KPSI Tolak Perppu Cipta Kerja , Perppu Ciptaker Rampas Uang Pesangon

Dia mengatakan bahwa disebutkan di Perppu itu akan diatur untuk pertemuan pemerintah. “Nah kita khawatir pertemuan pemerintah itu tidak akan sama dengan apa yang tertulis di
draft. Tetapi kalau sudah jelas misalnya 20 bulan 28 bulan 24 kai perubahannya mungkin akan jauh lebih kecil daripada yang ada sekarang jadi perubahanperubahan ini sangat sulit,”
kata Hermanto.

Hermanto menegaskan bagi pekerja sudah masa kerjanya lama dan lain sebagainya kemudian meninggal dunia di aturan lama bisa mendapat pesangon.

Mempercepat Perbaikan

Sementara itu, pemerintah mengaku memilih melakukan perbaikan melalui Perppu ketimbang
melakukan revisi undangundang.

Menteri Koordinator Bidang Polhukam Mahfud MD mengatakan pemerintah memutuskan
mempercepat perbaikan UU Cipta Kerja dengan Perppu karena isi materinya tidak ada unsur-unsur koruptif.

“Jadi saudara undang-undang Ciptaker itu kami percepat karena itu sebenarnya tidak ada unsurunsur koruptifnya,” kata Mahfud di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa,
(3/1/2023).

Mahfud mengatakan UU Cipta Kerja dibuat untuk kepentingan investasi dan
mempermudah pekerja.

Dalam proses perbaikan UU Cipta Kerja, pemerintah telah berdiskusi dengan berbagai elemen.

“(UU) itu semuanya ingin melayani kecepatan investasi. siapa coba? justru ingin mempermudah pekerja. Malah dalam proses perbaikan itu kita sudah diskusi apa yang diinginkan, masukkan semua sehingga nanti di Perppu sudah dibahas semuanya,”
kata Mahfud.

Mahfud mengatakan kritik terhadap UU Cipta Kerja sebagian datang dari akademisi.

Ia mengapresiasi hal tersebut karena dalam negara demokrasi kritik itu wajar dan bagus. Hanya saja menurut Mahfud, apabila pemerintah menjawab kritik tersebut maka jangan
dicap sewenang-wenang.

“Apakah Perppu apakah undang-undang pasti dikritik. itu sudah biasa dan itu bagus. ini demokrasi yang maju tapi kita juga kalau pemerintah menjawab itu bukan sewenang-wenang. Jadi, mari adu argumen,” pungkasnya.

(Tribun Network/Reynas Abdila) work/Reynas Abdila)

Pemerintah Terkesan Ambil Jalan Pintas

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai pengganti UndangUndang Cipta Kerja.