Diisukan Tak Harmonis, KSAD Beri Hormat ke Panglima TNI di Hadapan Menhan

Dudung sebelumnya sempat melayangkan sindiran kepada Effendi buntut pernyataan di rapat bareng Andika itu.

Kharis berharap kasus tersebut tak diperpanjang lantaran Effendi telah menyampaikan permintaan maaf.

Mestinya Digelar Terbuka

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus memilih menyoroti raker RKA Kemhan/TNI kemarin yang digelar tertutup.

Menurut dia, rapat itu mestinya digelar terbuka karena lebih memungkinkan publik mengetahui kondisi internal kementerian/lembaga.

Itu terbukti dari pernyataan Effendi Simbolon terkait disharmoni di institusi TNI.

“Dengan rapat terbuka, publik bisa berpartisipasi mengikuti jalannya rapat. Publik jadi tahu ada persoalan disharmoni di internal  TNI,” kata Lucius.

Lucius menilai selalu ada manfaat di balik desakan rapat terbuka di DPR yaitu agar publik mengetahui apa yang dibicarakan karena masyarakat berhak tahu apa yang terjadi.

Dia mencontohkan, rapat terbuka Komisi I DPR pada Senin (5/9/2022) ternyata diketahui ada disharmoni di TNI, salah satunya yaitu
ketidakhadiran Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal Dudung Abdurrachman.

“Urusan TNI, urusan pertahanan dan keamanan juga urusan publik,” ucapnya.

Menurut Lucius, rapat yang berlangsung terbuka bisa mengetahui harmonis atau tidak di internal kementerian/lembaga, karena soal hubungan antar-lembaga seperti TNI, juga terkait dengan kinerja lembaga yang seharusnya memang jadi urusan DPR untuk mengawasi.

Lucius menilai kalau bicara urusan harmonis atau tidaknya relasi pejabat di berbagai institusi, maka memang sudah seharusnya jadi tugas DPR.

“Jadi jangan justru rapat ditutup agar pembicaraan soal relasi antar pejabat yang memengaruhi kinerja justru ditutup. Komisi I mau main rahasia-rahasiaan untuk kepentingan siapa?” ujarnya.

Lucius menilai kebiasaan Komisi I DPR menawarkan opsi tertutup dan terbuka sebelum rapat memberikan kesan Komisi I tidak punya komitmen sebagai wakil rakyat yang harusnya punya kepentingan membuka ruang partisipasi bagi rakyat dalam proses pembahasan apapun dengan mitra kerja seperti Kemhan dan TNI.

Karena itu menurut dia, seharusnya Komisi I DPR melakukan semua rapat secara terbuka dan jika dalam proses pembahasan menyangkut isu rahasia negara, baru rapat ditutup sejenak sampai pembicaraan itu berakhir.