Program Prioritas Pj Gubernur Bangka Belitung Suganda Pandapotan Dinilai Terlalu Normatif

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Akademisi Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung Ariandi Zulkarnain menilai lima progam prioritas dari Pj Gubernur Bangka Belitung Suganda Pandapotan Pasaribu terlalu normatif.

Lima progam prioritas tersebut di antaranya tentang penurunan stunting, pengentasan kemiskinan, pengendalian inflasi, progam strategis sebelumnya dan good and clean government.

"Program prioritas yang beliau susun ini sangat normatif sekali, karena persoalan ini terus memang dihadapi, artinya tidak ada kebaruan secara spesifik," kata Ariandi, Senin (3/4/2023) kepada Bangkapos.com.

Baca juga: Tanda Selamat Bekerja di Bangka Belitung, Pj Gubernur Suganda Diberikan Hadiah Destar

Baca juga: Pj Gubernur Bangka Belitung Suganda Beberkan Harta Kekayaannya, Akui Terus Menurun, Berikut Nilainya

Meskipun begitu, ada poin yang perlu diapresiasi yakni terkait good and clean government yang diharapkan bisa mengatasi kepercayaan masyarakat yang cukup renda terhadap pemerintahan.

"yang bersangkutan juga harus mampu menjawab tantangan-tantangan di daerah terkhusus Pj gubernur di Kepulauan Bangka Belitung," katanya.

Menurut Ariandi, Bangka Belitung mempunyai banyak potensi yang dapat dimaksimalkan dalam ruang pembangunan.

Hanya saja ia menilai sampai saat ini belum ada keseriusan dalam beberapa hal terkait potensi-potensi tersebut yang kemudian menjadi pekerjaan rumah (PR).

"Terkait dengan tata kelola sumber daya alam, yang siapa pun menjadi penjabat pada akhirnya harus konsern pada hal itu," ungkapnya.

"Apa yang dilakukan Ridwan Djamaludin sebelumnya sangat konsern sekali pada ruang itu tapi penjabat hari ini tidak muncul pada lima prioritas itu secara spesifik," lanjutnya.

Muncul pertanyaan, mengapa di Provinsi Bangka Belitung yang mempunyai banyak potensi justru lima prioritas pembangunan hanya berpaku pada lima hal-hal normatif saja.

Menurut Ariandi, persoalan Suganda Pandapotan yang belum terlalu mengenal Bangka Belitung dan masa jabatan Pj Gubernur yang diperkirakan tidak lama bukan alasan yang tepat sebagai penyebab prioritas pembangunannya menjadi normatif.

Ketika Kemendagri melalui Tito Karnavian mengusung nama dan menentukan Suganda maka resiko apa pun harus ditanggung oleh yang menjabat Pj gubernur.

"Tidak ada lagi alasan-alasan mengatasnamakan persoalan belum memahami atau konteks apa pun, karena kapasitas yang diminta itu artinya mempunyai kompetensi yang baik," katanya.

Baca juga: Penampilan Pj Gubernur Babel Suganda dan Istri Saat ke Pasar, Segini Nilai Harta dan Utangnya

Baca juga: Pj Gubernur Suganda Ingin Mudahkan Penambang Timah Ilegal Mengurus Izin

Hal ini menjadi catatan bagi kementerian agar tidak hanya melihat aspek-aspek stabilitas politik dan pemerintahan saja.

Tapi juga harus melihat bagaimana calon PJ gubernur atau siapa pun yang ditunjuk oleh kementerian harus memiliki kedekatan secara emosional atau pemahaman mengenai daerah yang akan dipimpin.

"Ini menjadi PR, karena sebelumnya kementrian meminta nama kepada DPRD, tapi nama yang keluar justru berbeda dari itu semua," kata Ariandi Zulkarnain.

(Bangkapos.com/Sepri Sumartono)