DPRD Bangka Belitung Ungkap Penyebab Server PPDB SMA/SMK Overload

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Anggota DPRD Bangka Belitung telah melakukan pemanggilan terhadap Dinas Pendidikan pada Selasa (4/7/2023) kemarin, mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA/SMK.

Diketahui pendaftaran PPDB telah berakhir Selasa, 27 Juni 2023 dan tahap pengumuman pada 30 Juni 2023 lalu.

Selama pendaftaran PPDB yang dilakukan online mengalami kendala server overload sehingga dikeluhkan oleh sejumlah calon siswa.

Persoalan ini dibahas oleh Anggota DPRD Babel, terutama di Komisi IV DPRD Bangka Belitung.

Dari hasil pembahas tersebut, terungkap penyebab server PPDB overload, karena kapasitas server yang tidak mumpuni menerima pendaftaran ribuan siswa.

"Server ini akar masalahnya adalah APBD perubahan 2022 yang sudah menganggarkan Rp1,5 miliar pembelian server baru. Tetapi tidak bisa dieksekusi sehingga dana silpa ke 2023," kata Anggota Komisi IV DPRD Babel, Aksan Visyawan kepada Bangkapos.com di kantor DPRD Bangka Belitung, Selasa (4/7/2023).

Kemudian dikatakan Aksan, pada 2023 kembali tidak dapat dilakukan eksekusi pembelian server baru, karena terlambatnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Pemprov Babel.

"Kenapa masalah APBD 2022 tidak bisa diambli server baru dan bermasalah di 2023 ini. karena ini pengalaman pada anggaran belanja tambahan (ABT) perubahan 2022 telat, karena LHPBPK terlambat, maka Selasa hari ini keluar. Karena pemprov belum tahu opininya dapat apa, WTP, WDP atau disclamer," terangnya.

Politikus PKS ini mengatakan dengan persoalan server ini menjadi tanggungjawab Dinas Pendidikan Babel, yang tidak cermat dalam melakukan perencanaan.

"Kita sudah keras menyampaikan ini, jangan sampai membuat terhambat. Karena ini jadi akar masalah. Tidak ada server baru. Akibatnya server lama jebol tidak mampu menampung," tegasnya.

"Harus ada tanggungjawab eksekutif siapa menyebabkan ini? Bagaimana perencanaan dapat terlambat pembelian server baru pada PPDB 2023 ini? akibatnya carut marut," lanjutnya.

Lebih jauh dikatakan Aksan, persoalan server overload ini hanya terjadi di Bangka Belitung. 

Harusnya menjadi perhatian pemerintah daerah, sehingga pendidikan Babel tidak tertinggal jauh dengan daerah lain.

"Memang kondisi ini merugikan rakyat Babel dengan adanya kejadian ini. Tentu siapa yang bertanggungjawab. Soal pendidikan Babel jangan sampai tertinggal semua harus siap dari SDM, teknologi. Apabila seperti ini terus tentu kita akan tertinggal," keluhnya.

Selain itu Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung, Beliadi mengakui banyak mendapatkan kritikan dari masyarakat terkait persoalan PPDB SMA/SMK.