Apa Itu Sidang Isbat, Sejarah dan Rangkaian Sidang Penetapan Awal Puasa Ramadhan 2023

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) RI akan menggelar sidang isbat penetapan 1 Ramadhan 1444 H secara nasional pada Rabu (23/3/2023).

Sidang isbat ini akan melibatkan ormas-ormas Islam di Indonesia termasuk ormas Islam terbesar Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Ada dua metode dalam penetapan awal Ramadhan, yakni rukyatul hilal dan hisab. Dua metode inilah yang akan digunakan dalam penentuan 1 Ramadhan 1444 H oleh pemerintah.

Apa itu sidang isbat dan bagaimana proses penentuan awal Ramadhan?

Sidang isbat adalah sidang yang digelar untuk menentukan atau menetapkan awal bulan baru di kalender Hijriah.

Sidang isbat selalu digelar pada tanggal 29 bulan sebelumnya pada kalender Hijriah.

Sama seperti tahun-tahun sebelumnya Kementerian Agama RI juga akan kembali menggelar sidang isbat untuk menentukan kapan tibanya 1 Ramadan 1444 Hijriah.

Dilansir dari laman resmi Kemenag, sidang isbat digelar setiap tahunnya sesuai Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah.

Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kemenag, Muhammad Adib menjelaskan, rangkaian sidang isbat awal Ramadhan tahun ini masih digelar secara hybrid, atau gabungan antara daring dan luring.

Selain melibatkan Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama, pelaksanaan rangkaian sidang isbat juga mengundang Komisi VIII DPR RI, pimpinan MUI, duta besar negara sahabat, perwakilan ormas Islam, dan lainnya.

Lebih lanjut, Adib memaparkan rangkaian pelaksanaan sidang isbat.

Dia menjelaskan, sidang isbat penentuan awal puasa Ramadhan 2023 akan dibagi dalam tiga tahap.

Pertama yakni seminar pemaparan posisi hilal awal Ramadan 1444 H berdasarkan hasil hisab atau perhitungan astronomi.

Pemaparan ini dilakukan Tim Hisab Rukyat Kemenag mulai pukul 17.00 WIB dan terbuka untuk umum.

"Sesi seminar yang terbuka untuk umum inilah yang digelar secara hybrid karena kapasitas ruangan yang terbatas," jelasnya.

Selanjutnya dalam rangkaian kedua, yaitu pelaksanaan Sidang Isbat Penetapan Awal Ramadan 1444 H.

"Sesi ini akan dilaksanakan secara luring setelah Salat Magrib dan tertutup untuk umum," ujarnya.

Selain data hisab, sidang isbat juga akan merujuk pada hasil rukyatul hilal yang akan dilaksanakan pada 123 lokasi di seluruh Indonesia.

"Sesi terakhir adalah telekonferensi pers hasil sidang isbat yang akan disiarkan secara langsung oleh TVRI dan media lainnya," jelas Adib.

Sidang isbat melibatkan Tim Unifikasi Kalender Hijriah Kementerian Agama, duta besar negara sahabat, perwakilan ormas Islam, perwakilan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), serta undangan lainnya.

Sejarah Sidang Isbat

Dikutip dari Kompas.com, sidang isbat untuk menentukan awal Ramadhan rutin digelar tidak lama setelah Kementerian Agama (dahulu Departemen Agama) didirikan pada 3 Januari 1946.

Tahun 1950 menjadi pertama kalinya Sidang Isbat digelar dengan menghadirkan para ulama untuk penentuan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.

Departemen Agama kemudian membentuk Badan Hisab Rukyat (BHR) pada 1972 dengan tujuan untuk menyeragamkan pelaksanaan hari raya Islam.

Pemerintah juga menggandeng pakar astronom untuk memberikan pandangan mereka dari sisi ilmu pengetahuan.

Lalu pada tahun 2013, Kemenag mulai mengundang sejumlah duta besar negara sahabat untuk mengikuti sidang isbat mulai 2013.

Di Indonesia, dua organisasi massa Islam terbesar, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah seringkali berbeda dalam menentukan awal Ramadhan.

Perbedaan tersebut disebabkan oleh dua metode yang digunakan masing-masing lembaga.

Untuk NU, penentuan awal Ramadan mengacu kepada rukyatul hilal yaitu dengan pengamatan langsung hilal atau bulan baru.

Sementara Muhammadiyah memilih metode wujudul hilal yakni dengan menghitung posisi Bumi terhadap Matahari dan Bulan secara ilmu matematika dan astronomi.

Dalam menetapkan 1 Ramadhan, sidang isbat dilakukan secara musyawarah karena hasil dalam sidang itu merupakan kesepakatan antara masing-masing ormas Islam yang diwakili oleh utusan masing-masing.

Maka dari itu, NU dan Muhammadiyah tidak pernah memaksa masyarakat untuk mengikuti mereka dalam hal penetapan awal Ramadhan serta pada 1 Syawal atau saat Hari Raya Idulfitri. (Bangkapos.com/Fitriadi)