Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Kasus Dugaan Korupsi Para Pimpinan DPRD Babel, Pengaruhi Elektabilitas Parpol di Pemilu

Partai politik harus tumbuh bersama dengan kepentingan rakyat agar terjalin hubungan secara sosiologis dan ideologis.

Penulis: Riki Pratama | Editor: Tedja Pramana
IST/Dokumentasi Pribadi
Dosen Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung, Ariandi A Zulkarnain 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Kasus dugaan korupsi tunjangan transportasi di DPRD Babel diprediksi bakal mempengaruhi elektabilitas atau keterpilihan para oknum anggota dewan yang tersandung di dalamnya. Termasuk partai politik dan anggotanya.

Dosen Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung (UBB), Ariandi A Zulkarnain mengatakan, bila bicara tentang dampak elektabilitas bakal berpengaruh bagi kelangsungan kontestasi pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Dia meminta publik harus melihat perilaku korupsi sebagai masalah yang serius.

"Tentu ketika oknum partai atau anggota DPRD yang menjabat tersangkut kasus korupsi secara tidak langsung akan memberikan memori buruk bagi publik sebagai konsituen pemilu," kata Ariandi kepada Bangkapos.com, Jumat (16/9/2022).

Ia mengatakan, politikus yang tersangkut kasus korupsi bakal mengalami degradasi dan legitimisi moral.

"Selain itu pekerjaan rumah bagi partai politik bagaimana mengembalikan kepercayaan publik agar tidak berpengaruh, bagi perolehan suara di pemilu mendatang. Terutama partai politik yang anggotanya terkena kasus korupsi tersebut," terangnya.

Ariandi mengingatkan, partai politik harus tumbuh bersama dengan kepentingan rakyat agar terjalin hubungan secara sosiologis dan ideologis.

"Berbicara elektabilitas maka kita akan berbicara bagaimana pemilih menentukan sikap politiknya kepada calon maupun partai politik yang ada. Masyarakat tidak memiliki cukup pengetahuan tentang politik saat ini, termasuk informasi tentang partai paling korup," lanjutnya.

"Sehingga asumsi bahwa seluruh partai politik sama saja dan juga akan memiliki kecenderungan koruptif," katanya.

Lebih jauh ia mengatakan, di Indonesia sendiri masih banyak pekerjaan rumah yang perlu dibenahi terkait citra koruptor.

"Satu diantaranya adalah citra dan nama baik koruptor yang memiliki kecenderungan masih mendapatkan kesempatan pada pemilu dan upaya untuk memperbaiki nama baik," tegasnya.

Diketahui sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung menetapkan empat tersangka pada unsur pimpinan DPRD Bangka Belitung tahun 2017-2021, terkait kasus dugaan korupsi tunjangan transportasi DPRD Bangka Belitung, Kamis (8/9/2022) lalu.

Empat tersangka tersebut Syaifuddin Sekwan DPRD Provinsi Babel Tahun 2017, Hendra Apollo, Wakil Ketua DPRD Provinsi Babel, Amri Cahyadi Wakil Ketua DPRD Provinsi Babel dan Deddy Yulianto Wakil Ketua DRPD Provinsi Babel tahun 2017.

Penyidik Pidsus Kejati Bangka Belitung, belum menahan ke empat tersangka. Alasannya, karena tengah fokus menyelesaikan berkas ke empatnya.

Halaman
12
Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved