Rencana Israel Jika Berhasil Mengalahkan Hamas Diungkap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu

BANGKAPOS.COM, GAZA - Niat Israel jika berhasil mengalahkan Hanas akhirnya diungkapkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Pada Senin mengatakan bahwa negaranya akan mengambil “tanggung jawab keseluruhan” atas keamanan Gaza untuk jangka waktu tidak terbatas setelah perang dengan Hamas berakhir.

“Israel, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, akan memikul tanggung jawab keamanan secara keseluruhan,” katanya dalam wawancara televisi dengan ABC News yang disiarkan pada hari Senin.

“Ketika kita tidak mempunyai tanggung jawab keamanan, yang kita alami adalah meletusnya teror Hamas dalam skala yang tidak dapat kita bayangkan,” tambahnya.

Militer Israel tanpa henti menyerang Gaza melalui udara, darat dan laut sejak 7 Oktober, ketika militan Hamas melancarkan serangan lintas batas yang menyebabkan 1.400 orang tewas di Israel, sebagian besar dari mereka adalah warga sipil, menurut pihak berwenang Israel, dan lebih dari 240 sandera.

Jumlah korban tewas di Gaza telah melampaui 10.000 orang, kata kementerian kesehatan yang dikelola Hamas pada hari Senin, termasuk lebih dari 4.000 anak-anak.

Dalam wawancara hari Senin, Netanyahu membantah angka yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan, yang menurutnya kemungkinan mencakup “beberapa ribu” pejuang Palestina.

Meskipun ada seruan gencatan senjata dari Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan para pemimpin dunia lainnya, Netanyahu mengatakan dia tidak mendukungnya.

“Tidak akan ada gencatan senjata – gencatan senjata umum – di Gaza tanpa pembebasan sandera kami,” katanya.

“Secara taktis, jeda kecil – satu jam di sini, satu jam di sana – kami pernah mengalaminya sebelumnya,” katanya.

Israel mungkin setuju untuk berhenti sejenak membiarkan barang-barang kemanusiaan masuk ke Gaza, atau mengizinkan sandera meninggalkan wilayah Palestina yang terkepung, tambahnya.

Ketika ditanya apakah ia harus bertanggung jawab atas serangan 7 Oktober itu, Netanyahu menjawab “tentu saja.”

“Ini bukan sebuah pertanyaan dan ini harus diselesaikan setelah perang,” katanya, seraya menambahkan bahwa pemerintahnya “jelas” tidak memenuhi kewajibannya untuk melindungi rakyatnya. (*)