Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Harga BBM dan Berbagai Kebutuhan Naik, Kenaikan UMP 2023 Wajar Dilakukan

Adanya kenaikan harga bahan bakar yang selama ini disubsidi menyebabkan tingkat daya beli masyarakat mengalami penurunan.

Penulis: Riki Pratama | Editor: Tedja Pramana
Istimewa
Dosen Fakultas Ekonomi UBB, Nizwan Zukhri. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Dosen Fakultas Ekonomi UBB, Nizwan Zukhri mengatakan, sudah sewajarnya terjadi kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2023 dengan melihat kenaikan bahan bakar minyak (BBM) dan sejumlah barang kebutuhan lainnya.

"Tingkat upah minimum provinsi tahun 2023 adalah wajar untuk dilakukan kenaikan atau penyesuaian. Namun untuk besaran persentasenya harus dilakukan perhitungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Nizwan kepada Bangkapos.com, Rabu (21/9/2022).

Ia mengatakan, dalam menetapkan tingkat upah minimum provinsi (UMP) harus mempertimbangkan data-data, berkaitan dengan tingkat kelayakan hidup minimum, yang biasanya harus melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mendapatkan data tersebut.

"Di samping itu juga harus memperhitungkan laju pertumbuhan ekonomi, dan tentunya tingkat inflasi. Tingginya inflasi yang disebabkan naiknya harga beberapa barang kebutuhan pokok masyarakat," katanya.

"Termasuk, disebabkan adanya kenaikan harga bahan bakar yang selama ini disubsidi menyebabkan tingkat daya beli masyarakat mengalami penurunan. Sehingga beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari akan semakin bertambah berat," lanjutnya.

Dikatakannya, pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal 2020 juga menyebabkan kondisi ekonomi masyarakat bertambah sulit.

"Ini juga harus diingat bahwa pandemi Covid-19 menyebabkan sektor usaha atau industri mengalami kesulitan," terangnya.

Nizwan juga memahami, salah satu dasar hukum penetapan upah minimum adalah Undang-undang nomor 11 tahun 2020 dan PP nomor 36 tahun 2021.

"Yang perlu diperhatikan bahwa untuk menetapkan upah minimum biasanya harus diadakan rapat dewan pengupahan yang terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja, akademisi, dan pakar. Ini berarti bahwa pemerintah dalam menetapkan UMP harus berdasarkan hasil rapat dewan pengupahan daerah," ucapnya.

"Serikat pekerja yang juga merupakan salah unsur anggota dewan pengupahan boleh saja mengusulkan adanya kenaikan UMP dengan persentase tertentu. Apalagi saat ini tingkat inflasi yang terjadi di Babel cukup tinggi dan merupakan salah satu yang tertinggi di Indonesia," tegasnya.

Halaman
123
Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved