Revitalisasi Posyandu, Episentrum Kesehatan Milik Masyarakat

Oleh: Chairul Aprizal, S.K.M. - Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku UPT Puskesmas Airbara

POS pelayanan terpadu atau posyandu itu miliknya masyarakat bukan puskesmas sehingga masyarakat sudah sepatutnya berbangga diri karena dapat menikmati manfaat dari pelayanan kesehatan yang ada di posyandu. Sebagai sebuah pelayanan kesehatan yang bersumber daya masyarakat, posyandu memiliki manfaat yang sangat besar, bahkan bisa dikatakan kalau posyandu dapat menjadi episentrum dalam merawat status kesehatan masyarakat.

Sebuah permasalahan kesehatan masyarakat kita saat ini bersifat sangat kompleks, bukan sekadar menjaga status gizi, atau sumber daya manusia kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang bisa sangat memengaruhi perilaku kesehatan masyarakat. Lihat saja dilema dalam menurunkan angka kematian ibu dan anak sampai ke persoalan stunting, kita masih sangat kewalahan menanganinya.

Angka kematian ibu (AKI) berada masih di kisaran 305 per 100.000 kelahiran hidup, yang artinya belum mencapai target. Sebab target yang ditentukan ada di kisaran 183 per 100.000 KH pada tahun 2024 mendatang.

Lebih dilema lagi ternyata keseluruhan penyebab kematian ibu dan anak ini sebagian besar adalah penyebab yang seharusnya dapat dicegah dengan melakukan skrining atau deteksi dini. Deteksi dini dapat dilakukan di pelayanan terbaik kesehatan atau klinik dokter dengan pemeriksaan kehamilan, sedangkan posyandu dapat menjadi upaya intervensi terhadap setiap temuan permasalahan kesehatan.

Bukan berarti posyandu yang berjalan selama ini tidak mampu mengatasi persoalan tersebut. Tetapi patut kita renungkan kembali optimalisasi posyandu ini apakah masih ada sistem yang kurang efektif atau kekeliruan persepsi yang membuatnya terkotak-kotak.

Posyandu dicetuskan pemerintah dengan dilatarbelakangi oleh strategi pembangunan kesehatan yang berprinsip gotong royong dan swadaya masyarakat. Posyandu sebagai wujud pemberdayaan masyarakat agar dapat berkontribusi untuk menolong dirinya sendiri dan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan kesehatan masyarakat itu sendiri dengan tetap didampingi oleh petugas kesehatan yang ada.

Implementasi pelayanan posyandu bersifat dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat sehingga diharapkan dengan empowering ini juga untuk melibatkan langsung masyarakat sebagai agen posyandu sehingga lebih ada rasa memiliki oleh masyarakat itu sendiri. Seiring perjalanannya hingga sekarang rasanya posyandu kurang dapat simpati dari masyarakat. Simpul kekeliruan dengan tersedianya pelayanan posyandu di masyarakat masih ada. Orang-orang menyangka kalau posyandu adalah miliknya puskesmas bukan masyarakat. Bahkan anggapan ini juga kadang berasal dari pemerintahan desa.

Tidak heran kalau hadirnya posyandu di tengah-tengah kehidupan masyarakat dianggap tidak sepenting yang dibayangkan. Padahal pelayanan posyandu bisa mencakup berbagai hal tentang kesehatan masyarakat.
Sejauh ini ada ditemukan juga kalau posyandu itu dianggap tanggung jawabnya puskesmas sehingga masyarakat dan pemerintah kelurahan/desa tidak sepenuhnya merasa memiliki posyandu. Tidak ada rasa memiliki bisa jadi alasan posyandu kurang dimanfaatkan dan dibanggakan.

Menganggap posyandu sebagai miliknya puskesmas tidak hanya menjadikan kesalahpahaman persepsi, tetapi berefek juga menjadi kurang mendapat perhatian serius pemerintah setempat untuk kekurangan dan keterbatasan (evaluasi) pelayanan posyandu yang ada. Ada gedung posyandu yang masih berstatus pinjam pakai, menumpang di gedung serbaguna, dan perlengkapan pelayanan terbatas seperti meja posyandu, alat penimbangan, dan sebagainya, hingga honor bagi kader yang tidak seimbang dengan jasa yang diberikan.

Hal yang terjadi akhirnya pelayanan posyandu dipandang sebagai pelayanan yang kurang prioritas pembangunan oleh pemerintah kelurahan/desa karena hanya bergantung pada sektor kesehatan di tingkatannya yakni puskesmas. Memang benar jika hanya mengandalkan 10 persen APBDes belum tentu mampu meng-cover kebutuhan sebenarnya posyandu. Untuk itu, perhatian ini harus dihantarkan ke tingkatan yang lebih tinggi supaya dapat terbantukan.

Pelaksanaan posyandu sejauh ini menjadi kaku dan kurang fleksibel karena keterbatasan yang ada sehingga pelayanan posyandu kurang mendorong partisipasi masyarakat agar bangga terhadap pelayanan posyandu yang sebenarnya adalah milik masyarakat. Posyandu hanya bisa melayani rangkaian kegiatan pokok, yaitu hari buka tutup, dan pencatatan pelaporan sehingga kurang dapat memengaruhi perubahan gaya hidup sehat masyarakat.

Yang mana apabila menelusuri penyebab berbagai permasalahan kesehatan di masyarakat saat ini adalah karena faktor perilaku masyarakat. Untuk mengubah perilaku kesehatan masyarakat dibutuhkan sebuah sistem yang terkonsep jelas dan kreativitas program yang dapat dikolaborasikan antara puskesmas dan pemerintah setempat dengan melihat aspek ekonomi, sosial dan budaya. Salah satu jurnal penelitian (Yekti Widodo, dkk) 2017, menyatakan kalau faktor sosial, budaya, dan ekonomi sangat nyata memengaruhi perilaku persalinan pada daerah pedesaan yang AKI-nya rendah dan tinggi.

Dalam upaya mengubah perilaku masyarakat saat ini, menurut Lawrence Green, perilaku kesehatan masyarakat dapat ditentukan oleh faktor predisposisi (1) yang mencakup pengetahuan, sikap dan sebagainya, faktor pemungkin (2) yang mencakup lingkungan fisik tersedia atau tidak tersedianya fasilitas-fasilitas atau sarana, faktor penguat (3) yang mencakup undang-undang, aturan, dan kebijakan.

Kalau dahulu identik posyandu adalah tempat imunisasi bayi dan balita, sekarang pada era transformasi kesehatan, posyandu mesti menjangkau siklus hidup manusia mulai dari bayi, balita, remaja, ibu hamil, dan lansia yang disebut sebagai posyandu siklus hidup (integrasi layanan primer). Posyandu sejak dahulu dikenal sebagai tempat pelayanan kesehatan dasar bagi ibu dan balita.