melakukan pembatasan pembelian ketimbang menaikkan harga BBM.

"Sebaiknya dilakukan pembatasan pembelian, misalkan dibatas pembelianya Rp200 ribu dan sesuai kebutuhan. Sebaiknya pembeliannya dikontrol. Secara pribadi saya juga tidak setuju BBM ini dinaikkan, karena terlalu banyak imbasnya," kata Azwari Helmi kepada Bangka Pos, kemarin.

Politikus PPP ini menambahkan imbas dari kenaikan BBM nanti bakal berdampak kepada meningkatnya harga barang pokok ditambah dengan inflasi yang tinggi di Babel saat ini.

"Imbasnya pasti banyak dengan kenaikan BBM ini, bahan pokok bakal mahal, karena kita ini daerah kepulauan tergantung dari luar. Kenaikan BBM ini harus ditunda, masyarakat sedang susah, perlu melihat kondisi dan kemampuan masyarakat saat ini," terangnya.

Ia juga mengatakan, masyarakat saat ini sulit mendapatkan pertalite dan solar, tidak diketahui apa saja faktor penyebabnya.

"Sulit, banyak keluhan dari masyarakat, sudah mulai terasa kesulitan. Tidak tahu kenapa ini terjadi, apakah memang pasokan kurang, atau ada yang coba ingin menimbun karena informasi bakal ada kenaikan BBM ini," bebernya.

Lebih jauh, ia mengharapkan aparat penegak hukum (APH) dapat melakukan antisipasi terkait apapun kemungkinan terjadi dari kenaikan BBM jenis pertalite dan solar.

"Kita perlu antisipasi jangan sampai terjadi penimbunan, kita sama-sama antisipasi, jangan sampai ada oknum yang menimbun.  Kita minta dari aparat penegak hukum untuk mengantisipasi," tegasnya. (u1/v2/riz)