Poin-poin Perppu Cipta Kerja Terbaru: Dari Waktu Kerja, Lembur, Cuti, Hingga Istirahat Panjang

BANGKAPOS.COM - Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker), Jumat (30/12) lalu.

Penerbitan Perpu dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan mendesak dalam mengantisipasi kondisi global, baik yang terkait ekonomi maupun geopolitik.

Adapun dalam salinan lengkapnya, Perppu Ciptaker yang menggantikan UU Cipta Kerja berisi 1.117 halaman dan 186 pasal.

Waktu kerja dan lembur

Salah satu aturan yang termuat dalam Perppu ini adalah perihal waktu kerja pekerja atau buruh.

Aturan itu disebutkan dalam halaman 548 Pasal 77 Perppu yang berkaitan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Dalam pasal tersebut, diatur bahwa pengusaha wajib mematuhi aturan mengenai waktu kerja, yakni 7 jam atau 8 jam. 

"Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja," demikian bunyi Pasal 77 ayat (1).

"Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi; (a) tujuh jam satu hari dan 40 jam satu minggu untuk 6 hari kerja dalam satu minggu, atau (b) delapan jam satu hari dan 40 jam satu minggu untuk 5 hari kerja dalam satu minggu," bunyi Pasal 77 ayat (2). Selanjutnya, Pasal 77 ayat (3) menjelaskan ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.

Namun, tak dijabarkan lebih lanjut sektor usaha atau pekerjaan tertentu yang dimaksud.

Perppu menyebut bahwa hal ini akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

 Kemudian, waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 jam dalam satu hari dan 18 jam dalam 1 minggu.

Ayat 2 pasal 78 menjelaskan bahwa "Pengusaha yang mempekerjakan Pekerja/Buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar Upah kerja lembur".

Namun, ketentuan lebih lanjut mengenai waktu kerja lembur dan besaran upah kerja lembur diatur dalam Peraturan Pemerintah. Perppu Cipta Kerja bisa diunduh melalui link berikut

Cuti dan waktu istirahat

Pasal lain yang cukup menuai sorotan ialah Pasal 79 yang berkaitan dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa waktu istirahat mingguan satu hari untuk enam hari kerja dalam sepekan, atau dua hari waktu istirahat untuk lima hari kerja dalam seminggu. 

"Waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib diberikan kepada Pekerja/Buruh paling sedikit meliputi;

a. istirahat antara jam kerja, paling sedikit setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus-menerus, dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja; dan

b. istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu."

Perppu Cipta Kerja memang tetap memungkinkan pekerja mendapat libur dua hari, tergantung jam kerjanya.

"Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja," demikian bunyi Pasal 77 ayat (1)."

"Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi; (a) tujuh jam satu hari dan 40 jam satu minggu untuk 6 hari kerja dalam satu minggu, atau (b) delapan jam satu hari dan 40 jam satu minggu untuk 5 hari kerja dalam satu minggu," bunyi Pasal 77 ayat (2).

Selanjutnya, Pasal 77 ayat (3) menjelaskan ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.

Namun, tak dijabarkan lebih lanjut sektor usaha atau pekerjaan tertentu yang dimaksud. Perppu ini menyebut bahwa hal ini akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Istirahat panjang tidak diatur

Perppu Cipta Kerja tidak mengatur dengan jelas soal istirahat panjang bagi pekerja/buruh.

Dalam Pasal 79 UU Ketenagakerjaan, hal mengenai istirahat panjang diatur sekurang-kurangnya dua bulan dan dilaksanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan masing-masing satu bulan bagi pekerja/buruh yang telah bekerja selama 6 tahun secara terus menerus pada perusahaan yang sama.

Namun, pada Pasal 79 Perppu Cipta Kerja, tidak terlihat adanya aturan mengenai istirahat atau cuti panjang.

Dalam Pasal 79 Perppu Cipta Kerja, ketentuan istirahat panjang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP).

Istirahat panjang juga diperuntukan hanya bagi pekerja/buruh di perusahaan tertentu.

Perppu ini disahkan untuk menggantikan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Perppu Cipta Kerja juga mendesak dikeluarkan karena Indonesia dan semua negara tengah menghadapi krisis pangan, energi, keuangan, dan perubahan iklim.

Perppu tersebut dapat diakses publik melalui situs Kementerian Sekretaris Negara.

Produk hukum itu bisa diunduh melalui link berikut https://jdih.setneg.go.id/Terbaru.

(Bangkapos.com/Nur Ramadhaningtyas)