Kabar Baik! Jerman, Italia, AS, Australia Kompak Hapus Utang Indonesia, Kok Bisa?
Empat negara kreditur telah berkomitmen untuk menghapus utang Indonesia melalui skema konversi atau debt swap.
Penulis: Nur Ramadhaningtyas | Editor: Ardhina Trisila Sakti
BANGKAPOS.COM - Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki banyak utang terhadap negara lain untuk membiayai APBN.
Dilansir dari laman Kemenkeu, utang merupakan salah satu instrumen pembiayaan yang digunakan untuk menambah kekurangan pendapatan negara yang belum cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di negara tersebut.
Mengalami ketertinggalan dari segi infrastruktur dan masalah konektivitas sehingga menimbulkan tingginya biaya ekonomi yang harus ditanggung oleh masyarakat membuat RI harus berutang kepada negara-negara maju lainnya.
Baru-baru ini kabar baik baru saja diterima RI.
Baca juga: Anggota TNI dan Istrinya Tewas Ditabrak Mobil yang Dikemudikan Anaknya, Begini Kronologinya
Baca juga: Putranya Pacari Anak Nikita Mirzani, Olla Ramlan Wanti-wanti Agar Sean Jaga Diri
Baca juga: Ratusan Juta Uang Palsu Disita Polres Pangkalpinang, Ini Kronologi Awal Mula Terungkapnya Kasus
Empat negara kreditur telah berkomitmen untuk menghapus utang Indonesia melalui skema konversi atau debt swap.
Keempat negara tersebut yaitu Jerman, Italia, Australia dan Amerika Serikat (AS).
Staf Khusus Menteri Keuangan (Menkeu) Yustinus Prastowo mengatakan total utang Indonesia yang dihapus oleh keempat negara maju tersebut sebesar 334,94 juta dollar AS atau setara Rp 5 triliun.
"Konversi utang yang disepakati adalah ke dalam bentuk program atau proyek yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia," tulis Yustinus dalam unggahan di twitter pribadinya @prastow, dikutip Selasa (18/10/2022).
Adapun bentuk proyeknya bermacam-macam, misalnya kreditur Jerman untuk proyek pendidikan, edukasi, kesehatan dan global fund. Kemudian kreditur Italia untuk proyek housing and settlement.
Baca juga: Tanggapan KPI Soal Tagar Boikot Leslar yang Digaungkan Nitizen Buntut KDRT
Baca juga: Sentil Keputusan Lesti Kejora Cabut Laporan KDRT Rizky Billar, Hotman Paris: Harusnya Proses Dulu
Baca juga: Siapa Amanda Zahra yang Namanya Trending di Twitter? Suaminya Pernah Selingkuh dengan Aktris Muda
Lalu, Australia untuk proyek kesehatan serta Amerika Serikat untuk konservasi hutan tropis.
Untuk itu, total kumulatif nilai komitmen debt swap yang disepakati dengan kreditur bilateral adalah 334,94 juta dollar AS atau Rp 5 triliun.
Adapun hingga 30 September 2022, Yustinus melaporkan bahwa pemerintah sudah merealisasikan proyek tersebut dengan nilai 290,51 juta dollar AS.
"Capaian yang cukup bagus dan menunjukkan mutual trust yang tinggi," katanya.
Sebagai bentuk komitmen terhadap pelaksanaan kegiatan yang disepakati, Yustinus mengatakan bahwa pemerintah juga turut berkontribusi untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan nilai 215,35 juta dollar AS.
Menurutnya, ini tidak lain adalah cara untuk meneguhkan komitmen dengan sungguh-sungguh.
"Jadi jelas penghapusan utang ini memang menimbulkan konsekuensi, namun konsekuensi yang baik. Sejalan dengan semangat PBB: Ketimbang digunakan untuk membayar utang, lebih baik uang-nya dipakai untuk berinvestasi dalam ketahanan iklim, infrastruktur berkelanjutan dan transisi hijau perekonomian," tulisnya.
Dikutip dari Kontan.id, debt swap adalah pembayaran utang dengan cara menukar.
Pembayaran ini dilakukan tanpa membayar uang ke negara pemberi utang, tetapi membayarkannya dengan cara lain.
Bentuk swap tidak hanya untuk masalah lingkungan saja, akan tetapi penukaran ini tergantung concern masing-masing negara pemberi utang.
Dengan begitu, penghapusan tersebut bukan berarti Indonesia tidak membayar utang, melainkan tetap membayar namun dengan cara yang berbeda.
Sementara itu utang luar negeri Indonesia per akhir Agustus 2022 sebesar 397,4 miliar dollar AS.
Angka tersebut turun dibandingkan dengan posisi ULN pada bulan sebelumnya sebesar 400,2 miliar dollar AS.
Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, perkembangan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan utang luar negeri sektor publik seperti pemerintah dan bank sentral maupun sektor swasta.
(Bangkapos.com/Nur Ramadhaningtyas)