Apa itu KTP Digital, Kegunaan dan Keuntungannya Apa Saja? Beda dengan KTP Elektronik

BANGKAPOS.COM -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) meluncurkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Digital.id.

Kementrian Dalam Negeri baru saja meluncurkan terkait aplikasi identitas kependudukan digital yang bisa diakses oleh warga melalui aplikasi Identitas Kependudukan Digital di aplikasi Playstore.

Keberadan IKD bisa saling melengkapi karena ada secara fisik dan digital.

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi seorang penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KTP berisi informasi data diri, foto, tanda tangan, juga Nomor Induk Kependudukan (NIK).

NIK ini sangat penting keberadaannya, karena digunakan untuk mengakses berbagai layanan publik, khususnya yang membutuhkan syarat-syarat administratif.

Seperti mendaftar asuransi kesehatan, mengurus surat kehilangan di kepolisian, menikah, membuka rekening bank, dan lain sebagainya.

Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan apa yang dimaksud dengan KTP Digital.

Zudan menjelaskan beberapa hal terkait KTP Digital ini.

"KTP Digital atau identitas digital itu mudahnya adalah memindahkan KTP sekarang (KTP-El) ke dalam handphone. Baik berupa foto, nanti jadinya, atau dengan QR Code," kata Zudan dilansiri dari Kompas.com.

KTP Digital itu nantinya bisa dibuka di handphone melalui aplikasi khusus.

Cara akses KTP digital Untuk bisa masuk dan mengakses KTP Digital, nantinya akan diperlukan sejumlah langkah verifikasi untuk menjamin keamanan data di dalamnya.

"Kita bisa melakukan verifikasi digital setelah ada verifikasi NIK, verifikasi dengan PIN, dengan foto wajah, dan dengan tingkat keamanan yang kita buat berlapis," ujar Zudan.

"Insya Allah aman," lanjutnya.

Kegunaan dan Keuntungan KTP Digital

Melansir disdukcapil.bontangkota.go.id, tujuan dan kegunaannya adalah lebih mempermudah masyarakat dalam pelaksanaan transaksi layanan publik.