Honorer Dihapus 2023 Lalu Diganti PPPK Paruh Waktu Tapi Tidak Semua, Ini Kata Kemenpan RB dan BKN

BANGKAPOS.COM - Pemerintah terus mencari solusi penataan pegawai honorer di seluruh daerah yang jumlah mencapai 2 juta orang.

Rencananya, honorer dihapus pada 28 November 2023.

Di tengah rencana honorer dihapus 2023 ini, muncul skema PPPK paruh waktu atau PPPK part time.

Opsi PPPK paruh waktu ini dikabarkan sedang dibahas pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

PPPK paruh waktu merupakan opsi yang dipersiapkan sebagai solusi rencana pemerintah agar honorer dihapus pada 28 November 2023.

Apa itu PPPK paruh waktu?

PPPK paruh waktu adalah pegawai yang diangkat dengan perjanjian kerja tertentu sebagai jalan tengah mengingat komitmen pemerintah tak akan mem-PHK honorer yang dihapus.

Jam kerja PPPK paruh waktu juga lebih singkat dari jam kerja ASN pada umumnya, yaitu selama empat jam saja.

Tidak Semua Diangkat Jadi PPPK

Upaya pengangkatan honorer menjadi ASN PPPK memang tengah diusahakan, sebagaimana keterangan Menpan-RB Abdullah Azwar Anas beberapa waktu lalu.

Mekanisme pengangkatan pegawai pemerintah non-ASN menjadi PPPK telah diatur dalam PP Nomor 48 Tahun 2005.

Dalam Pasal 4 Ayat (1) PP tersebut dijelaskan, pengangkatan tenaga honorer harus melalui seleksi administrasi, disiplin, integritas, kesehatan, dan kompetensi.

Beberapa kategori tenaga honorer juga juga diwajibkan untuk mengisi atau menjawab pertanyaan seputar pengetahuan di bidang pemerintahan.

Saat ini pemerintah memang berkomitmen pada masa depan pegawai non-ASN.

Komitmen itu ditunjukan oleh Surat Edaran (SE) Menpa-RB Nomor B/1511/M.SM.01.00/2022 tentang pendataan tenaga non-ASN/honorer di lingkungan instansi pemerintahan.