Hakim Sebut JPU Tak Bisa Buktikan Dakwaan, Tiga Terdakwa Kasus 8,8 Ton Balok Timah Divonis Bebas

Rizal kepada awak media membeberkan keputusan dibebaskannya 3 terdakwa perkara 8,873 ton balok timah diduga ilegal itu diambil majelis hakim setelah melalui berbagai pertimbangan.

“Kita (majelis hakim-red) menilai segala sesuatunya itu berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan,” ucap Rizal.

Dalam perkara ini, tegas Rizal yang menjadi dasar atau pijakan dari majelis hakim adalah dakwaan dari jaksa penuntut umum.

“Di perkara ini, terungkap di persidangan bahwa barang ini (timah balok-red) didapat dari
CV United Smelting (CV. US) yang merupakan perusahaan yang memiliki IUP,” jelasnya.

Kemudian, terkait segala macam perizinan yang melekat di CV tersebut, termasuk pengolahan, pengangkutan, pemurnian dan lain-lain yang berhubungan dengan proses produksi wajib dilaporkan dengan Dinas Sumber Daya Mineral, karena terkait pajak yang harus dibayarkan.

“Yang mana dalam hal ini (perizinan-red) sudah terpenuhi sehingga dikatakan clear,” ujarnya.
Lalu, kata Rizal dari fakta persidangan, diketahui bahwa balok timah yang diambil oleh 3 terdakwa tersebut sebagiannya memang diambil dari CV. US yang mana secara legalitasnya sah.

Sementara itu, selain dari CV. US, sebagian sisa balok timah lainnya ada yang dianggap ilegal yang mana beban pembuktiannya itu ada di jaksa penuntut umum.

“Timah yang didapatkan selain dari CV. US itu hanya berdasarkan pengakuan terdakwa. Penuntut umum tidak bisa membuktikan dakwaannya bahwasannya timah ini didapat dari orang yang tidak berizin,” kata Rizal.

Oleh karena itu, Rizal mengatakan pihaknya tidak bisa menjatuhkan hukuman kepada ketiga terdakwa tanpa adanya pembuktian.

“Kita ini adalah lembaga peradilan, bukan lembaga penghukuman. Artinya, kalau semua perkara yang masuk harus dihukum, maka rasa keadilannya tidak ada,” terangnya.

Ia juga menegaskan, bahwa keputusan pembebasan ketiga terdakwa dalam perkara ini diambil oleh majelis hakim tanpa adanya intervensi dari manapun.

“Kami memutuskan ini posisinya sudah dimusyawarahkan dengan benar-benar dan pakai aturan yang ada. Mudah-mudahan kita bisa menciptakan rasa keadilan di masyarakat.
Tidak semua perkara yang masuk harus dihukum, kita bukan lembaga penghukuman, tapi kita adalah lembaga peradilan,” pungkasnya.

JPU Ajukan Kasasi JPU Ajukan Kasasi
Sementara itu Kejaksaan Negeri Bangka Tengah telah mengambil sikap atas putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Koba yang memberikan vonis bebas terhadap 3 terdakwa kasus
8,873 ton timah balok diduga ilegal di Desa Batu Belubang.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bangka Tengah, Syamsuardi menegaskan bahwa pada dasarnya pihaknya menghormati dan menghargai apa yang sudah menjadi keputusan majelis
hakim PN Koba.

“Yang jelas sikap kami di Bangka Tengah (Kejari-red) dalam tenggang waktu yang
diberikan, kami akan lakukan upaya hukum,” kata Syamsuardi kepada Bangka
Pos, Rabu (4/1/2023).