Kamis, 23 April 2026

Berita Pangkalpinang

Ketergantungan Babel Terhadap Pasokan Luar Tinggi, Suhardi Sarankan Pemerintah Lakukan Pengawasan

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki ketergantungan pasokan bahan kebutuhan pokok yang cukup tinggi dengan daerah lain.

Penulis: Cepi Marlianto | Editor: khamelia
(Bangkapos.com/Cepi Marlianto)
Seorang pedagang dan pembeli di Pasar Pembangunan, Pangkalpinang saat melakukan transaksi jual beli sayuran, Senin (13/12/2021). 

BANGKAPOS.COM, BANGKA – Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki ketergantungan pasokan bahan kebutuhan pokok yang cukup tinggi dengan daerah lain.

Khususnya Pulau Jawa dan Sumatera, ditambah karakteristik sebagai daerah kepulauan, keadaan alam dan faktor cuaca serta budaya masyarakat bangka belitung juga kental dengan nuansa ritual perayaan keagamaan.

Beberapa hal ini berkontribusi cukup signifikan dalam fluktuasi harga kebutuhan pokok masyarakat, dan tentunya tidak menguntungkan secara ekonomi. 

Merangkak naiknya harga cabai ini tentunya karena keterbatasan pasokan sementara permintaan meningkat menjelang Ramadan dan Idul Fitri, di mana masyarakat di beberapa daerah di Bangka Belitung merayakan hari besar keagamaan seperti acara ruwahan.

Di sisi lain, keterbatasan pasokan ini karena beberapa daerah penghasil cabai di Pulau Jawa dan Sumatera, serta petani lokal Bangka Belitung akan memasuki masa panen menjelang awal atau pertengahan bulan Ramadan.

Dengan demikian kita harapkan harga ini dapat stabil setelah normalnya pasokan, walaupun tampaknya agak sulit untuk mengontrol harga cabai untuk berada di bawah Rp50.000,00.

Ada beberapa langkah apa saja yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi melonjaknya harga cabai ini. Pemerintah daerah tentu perlu mengambil langkah serius dalam mengontrol gejolak harga khususnya harga cabai rawit, cabai merah, beras dan komoditas kebutuhan pokok lainnya. Tidak boleh ada celah kenaikan harga yang tidak terkendali dan di luar batas normal.

Pemerintah perlu melakukan pengawasan dan pemantauan pasar secara ketat terhadap melonjaknya harga kebutuhan pokok masyarakat, baik terhadap perilaku produsen atau pemasok maupun kecenderungan perilaku pembelinya. Setidaknya pemerintah daerah perlu mendorong pemasok dan pedagang besar untuk menjamin ketersediaan pasokan menjelang Ramadan dan Idul Fitri.

Sekaligus meminta mereka tidak menaikkan harga diluar dari batas normal, dengan demikian perlu adanya kesepakatan harga eceran tertinggi di tingkat pedagang, agen besar agar tidak melepas pasokan dengan margin keuntungan yang terlalu tinggi. Pemerintah daerah dapat memberikan skema subsidi biaya transportasi pedagang atau agen besar.

Setidaknya subsidi ini dapat memberikan keringanan para pemasok dalam memasok kebutuhan pokok strategis yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, karena komponen biaya angkut juga memberikan peran besar naiknya harga.

Jika memang diperlukan, pemerintah daerah juga dapat melakukan operasi pasar. Namun opsi ini dapat dilakukan ketika pemerintah daerah memiliki stok, atau bisa mendapatkan pasokan dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasaran.

Sudah hukum ekonomi, bahwa supply creates its own demand atau penawaran akan selalu menciptakan permintaan. Suplai yang rendah dengan demand atau permintaan yang meningkat tentu akan membuat harga merangkak naik.

Kelengahan pemerintah daerah dalam mengantisipasi dan mengontrol rendahnya pasokan cabai dan kebutuhan pangan pokok masyarakat tentu bisa berakibat kurang baik terhadap perekonomian.

Belajar dari banyak pengalaman sebelumnya bahwa cabai dan beras memiliki andil besar terhadap inflasi di bangka belitung.

Kondisi ini juga rentan dimanfaatkan pihak-pihak di pasar, yang berupaya untuk memperoleh keuntungan sepihak dengan menimbun dan menahan pasokan untuk memperoleh keuntungan yang tidak wajar.

Sumber: bangkapos.com
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved