Bangka Pos Hari Ini
Masyarakat Diminta Tenang, KPU Tingkatkan Keamanan Data Pemilih
Kepala BSSN, Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian datang ke Istana Kepresidenan, Jakarta saat isu maraknya kebocoran data pemerintah sedang mencuat.
Penulis: M Ismunadi CC | Editor: M Ismunadi
“Sehingga itu bisa saja kebetulan sama dan kebetulan bukan rahasia juga barangkali cuma dokumen biasa, dan terbuka gitu, tetapi itu memang terjadi,” sambungnya.
Lebih lanjut, Mahfud mengungkapkan belum ada situasi yang berbahaya terkait adanya kebocoran data itu.
Saat ini, pemerintah masih melakukan pendalaman terkait itu.
“Oleh sebab itu nanti masih akan didalami. Pemerintah masih akan rapat tentang ini. Jadi belum ada yang membahayakan dari isu-isu yang muncul kan, itu yang sudah ada di koran tiap hari. Wah ini yang jadi presiden, ini nih begini, begini,” ungkapnya.
Terpisah, Mabes Polri hingga kini belum melakukan langkah hukum terkait adanya isu kebocoran data pejabat negara oleh hacker
alias peretas Bjorka. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyebut hingga kini pihaknya masih menunggu adanya laporan terkait itu.
“Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) masih menunggu laporan dan monitor,” kata Dedi saat dikonfirmasi.
Tingkatkan Keamanan
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) akan meningkatkan keamanan siber, pada aplikasi-aplikasi KPU RI yang berhubungan dengan data pribadi.
Hal tersebut disampaikan oleh Anggota KPU RI Idham Holik ketika ditemui di Gedung KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat.
“Kami tentunya sebagai penyelenggara Pemilu serentak 2024 ke depan kami akan prioritaskan tentang keamanan data,” ujar Idham.
“Tadi hal tersebut juga sempat memuka dalam RDP dengan Komisi II DPR RI,” tambahnya.
Pun juga KPU RI kini telah membentuk gugus tugas keamanan siber dan akan akan terus mengkoordinasikan terkait kemanan data.
”Kami kan juga sudah membentuk gugus tugas keamanan siber. Nah nanti kami akan koordinasikan dengan gugus keamanan siber,” jelas Idham.
Lebih lanjut Idham mengatakan semua pihak yang bermain-main dengan data mining atau hacking akan berhadapan dengan penegak hukum Indonesia.
Diketahui, beberapa waktu lalu ada dugaan kebocoran 105 juta data pemilih dari KPU yang diunggah oleh anggota forum situs breached.to dengan nama identitas ‘Bjorka’.
Data kependudukan yang diduga bocor itu dijual oleh anggota forum dengan username “Bjorka” dalam sebuah unggahan di situs Breached Forums berjudul “INDONESIA CITIZENSHIP DATABASE FROM KPU 105M” (database kependudukan Indonesia dari KPU 105
juta). (Tribun Network/abd/fik/mar/wly)