Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Ombudsman Sebut Patut Diduga Ada Maladministrasi Anggaran Beasiswa Mahasiswa dari Pemprov Babel

Penjabat (Pj) Gubernur Bangka Belitung (Babel), Ridwan Djamaluddin pernah mengatakan Pemprov akan melakukan pembahasan dengan Pihak Kemendagri

Penulis: Cici Nasya Nita | Editor: Fery Laskari
Dok/Ombudsman Babel
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Babel, Shulby Yozar Ariadhy 

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Penjabat (Pj) Gubernur Bangka Belitung (Babel), Ridwan Djamaluddin pernah mengatakan Pemprov akan melakukan pembahasan dengan Pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), untuk mencari solusi terkait mekanisme pencairan beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu.

Pembahasan itu direncanakan akan dilakukan Pemprov pada hari, Kamis (25/8/2022) lalu.

Pembahasan ini soal dana senilai Rp9 miliar yang dianggarkan pemerintah provinsi untuk 768 mahasiswa Bangka Belitung yang tak mampu, belum cair.

Mandetnya  beasiswa dari pemerintah provinsi itu karena ada perubahan dalam proses pencairannya, yang awal melalui Dinas Pendidikan (Dindik) Babel harus beralih ke Biro Kesra Pemprov Babel. 

Perubahan aturan pencairan itu karena adanya evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendari). 

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Bangka Belitung, Shulby Yozar Ariadhy menilai Pemprov masih belum memberikan kepastian soal penyelesaian masalah ini.

"Menurut kami instansi terkait di Pemprov Babel tidak dapat memberikan kepastian dalam pelayanan publik yang berkaitan dengan isu bantuan beasiswa bagi mahasiswa ini," ujar Yozar, Selasa (27/9/2022).

Dia mengatakan 0atut diduga telah terjadi maladministrasi penundaan berlarut dalam penyaluran beasiswa tersebut.

"Beberapa kali koordinasi di tingkat provinsi maupun dengan kemendagri sepertinya belum terlihat hasilnya. Tentunya hal ini sangat disayangkan mengingat isu tersebut telah menjadi perhatian publik," kata Yozar.

Dia menegaskan permasalahan ini juga menyangkut persoalan teknis penganggaran dana pembangunan daerah di pemerintah Provinsi Babel.

"Buktinya, ada pemerintah kabupaten di Babel ini yang juga menyediakan beasiswa bagi mahasiswa tapi tetap dinyatakan sah oleh hasil evaluasi pihak terkait.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa masih ada solusi yang bisa ditempuh oleh pemerintah provinsi.

Misalnya dengan mencantumkan anggaran tersebut pada urusan pemerintahan yang lebih tepat," kata Yozar.

Kedati begitu, dia mengatakan semua upaya tersebut tentunya dikembalikan lagi kepada sejauh mana kepedulian Pemprov Babel terhadap isu ini.

Dia menegaskan dibutuhkan percepatan penyelesaian secara khusus yang dipimpin langsung oleh Pj Gubernur. 

"Apalagi waktu tahun anggaran 2022 sudah hampir selesai dan jika batas waktu evaluasi oleh Kemendagri untuk tahun anggaran 2022 telah lewat, maka hampir bisa dipastikan beaiswa tersebut tidak bisa dicairkan.

Jika memang masyarakat membutuhkan mediasi oleh Ombudsman Babel, maka kami siap untuk menerima laporan dari masyarakat terkait dengan beaiswa ini," kata Yozar. ( Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)

Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved