Tak Tahu Mengapa Terpilih Jadi Pj Bupati Bangka, Ini Langkah M Haris Jalankan Tugasnya

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pj Bupati Bangka M Haris menjawab pertanyaan Pimred Bangka Pos Ade Mayasanto soal apa dan mengapa dirinya terpilih sebagai Pj Bupati Bangka mengatakan dirinya juga tidak mengetahui mengapa terjadi.

Hal tersebut disampaikan oleh M Haris saat mengikuti podcast live Dialog Ruang Tengah Bangka Pos Jum'at (10/11/2023). 

"Saya juga nggak mengapa terjadi saya ditunjuk sebagai Pj Bupati Bangka saya cuma tahunya kerja dan kerja. 1 bulan sebelum ditunjuk ada pengusulan dari Pj Gubernur bersamaan dengan pengusulan nama nama lainya sebagai penjabat Bupati Bangka. Tes, penilaian,  keputusan dari pusat ya saya diusulkan yah saya siap aja," kata M Haris 

M Haris menjelaskan untuk penjabat Bupati dan walikota ada 3 usulan yakni usulan DPRD, usulan Gubernur dan usulan kementrian Dalam Negeri.

Dirinya masuk dari usulan Gubernur dan usulan dari kementrian. 

"Satu minggu sebelum pelantikan dihubungi bahwa terpilih dan ditunjuk sebagai Penjabat Bupati Bangka. Oklah saya siap saya bilang," kata M Haris 

Waktu pengusulan namanya M Haris mengatakan langsung meminta izin dahulu kepada keluarga. Sebab kalau nanti terpilih mohon doa restu dan dukungan sama keluarga.

Sebab yang akan merasa capek adalah keluarga. Selama menjadi kepala Bakuda saja cukup lumayan sering meninggalkan keluarga.

Apalagi dengan tambahan tugas ini akan makin seiring ditinggalkan kalau saya terpilih 

"Istri, anak dan keluarga setuju tapi keluarga berpesan  jaga kesehatan. Menurut saya menjadi Kepala Daerah itu banyak cobaan. Orang mungkn tidak bisa menggoda saya akan menggoda keluarga saya, harus saya pagari dulu mereka akan banyak godaan dan cobaan. Jangan sampai saya tahan godaan tapi istri atau keluarga saya tidak tahan godaan," kata  M Haris.

Pesan dari Kementrian saat ditunjuk sebagai Pj Bupati Bangka,  M Haris mengatakan bahwa Kabupaten Bangka mengalami kesulitan disisi penganggaran.

Beban yang harus dipikul pemeritah ini bisa dikatakan berat karena kemampuan fiskal yang rendah antara 8-10 persen. Sehingga sangat tergantung kepada dana transfer baik dari pusat maupun dari Provinsi. 

Nah jika dana transfer tersebut berkurang maka terjadi maka kelabakan. Tidak bisa berdiri dikaki sendiri sekarang. Untuk membiayai pegawai saja tidak cukup dari PAD. 

"Itu yang tersirat dan berpesan benahi dari sisi anggaran karena saya dibilang dari Bakuda Kemudian nanti jaga stabilitas jelang Pemilu, lanjutkan yang sudah baik yang dilakukan bupati sebelumya, yang belum silahkan nanti buatkan inovasi inovasi didaerah itu pesan yang penting," kata M Haris 

M Haris melihat ada kesalahan dalam perencanaan anggaran, bahwa estimasi pendapatan terlalu tinggi.

Ternyata dana transfer tidak sebesar yang diperkirakan berkurang sebesar Rp 120 milyar dari perkiraan awal.

Sedangkan belanja sudah on going, sudah running. Sehingga tidak bisa menutupi belanja.

Sudah pangkas pangkas kemarin yang memang usulan usulan baru segala macem sekarang tersisa sekitar Rp 58 Milyar. Yang memang harus di take overr di 2024. 

"Sekarang bagaimana mengatur belanja pegawai baik ASN maupun tenaga kontrak bisa terbiayai di tahun 2023 ini. Saya dikasih waktu 3 hari usai dilantik untuk sidang paripurna perubahan dan 3 hari itu kita otak atik kita harus hidup sampai akhir tahun. Saya tutup yang kemarin juga tidak mau nyari siapa yang salah. Ni kita salah semua ayo kita benahi bersama sama bergandengan tangan," kata M Haris

Akibatnya ada penundaan pembayaran kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh pelaksana. Seperti pembayaran proyek proyek yang sudah diselesaikan.

"Yah kita minta maaf karena kondisi keuangan mohon maaf kepada pengusaha, pihak ketiga menunda pembayaran di 2024 nanti," kata M Haris

Selain itu tugas lainnya soal anggaran diatas saat ini sedang menyusun APBD 2024 yang akan diparpunakan tidak lama lagi dan itu harus segera selesai.

Penjabat Bupati itu harus menjalankan roda pemerintahan dimasa transisi terutama APBD Perubahan dan APBD Induk yang sedang berjalan.

Kemudian dana Pemilu Pilkada dimana wajib pemerintah daerah mengalokasikan dan sudah dibayarkan 40% sesuai ketentuan.

"Tinggal saya mencari 60% nya ditahun 2024 yang harus dialokasikan mulai Januari Februari," kata M Haris 

M Haris menambahkan masalah berikutnya yang harus ditangani adalah masalah stunting yang juga merupakan program nasional.

Dimana di Kabupaten Bangka ada 320 anak stunting di 10 Desa di 3 Kecamatan. Kalau mengikuti program nasional cukup dari 16,2% untuk diturunkan ke 14%.

"Saya tidak mau saya maunya zero walapun anggaran minim tapi tidak semua langkah menggunakan anggaran," kata M Haris 

Yang jelas harus ada kemauan dulu untuk mengatasi stunting karena semuanya tergantung pemimpin. Kemana pemimpin kemana anak buah, kalau pemimpinnya bilang A anak buah juga A semua pasti ngikut.

Stunting 0