Breaking News:

Soal SE Mendagri Pj Kepala Daerah Bisa Mutasi PNS, Ombudsman Sebut Tak Ada Mekanisme Kontrol Mutasi

Penjabat (Pj), pelaksana tugas (Plt), dan penjabat sementara (Pjs) mendapat persetujuan dalam mengelola kepegawaian daerah.

Penulis: Cici Nasya Nita | Editor: M Ismunadi
istimewa
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Shulby Yozar Ariadhy. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ tanggal 14 September 2022 yang memberikan persetujuan terbatas kepada penjabat (Pj), pelaksana tugas (Plt), dan penjabat sementara (Pjs) dalam mengelola kepegawaian daerah menjadi polemik.

Sebab berbekal SE itu, Pj gubernur dapat memutasi dan memecat PNS tanpa izin Mendagri.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Bangka Belitung (Babel), Susanti saat dikonfirmasi bangkapos.com, belum dapat memberikan penjelasan mengenai SE tersebut.

"Kalau ini belum bisa ibu konfirmasi, karena hari ini sedang ada sosialisasi tentang SE Mendagri tersebut," ujar Susanti, Jumat (23/9/2022).

Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Bangka Belitung, Shulby Yozar Ariadhy menilai dari SE Mendagri ini, ada satu sisi aspek positif dari kebijakan ini adalah dapat mempersingkat rentang kendali kepegawaian sehingga permasalahan kepegawaian di tingkat daerah dapat direspon dengan cepat.

"Namun Ombudsman menilai terkait dengan SE Mendagri belum memuat mekanisme kontrol atas kewenangan mutasi dan memecat PNS. Hal ini dapat dilihat kewenangan yang diberikan melalui SE Mendagri tidak memuat syarat dan prosedural sebagai landasan akuntabilitas tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih," ujar Yozar.

Dia membeberkan dalam UU 12 Tahun 2011 tidak ada produk hukum Surat Edaran dalam ruang lingkup jenis dan hierarki peraturan perundangan-undangan.

Maka dari itu, pemerintah semestinya untuk merevisi PP 49 Tahun 2008 yang mengatur ruang lingkup dan standar prosedur kewenangan Pj/Pjs/Plt Kepala Daerah.

"Terkait potensi abuse of power sangat terbuka potensi itu terjadi, hal tersebut dikarenakan substansi kewenangan dan tata laksana belum diatur secara komprehensif," kata Yozar.

Ombudsman tentunya mendorong agar pemerintah mengeluarkan kebijakan mesti mempertimbangkan tiga aspek yaitu produk hukum (UU/PP), implikasi dari turunan UU/PP dan batasan kewenangan yang mesti dimiliki oleh pejabat kepala daerah sementara agar tidak menimbulkan permasalahan kepegawaian menjelang Pemiku 2024.

Halaman
12
Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved