INFO TERBARU Tentang Penghapusan Honorer 2023, Menpan RB Siapkan 3 Opsi Nasib Tenaga Non ASN
Tiga opsi tersebut yaitu menghentikan semua tenaga honorer, mengangkat semua tenaga honorer, atau mengangkat secara bertahap sesuai prioritas.
Penulis: Nur Ramadhaningtyas | Editor: Teddy Malaka
lihat foto
BANGKAPOS.COM - Penghapusan honorer di tahun 2023 jadi salah satu agenda yang bakal dilakukan pemerintah. Saat ini juga pemerintah sedang menyiapkan opsi kebijakan yang akan diambil.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Briokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas sudah menyiapkan jalan tengah terhadap keputusan itu.
Terbaru, ada tiga opsi yang masih ia kaji mengenai permasalahan penghapusan tenaga honorer tersebut
Azwar Anas menyiapkan tiga opsi, yaitu menghentikan semua tenaga honorer, mengangkat semua tenaga honorer, atau mengangkat secara bertahap sesuai skala prioritas mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, dan lainnya sebagaimana dilansir dari Kompas.com, Jumat (21/10/2022)
"Nanti akan kami kaji yang terbaik bersama DPR, bersama Kemenkeu, dan juga melihat potensi di lapangan," kata Abdullah Azwar Anas saat ditemui di Kantor Kemenko PMK, Selasa (11/10/2022).
Azwar mengakui, ada dilema yang dialami dengan tiga opsi tersebut.
Dia menyampaikan, mengangkat semua tenaga honorer akan memberatkan pemerintah.
Tercatat pada 5 Oktober 2022, rekapitulasi hasil data tenaga non-ASN tahap prafinalisasi pada portal pendataan-nonasn.bkn.go.id berjumlah 2.215.542.
Data tersebut terdiri dari 335.639 daftar tenaga non-ASN di lingkup instansi pusat dan 1.879.903 di lingkup instansi daerah.
Namun di sisi lain, publik ingin ASN lincah, cepat, dan berstandar internasional.
Jika semua tenaga honorer diberhentikan, akan berdampak pada pelayanan publik.
"Ada dilema bagaimana sistem rekrutmen ini kadang tidak berjalan profesional, zona nyaman, dan seterusnya. Ini lah dilema-dilema yang kita hadapi dan ini sedang kita cari alternatif-alternatif terus-menerus ya," tutur Azwar.
Oleh karena itu, pihaknya terus berkonsolidasi dengan semua pihak.
Selain DPR, ia berkoordinasi dengan beberapa asosiasi, seperti Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi).
Kemudian, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), serta berbagai forum tenaga honorer dan organisasi guru.
