Pemimpin yang Dirindukan Publik

Oleh: Rusmin Sopian - Penulis yang Tinggal di Toboali

MENJELANG pemilihan presiden, gubernur, bupati/wali kota, bahkan hingga pemilihan RT sekalipun kata pemimpin menjadi bahan diskusi. Hal ini sangat beralasan mengingat tanpa kepemimpinan yang solid (siapa pun orangnya) akan susah membawa suatu lingkungan, daerah, negeri, dan bangsa tercinta ini mewujudkan cita-cita dan harapan bersama sebagaimana yang diamanatkan UUD.

Kita semua menyadari bahwa jauh sebelum sosiologi modern berkembang, jauh sebelum tuntutan moral bagi kepemimpinan mengkristal, jauh sebelum Mahatma Gandhi atau pemikir lainnya mengedepankan gagasan non-kekerasan, kita telah mengenal Plato dengan konsep "Philosopher Kings " dan pemikir konfusianisme yang mengajarkan moral kepemimpinan melalui keteladanan. Bahkan, jauh sebelum biografi modern dikenal, kita telah mencatat Nabi Muhammad SAW memberikan keteladanan sebagai seorang pemimpin umat yang memerangi jahiliah dan membangun masyarakat madani.

Pada sisi lain, kita juga mencatat sepak terjang Bung Karno sebagai pemimpin bangsa ini. Usai menjalani " kehidupan baru " selepas dari penjara, Bung Karno menyatakan: seorang pemimpin tidak akan berubah karena hukuman. "Saya masuk penjara untuk memperjuangkan kemerdekaan. Dan saya meninggalkan penjara untuk pikiran yang sama."

Di tengah himpitan depresi ekonomi dan rezim yang represif "rust en orde " pada dekade 1930-an, dengan setegar baja Bung Karno menyatakan," Betul banyak orang bertukar haluan karena penghidupan. Tetapi pemimpin yang suci senantiasa terjauh dari godaan iblis itu." Dikatakannya, ketetapan hati dan keteguhan iman adalah salah satu syarat yang kardinal untuk menjadi seorang pemimpin.

Kalau seorang pemimpin, kata Bung Hatta, tidak mempunyai morel yang kuat dan setegar baja, maka seorang pemimpin tidak dapat memenuhi kewajibannya dan lekas terhindar dari pergerakan.

Dalam tipologi Max Weber, ada tiga macam tipe kepemimpinan, yaitu kepemimpinan tradisional, karismatik, dan legal rasional. Kepemimpinan tradisional tergantung kepada kekerabatan tradisi masa lampau yang selalu diingat dari kenyataan yang mendahului. Kepemimpinan karismatik merupakan kepemimpinan yang mengaksentuasikan kualitas yang unik dan luar biasa dari perorangan sang pemimpin. Sementara itu, kepemimpinan legal rasional bertumpu pada kekuatan impersonal dan abstrak pada cakupan tugas secara hukum dan pemangku yang mendapat kekuasaan berkat hukum itu sendiri.

Pada sisi lain, seorang pemimpin memang harus punya kelebihan di atas rata-rata. Seorang pemimpin harus lebih cerdas, lebih percaya diri, lebih liberal, dan lebih bermoral. Singkatnya lebih baik dibanding rata-rata masyarakatnya.

Sosiolog Universitas Indonesia (UI) Imam Prasodjo justru mengkhawatirkan di masa mendatang bangsa Indonesia lebih banyak memiliki kepemimpinan kerumunan daripada kepemimpinan legal formal. Pemimpin kelas ini, jelas Prasojo, muncul dari "kerumunan" tanpa memiliki rekam jejak yang jelas.

Guru bangsa Nurcholish Madjid (alm) yang akrab dipanggil Cak Nur tak henti-henti dan dengan kesabaran selalu mengingatkan tentang pentingnya "menegakkan standar moral bangsa". Dalam analisis Cak Nur, lemahnya standar moral inilah yang menyebabkan kita kini menjadi salah satu halaman belakang Asia Timur. Ditinggalkan oleh negara-negara tetangga yang sudah berkembang menjadi negara maju.

Dan penyebabnya, lanjut Cak Nur, adalah etos kerja yang lembek dan sarat korupsi yang gawat. Sumber malapetaka ini terjadi karena pengelolaan yang lemah dalam urusan pemerintahan dan kekuasaan.

Bung Hatta sungguh sangat tidak suka bila rakyat dikondisikan membeo pemimpin. Apalagi menjadi objek tipu daya penguasa. Negeri yang rakyatnya hanya tahu menerima perintah dan tidak pernah turut memperhatikan atau mengatur pemerintahan negerinya, tidak memiliki kemauan dan melakukan kemauan ini dengan penuh tanggung jawab penuh, ungkap Bung Hatta. Jika rakyat dalam kondisi menyedihkan semacam ini, Hatta meramalkan walaupun Indonesia MERDEKA, rakyat tetap tertindas oleh yang berkuasa.

Pemimpin sekaliber Bung Hatta tidak pernah menghambakan diri kepada kekuasaan. Bagi Bung Hatta, kekuasaan adalah alat untuk memperjuangkan cita-cita bersama demi kepentingan yang lebih besar, yakni kepentingan bangsa dan negara.

Tokoh proklamator ini juga tidak pernah mengambil keuntungan pribadi, baik saat menjabat sebagai wakil presiden maupun saat pensiun. Tetap menjaga nama besar, teguh memegang prinsip, dan menjaga martabat diri.

Seorang pemimpin yang baik sebagaimana yang dicita-citakan Bung Hatta adalah pemimpin yang ingin mendidik rakyatnya menjadi cerdas. Bukan hanya cerdas otaknya, tetapi cerdas hidupnya. Tahu akan harkat dan martabatnya, tidak rendah serta berkarakter.