Capaian PAD Belum Maksimal, Pimpinan DPRD Babel Minta OPD Lebih Kreatif Cari Potensi Pendapatan Lain

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Wakil Ketua DPRD Babel, Beliadi, mengingatkan Badan Keuangan Daerah (Bakuda) dan Pj Gubernur Bangka Belitung agar hati-hati dan fokus dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan serapan anggaran.

"Di mana saat rapat Badan Anggaran saya mememukam ada penurunan PAD Rp 30 miliar lebih dari tahun 2022. Penurunan PAD ini dinilai bukan hal yang mengembirakan. Tapi adalah hal harus mendapat perhatian khusus, walau Bakuda menjawab ini masih sehat. Saat saya tanya apakah keuangan Babel masih sehat mereka jawab sehat. Namun saya merasa ini tidak sehat," kata Beliadi kepada Bangkapos.com, Rabu (16/8/2023).

Ia menambahkan, dihampir semua provinsi di Jawa dan Sumatera PAD-nya meningkat, dari tahun 2022. Tetapi Babel yang turun mencapai Rp 30 miliar. 

"Maka saya sarankan ke pada Bakuda dan Pj jangan lengah terhadap sumber pendapatan dan saya sarankan Bakuda lebih kreatif lagi mencari dan menggali sumber-sumber PAD," lanjutnya.

Politikus Gerindra ini, meminta adanya, peningkatan atau pengoptimalkan sektor yang sudah berjalan. 

Maupun mencari sumber pendapatan baru yang dapat diambil. Selain pajak kendaraan bermotor (PKB), masih menjadi unggulan.

"Ini berarti sektor lain baik dibidang pertambangan, perikanan, pertanian dan industri lain belum ada peningkatan," katanya.

Selain itu, dirinya menyarankan agar KSOP Pangkalpinang segera naik kelas, sehingga ketika kapal besar masuk Pas Besar atau Surat Tanda Kebangsaan Kapal yang diperuntukan bagi kapal-kapal dengan tonase koror lebih dari GT 7 dapat dilakukan di Bangka Belitung.

"Pelabuhan segera dibenahi dan sarana cold strorage segera lengkapi di pelabuhan. Standar pelabuhan dibaguskan, agar ekspor udang tidak lagi dari Lampung atau Jakarta," mintanya.

Untuk mewujudkan itu semua, dikatakan Beliadi, harus dimulai, walaupun berat.

"Saya juga mengusulkan agar pasar timah tidak lagi lewat ICDX dan JFX karena tidak ada dapat apapun kita, dari dua jasa pasar timah ini. Pemerintah mulai punya jasa pasar timah sendiri yang sahamnya. Kalau boleh milik Pemprov Babel dan ada di Babel sehingga dapat hasil dari jasa pasar bursa timah ini," sarannya.

Ia meminta, agar adanya optimalisasi bagi hasil ekspor CPO kelapa sawit, begitu juga bagi hasil dari pajak ekspor timah diminta ke pusat dan lain-lain yang belum tergalih.

"Jangan sedikit-sedikit payah, susah kalau dicoba tidak dilakukan. Sehingga terjadi seperti sekarang PAD Babel turun Rp 30 miliar lebih, karena kurang inovasi dan kurang kreativitas dalam meningkatkan PAD," tegas Beliadi Ketua DPC Gerindra Belitujg Timur ini.

Jadi Prioritas

Berdasarkan hasil rapat antara DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung