Ternyata Ini Tujuan Pendataan Honorer, Tidak Semua Pegawai Non-ASN Bisa Masuk Data Base BKN

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) masih melakukan pendataan pegawai non-ASN atau honorer di seluruh instansi pemerintahan pusat maupun daerah.

Pendataan pegawai non-ASN yang bekerja di instansi pemerintah ditargetkan selesai pada akhir Oktober 2022.

Terkait hal itu, beredar kabar bahwa pendataan honorer untuk diangkat menjadi ASN baik PNS atau PPPK. Namun kabar ini ditepis BKN.

Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN, Satya Pratama menegaskan pendataan ini bukan untuk pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS atau PPPK.

“Bukan (untuk pengangkatan),” tegas Satya dihubungi Kompas.com, Minggu (25/9/2022).

Satya mengatakan, tujuan pendataan ini adalah untuk mendapatkan informasi terkini mengenai kondisi terakhir terkait tenaga non-ASN.

“Untuk mendapatkan informasi terkini tentang kondisi terakhir untuk tindak lanjut,” ujar Satya.

Tindak lanjut tersebut terkait aturan di mana pada tahun 2023 nanti sudah harus tidak ada lagi tenaga non-ASN.

Berikut tujuan pendataan tenaga non-ASN, dikutip dari laman Instagram resmi @kemenpanrb:

• Memetakan dan memvalidasi data pegawai non-ASN di lingkungan instansi pemerintah baik dari segi sebaran, jumlah, kualifikasi, dan kompetensi.
• Mengetahui apakah tenaga non-ASN yang telah diangkat oleh instansi Pemerintah sudah sesuai kebutuhan dengan kebutuhan dan tujuan organisasi.
• Data yang sudah diinventarisasi akan menjadi landasan dalam menyiapkan roadmap penataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah.

Syarat pendataan non-ASN

Dikutip dari Kompas.com 20 September 2022, tenaga non-ASN yang berhak untuk melakukan pendataan adalah tenaga honorer (THK-II) yang terdapat dalam database nasional BKN, serta pegawai non-ASN yang telah bekerja di instansi pemerintah.

Akan tetapi pendataan belum berlaku bagi tenaga non-ASN di lingkungan Badan Layanan Umum (BLU) atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Selain itu, tidak berlaku pula bagi petugas kebersihan, pengemudi, satuan pengamanan, dan jabatan lain yang dibayarkan dengan mekanisme alih daya atau outsourcing.

Berikut ini syarat pendataan tenaga non-ASN:

• Masih aktif bekerja di instansi pendaftar non-ASN.
• Mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk instansi pusat, dan APDB untuk instansi daerah. Dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik individu maupun pihak ketiga.
• Diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja.
• Telah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021.
• Berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021.

5 jenis honorer tak masuk pendataan BKN