Berita Pangkalpinang
Ketua DPRD Babel Ingatkan Pj Gubernur soal Pekerjaan Rumah yang Belum Tuntas
Ketua DPRD Bangka Belitung, Herman Suhadi mengingatkan Pj Gubernur Bangka Belitung (Babel) Ridwan Djamaluddin agar segera menyelesaikan pekerjaan ruma
Penulis: Riki Pratama |
BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Ketua DPRD Bangka Belitung, Herman Suhadi mengingatkan Pj Gubernur Bangka Belitung (Babel) Ridwan Djamaluddin agar segera menyelesaikan pekerjaan rumah, terutama berkaitan regulasi pertimahan hingga hilirisasi timah di Bangka Belitung.
"Pekerjaan rumah kita, bagaimana timah merupakan sumber kemakmuran di Babel harus dilaksankan bersama-sama, regulasi apa yang diinginkan masyarakat. Wilayah pertambangan rakyat dan hilirisasi," kata Herman kepada Bangkapos.com, Kamis (8/12/2020).
Ia mengatakan, Bangka Belitung baru saja memasuki usia ke-22 tahun di mana usia tersebut sedang gagah-gagahnya untuk bersemangat melakukan perubahan dan pembangunan.
"Babel ini sedang gagahnya, Pak Ridwan sebagai Pj Gubernur hari ini, bahwa beliau seorang dirjen di kementerian di sektor pertambangan tentunya memiliki cara, sehingga beliau dapat mobile," kata Herman.
Politikus PDI-Perjuangan ini, berharap banyak terhadap Pj Gubernur Babel untuk dapat memberikan dampak dan mampu mengatasi persoalan pertimahan di Babel.
"Menjadi lebih baik, baik itu dari sisi anggaran. karena beliau orang pusat, anggaran yang ada di pusat bawa ke Babel. Bangun Babel, kita ingin Babel sejajar dengan provinsi lainnya. Kami ingin ada peningkatan di segala bidang," tegasnya.
Sementara, Wakil Ketua Komisi III DPRD Babel, Azwari Helmi meminta, pengembagan hilirisasi timah kawasan industri Sadai diharapkan tidak hanya fokus dalam satu sektor pertimahan saja. Termasuk pelabuhan yang memiliki standar untuk melakukan ekspor.
"Kami sarankan pengkajian ulang dilakukan untuk fasilitas pendukungnya. Terutama pelabuhan yang layak untuk ekspor. Jadi yang kita perlukan ini adalah pelabuhan, karena disini Babel belum ada. Kalau kita lihat dari pelabuhan di Pangkalpinang, Bangka Barat, Bangka Selatan, Belinyu untuk kebutuhan ekspor. Artinya belum ada, kita masih melalui daerah lain," kata Azwari .
Politikus PPP ini, mengharapkan percepatan pembangunan Kawasan Industri Sadai (KIS) dapat dilihat dari berbagai aspek dan ditambah infrastruktur pendukung lainnya.
"Jadi bukan hanya dari segi pertambangan, tetapi dapat perkebunan seperti kelapa sawit, jadi semua sektor diperhatikan jangan hanya satu," ujarnya.
Diketahui sebelumnya, lahan seluas 400 hektare di kawasan Industri Sadai diharapkan selesai pada 2024, untuk dapat mewujudkan Sadai Integrated Industrial and Port Estate (SIIPE).
Ini dilakukan, berkaitan dengan proyek strategis nasional tahap kedua yang diminta cepat diselesaikan, usai dikunjungi Presiden Joko Widodo, pada beberapa waktu lalu.
Bersama Bupati Bangka Selatan Riza Herdavid yang mematau langsung menggunakan helikopter.
Direktur Utama Pengelola Kawasan Industri Sadai, Yanto Purba, mengatakan perkembangan pembangunan Kawasan Industri Sadai (KIS) telah masuk dalam tahap kedua.
Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan, Sadai Integrated Industrial and Port Estate (SIIPE) terkait proyek prioritas strategis nasional, di Novotel Bangka, Kota Pangkalpinang, Rabu (26/10/2022).
Yanto mengatakan, pihaknya didesak pemerintah untuk segera membangun pabrik berkaitan pabrik hilirisasi timah dan sumber daya alam lainnya.
"Tahapan kedua ini kita akan memulai pembangunan infastruktur pelabuhan, water treatment air bersih, pengelolaan limbah, kawasan kantor pengelolan kawasan, terminal peti kemas, pergudangan. Kalau sekarang baru pengelolaan limbah pada rumah sakit sudah operasional dan pembangkit listrik energi baru terbarukan 12,5 megawatt," kata Direktur Utama Pengelola Kawasan Industri Sadai, Yanto Purba, belum lama ini.
Selain pembangunan infrastruktur pelabuhan, kata Yanto, infrastruktur lainnya bakal menyusul, seperti pergudangan, terminal peti kemas dan dua pabrik untuk hilirisasi timah.
"Sebenarnya kami ini hanya pengelola yang ditunjuk pemerintah untuk mewujudkan impian pemerintah soal hilirisasi sumber daya alam. Kami diminta segera menyiapkan infrastruktur kebutuhan hilirisasi tersebut. Seharusnya 2021 sudah selesai semua. Tetapi karena pandemi waktu itu, dua tahun tidak bisa bergerak," katanya.
Lebih jauh, Yanto mengatakan, pendanaan pembangunan kawasan industri Sadai banyak berasal dari mitra dan pihak asing.
"Karena mitra dan pendanana kita dari asing, jadi tidak bisa bergerak ketika terjadi Pandemi Covid-19 kemarin. Nanti kita umumkan kalau tidak meleset di Desember ada ground breaking," lanjutnya.
Kemudian berkaitan dengan hilirisasi timah, Yanto, memastikan tidak mengganggu bisnis timah yang telah lama berlangsung di Bangka Belitung.
"Sebenarnya kita bangun hilirisasi tidak menggangu bisnis timah itu sendiri. Jadi harapan pemerintah itu tidak hanya hilirisasi balok timah, tidak hanya mengekspor baloknya. Tetapi diolah menjadi produk dan tidak mengganggu bisnis balok timah. Hanya yang balok tadinya kirim ke luar, tetapi dapat di kelola di dalam kawasan," katanya.
Yanto menambahkan, untuk menyelesaikan pembangunan kawasan Industri Sadai memerlukan waktu yang panjang hingga belasan tahun lamanya.
"Kalau penyelesaikan menurut master plan sampai 15 tahun tidak selesai. Tetapi kita diharapan 2024 ini 400 hektar kawasan Industri selesai. Karena tidak bisa bim salabin ini menyusun dengan dokumen yang panjang," lanjutnya. (Bangkapos.com/Riki Pratama)