Pengamat Minta Ahok Bertindak Ungkap Penyebab Kebakaran Depo Pertamina Plumpang

BANGKAPOS.COM -- Kebakaran Depo Pertamina Plumpang mengakibatkan 19 tewas, puluhan luka-luka dan warga kehilangan harta benda akibat rumah terbakar.

Peristiwa ini menyisahkan luka mendalam bagi keluarga korban maupun warga yang terkena dampak kebakaran.

Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi minta Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purama alias Ahok bertindak.

Sebab sejak peristiwa kebakaran hebat yang terjadi  di Depo Pertamina Plumpang Jumat (3/3/2023) malam hingga saat ini Ahok tak muncul.

Sebagai komisaris Ahok terkesan lepas tanggung jawab terhadap perusahaan BUMN itu.

"Ini momentum bagus untuk melakukan penyelidikan, Ahok bisa bentuk tim independen dengan melibatkan ahli perminyakan dan lainnya untuk mencari (penyebab)," ucapnya Senin (6/3/2023), dikutip dari Tribunnews.com.

Menurut Fahmy, penyebab dari kebakaran itu secara disengaja atau tidak tetap harus dicari sebabnya.

Baca juga: BREAKING NEWS: Bocah Perempuan Usia 8 Tahun Hilang di Kebun Sawit Desa Terentang Bangka Barat

Agar publik tahu dan tak memicu prasangka buruk serta saling menyalahkan.

Saat ini Polri memang tengah menyelidiki penyebab kebakaran itu, namun alangkah baiknya tim internal Pertamina turut membantu.

Sejauh ini, tim Pusinafis Bareskrim Polri sudah mengantongi sejumlah barang bukti terkait dugaan awal penyebab kebakaran Depo Pertamina Plumpang.

"Perlu dipertanyakan, apakah petir atau dibakar? Masak petir terus dikambinghitamkan," imbuh Fahmy.

"Tim investigasi Pertamina harus dibentuk sebagai pembanding dari apa temuan polisi, tujuannya satu, agar tidak terulang kembali," imbuhnya.

Dia menambahkan, tidak ada yang diuntungkan akibat kebakaran depo Pertamina Plumpang ini, kecuali hanya dari sisi politis.

Baca juga: Sosok Pegawai DJP Bursok Anthony Marlon, Hartanya Minus, Berani Desak Mundur Sri Mulyani

"Selain masyarakat, Pertamina rugi pasti besar dan kalau dipolitisasi, kita tunggu beberapa anggota DPR ngomong, nggak bisa dihindarkan," ucapnya.

"Kalau yang diuntungkan secara umum mestinya tidak ada, merugikan bangsa ini juga," imbuh Fahmy.