Anggota Komisi IV DPRD Babel, Usul Perbaikan PPDB dari Penambahan Rombel Hingga Guru Pengajar

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Anggota Komisi IV DPRD Bangka Belitung, Ferdiansyah, menyorot polemik 
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK 2023 yang telah banyak menguras energi beberapa Minggu terakhir ini.

Ia meminta, pemerintah terus melakukan evaluasi dan perbaikan dalam PPDB. Sehingga permasalahan penerimaan siswa baru di tahun mendatang tidak terulang, terus menerus.

Ferdi mengatakan, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) tentang Penerimaan Peserta Didik Baru nomor 1 tahun 2021, telah diatur berkaitan aturan PPDB.

"Sudah diatur, kita di daerah hanya mengikuti. Sama halnya seperti mengusulkan rombel itu harus disetujui oleh kementerian," kata Ferdi, kepada Bangkapos.com, Rabu (2/8/2023).

Dari hasil rapat musyawarah dengan Pj Gubernur Bangka Belitung, dikatakan Ferdi, diputuskan penambahan Rombel hanya terjadi di Kecamatan Koba, tetapnya di SMAN 1 Koba.

Tetapi tidak terjadi penambahan rombongan belajar di Kota Pangkalpinang, karena dianggap memiki banyak sekolah lain.

"Pangkalpinang kayaknya berat, tetapi kami dari DPRD Babel tetap berusaha adanya penambahan rombel sesuai hasil rapat kemarin, dan sudah layak penambahan rombel, serta sekolah baru di Pangkalpinang," lanjutnya.

Politikus Gerindra ini, menjelaskan masih ada SMA Negeri dan swasta di Pangkalpinang, yang dapat menjadi pilihan siswa untuk bersekolah, selain sekolah lainnya.

"Kita ada sekolah baru saat ini masih belum, terekspose dan kurang sosialisasi. Yakni sekolah M Noer, dahulunya sekolah olahraga, yang berada dekat komplek kantor gubernur. Banyak tidak tahu, ini bisa jadi pilihan, karena sudah menerima siswa dua tahun ini," jelasnya.

Selain penambahan rombel dan sekolah baru, dikatakan Ferdi, selanjutnya peningkatan mutu pendidikan yang harus ditingkatkan.

"Peningkatakan mutu dari sekolah swasta dan juga sekolah negeri, selanjutnya untuk sekolah swasta harus ada subsidi, sehingga biaya sekolahnya murah. Jangan beramsumsi sekolah swasta itu mahal, sehingga perlu mendapat bantun pemerintah," terangnya.

Selanjutnya, persoalan lain yang harus diperbaiki, dikatakan Ferdi, penambahan guru honorer.

Saat ini dibutuhkan di setiap sekolah di Bangka Belitung, karena banyak guru di sekolah telah kelebihan jam mengajar.

"Kami dari DPRD mengusulkan pembukaan penerimaan untuk honorer, khususnya untuk tenaga guru. Kita akan mengusulkan ke BKN, karena kita kekurangan guru," jelasnya.

Maka dari itu, Ferdi berharap polemik PPDB dapat segera dituntaskan, sehingga negara memenuhi kewajibannya sebagaimana amanat konstitusi UUD 1945.