Selamat Datang Tahun Politik

SEORANG kolega dari Jakarta yang lama tak berkabar tiba-tiba menyapa melalui pesan pribadi di aplikasi WhatsApp. Untuk beberapa putaran, kalimat basa-basi dilontarkan untuk menghangatkan obrolan.

Pada saatnya, kolega tersebut mengirimkan sebuah dokumen yang berisi daftar dosa dari seorang pejabat politik di wilayah Bangka Belitung. Pilihan kata 'pejabat politik di wilayah Bangka Belitung' ini sengaja saya pilih agar ini tidak menjurus ke satu dua orang pejabat, tetapi politisi secara umum baik di eksekutif maupun legislatif.

Lugas saja, dokumen tersebut berisi tentang kekeliruan administratif lengkap dengan perhitungan kemungkinan kerugian negara.

Saat masih saling berbalas pesan, saya belum sempat membaca secara detail isi pesan tersebut. Saya hanya bertanya asal muasal dari dokumen yang diserahkan, sekaligus menyimpan dokumen tersebut di dalam ponsel.

Namun entah mengapa, kolega lama dari Jakarta tersebut tiba-tiba menghapus dokumen yang dikirimkan dari layar pesan ponsel saya, setelah saya membalas salah satu pesannya dengan tulisan 'Selamat Datang Tahun Politik."

Untuk diketahui, dalam dialog virtual tersebut, saya memang tidak menunjukkan ketertarikan atas dokumen yang dikirim. Dalam beberapa balasan, saya bahkan sempat bertanya apakah dia tak khawatir jika dokumen tersebut saya 'kapitalisasi' dan selesai dalam bentuk 'blackmail' sehingga hidden mission tak sesuai harapan.

Dialog tersebut kira-kira terjadi satu dua pekan lalu dan saya baru ingat saat mengawali paragraf pertama tulisan ini. Berkahnya, saya dan kita semua diingatkan bahwa kita semua telah memasuki awal tahun 2023, di mana sepanjang tahun ini akan dipenuhi dengan berbagai macam intrik politik.

Terlepas dari akurasi yang ada di dalam dokumen, tampaknya sepanjang tahun 2023 ini model-model seperti ini akan bermunculan. Tujuannya sederhana, dokumen berisi daftar dosa politikus ini dimaksudkan untuk membunuh lawan politik, atau setidaknya membuat lelah lawan politik sehingga saat bertanding berebut suara energinya bakal terganggu.

Ini menjadi pengingat bagi kita semua, utamanya bagi jurnalis bahwa memasuki tahun 2023 ini, ketelitian dan prinsip dasar jurnalistik tentang cover both side dan kehati-hatian harus mulai ditingkatkan.

Pun pesan ini juga perlu menjadi pemahaman bagi publik yang sekarang memiliki media sosial. Kita tak boleh asal publish sesuatu yang berpotensi mempersekusi orang per orang tanpa kita memvalidasi kebenaran dari informasi tersebut. Kita harus tahu bahwa kegiatan kita di media sosial dibidik oleh UU ITE yang di dalamnya banyak pasal karetnya.

Selain kampanye hitam, tahun 2023 ini juga bakal banyak politisi yang sebelumnya berada di awang-awang yang seolah-olah tak menginjak Bumi akan kembali turun gunung.

Politikus yang sebelumnya duduk manis di kursi atau jabatan yang diraih akan berubah menjadi sinterklas atau dewa penolong yang seolah-olah paling peduli dan paling merakyat.

Lini media sosial kita juga bakal dibanjiri oleh buzzer-buzzer berbayar yang bakal mendewakan sosok politikus yang dibela sekaligus membunuh karakter lawan politik dengan berbagai cara. Opss, tak terkecuali, di media mainstream juga bakal lebih banyak yang tiba-tiba tampil memamerkan prestasi mereka.

Apa yang bisa kita lakukan? Faktanya rakyat sebagai pemegang kedaulatan di negeri ini selalu dalam posisi determinan. Banyak faktor yang menjadikan demokrasi kita sebagai demokrasi kelas paling rendahan, di mana demokrasi kita adalah demokrasi transaksional.

Pemilih benar-benar terjebak pada kompensasi sesaat pada sesuatu yang nyata menjelang coblosan dibanding menaruh harapan besar tentang perubahan yang lebih mendasar. Harus jujur dikatakan bahwa partai politik sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap pendidikan politik juga abai dengan tugas pokoknya.