Pendidikan Bukan Slogan

Oleh: Dr. Bramastia, M.Pd. - Dosen S2 Pascasarjana FKIP UNS Surakarta, Pemerhati Kebijakan Pendidikan

SERING kali kita mendengar berbagai kegiatan pendidikan, mulai dari pelatihan, training, workshop maupun sejenisnya yang diselenggarakan bagi para guru atau kepala sekolah berbagai jenjang pendidikan, mulai sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA) hingga perguruan tinggi (PT). Biasanya, kegiatan tersebut berlangsung selama digelar 2-3 hari atau lebih, bisa di meeting room hotel atau di aula sekolah yang ditunjuk panitia. Lalu, dengan peserta lebih dari 10 hingga 20 orang, yang tentu mengeluarkan biaya tidak sedikit, baik untuk konsumsi dan sewa meeting room hotel (bila diselenggarakan di hotel).

Dengan sumber pembiayaan yang ada (baik APBN ataupun APBD), namun yang jelas penyelenggara kegiatan pendidikan tersebut juga mengundang narasumber mulai dari tingkat regional hingga pusat. Anggaran yang dipakai hanya untuk menjelaskan istilah dan konsep baru dalam kurikulum yang baru pula. Tentu anggaran yang digelontorkan tidak sedikit, hanya untuk membahas istilah baru, namun isinya tidak menyentuh perubahan mendasar pendidikan.

Materi yang sedang dibahas di antaranya seputar berbagai konsep dan kebijakan yang kini sedang digulirkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), yakni Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Beberapa materi yang disampaikan, antara lain, tentang konsep Profil Pelajar Pancasila, Sekolah Penggerak, Guru Penggerak, Organisasi Penggerak, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, Kampus Mengajar, Platform Merdeka Mengajar, Implementasi Kurikulum Merdeka dan lain-lainnya.

Bukan Slogan

Keinginan Mendikbudristek supaya Merdeka Belajar menjadi teriakan revolusi yang dimiliki bersama, tidak hanya dari unit pendidikan semata, tetapi dari masyarakat, orang tua agar mengerti apa itu slogan Merdeka Belajar tampaknya sia-sia. Sampai saat ini, slogan tersebut masih berkutat pada sosialisasi yang melahirkan slogan turunan dan butuh definisi serta sosialisasi seluruh lini pendidikan.

Mengingat begitu banyak slogan atau istilah yang digulirkan Kemendikbudristek saat ini sehingga pihak Kemdikbudristek perlu melakukan sosialisasi hingga ke daerah-daerah guna menjelaskan secara detail. Berbagai sosialisasi dilakukan dengan tujuan agar tidak terjadi kebingungan, lantaran semua konsep dan slogan yang dimunculkan adalah hal baru bagi tenaga pendidikan. Itu adalah beberapa slogan yang sering kita baca dan kita dengar mengenai begitu banyaknya konsep yang digulirkan oleh Kemendikbudristek.

Dengan Menteri yang baru ternyata banyak terjadi perubahan istilah pendidikan. Kalau dalam Kurikulum 2013 dikenal istilah Silabus, kini dalam konsep Kurikulum Merdeka kemudian diganti istilah Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) dan masih banyak lagi istilah-istilah yang diganti. Meskipun sejatinya dunia pendidikan tidak membutuhkan banyaknya slogan atau istilah, namun bagaimana merancang manusia Indonesia agar lebih unggul.

Ibarat sebuah branding, pendidikan tidak lebih soal persepsi. Sebetulnya persepsi apa yang muncul dari para pelajar atau mahasiswa terutama guru atau dosen dan orang tua atau wali. Bisa ditebak, sejauh ini persepsi yang muncul adalah kebingungan dosen, guru, pelajar, mahasiswa dan wali/orang tua. Mereka selalu mencibir, apabila Menteri Pendidikan berganti, selalu dan bisa dipastikan akan berganti kurikulumnya. Jujur saja bila menengok sejarah perjalanan kebijakan pendidikan di Indonesia, kurikulum yang belum selesai dimengerti dan dipahami, sudah pasti akan disusul oleh kurikulum baru akibat Menteri Pendidikannya berganti.

Banyak sorotan, ketika belum semua guru memahami secara baik Kurikulum 2013, kini sudah harus menyiapkan diri untuk memahami Kurikulum Merdeka yang basisnya pada proyek atau Project Based Learning (PBL) itu. Mendikbudristek yang sisa masa jabatannya tinggal beberapa tahun lagi, apakah bisa menjamin beliau akan menjabat lagi sehingga Kurikulum Merdeka masih bisa bertahan. Namun, apabila diganti menteri yang baru, belum tentu Kurikulum Merdeka sesuai dengan keinginan menteri baru.

Sengkarut Pendidikan

Memang sudah bisa diprediksikan atas kebiasaan ganti menteri ganti kurikulum sudah sangat lazim di Indonesia. Ujung yang bakal repot tentu para pendidik dan pendidikan, yakni pelajar atau mahasiswa dan guru atau dosen. Karena saat ini mereka masih menyesuaikan untuk mencari pola agar bisa menyesuaikan diri dengan materi berbasis proyek.

Ini menjadi kelemahan sistem pendidikan di Indonesia yang tidak menerapkan sistem pendidikan visioner, yang dirancang untuk sekian tahun ke depan, tidak mudah berganti-ganti. Memang idealnya kurikulum dirancang untuk mengikuti zaman, namun tidak kemudian harus secara cepat berganti-ganti.

Kalau memang kurikulum memiliki tujuan yang baik untuk lebih bisa menumbuhkan kreativitas baru, seharusnya aspek kemandirian dan menumbuhkan nilai-nilai Pancasila yang kembali digiatkan pada bangku sekolah. Sebetulnya yang paling dinanti dunia pendidikan adalah komitmen kebijakan untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia. Keberadaan slogan atau konsep bisa saja dipergunakan hanya untuk mendukung sebuah kebijakan fundamental.

Penulis berharap slogan pendidikan bukan menjadi agenda peluluhan daya pikir lewat prakondisi untuk mengarahkan dan cenderung menepikan kekuatan kritis pendidikan. Dunia pendidikan tidak mau substansi pemikiran dikalahkan oleh kesan pencitraan. Jika itu terjadi, maka dunia pendidikan akan mengalami defisit pemikiran. Akibatnya, dunia pendidikan yang tidak mempunyai landasan pemikiran dan pengetahuan yang kuat adalah cermin sengkarut pendidikan nasional. (*)