Demi Menangkan Pilpres 2024 Joe Biden Berani Kutuk Netanyahu, Menlu AS Diutus untuk Ancam Israel

BANGKAPOS.COM, TEL AVIV -  Presiden Amerika Serikat Joe Biden kini terang-terangan berani mengutuk tindakan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu yang menargetkan warga sipil di Gaza, Palestina

Bahkan kritikan juga disampaikan Biden karena IDF telah menggempur kompleks fasilitas medis Rumah Sakit Al Shifa di Jalur Gaza Palestina.

Kutukan dan kritikan dari Joe Biden bukan tanpa sebab. Diketahui ia kembali ingin mencalonkan diri sebagai Presiden Amerika Serikat di Pilpres 2024 nanti.

Akibat kebijakan Biden yang pro Israel tersebut, suara pemilihnya turun drastis hingga 40 persen.

Menyadari turunnya suara pemilihnya tersebut, Biden pun kini beralih seolah-olah ingin membantu Palestina dari serangan IDF Israel.

“Saya telah menjelaskan kepada Israel bahwa saya pikir adalah kesalahan besar bagi mereka untuk berpikir bahwa mereka akan menduduki Gaza” kata Biden pada konferensi pers di San Francisco.

“Yang saya maksud melakukan segala daya untuk Israel yakni membantu para sandera agar terbebas dari militan Hamas. Tapi saya tidak bermaksud membantu militer Israel dalam melakukan genosida di Palestina,” tambah Biden.

Meski Amerika menjadi pemasok utama senjata Israel sejak tahun 1948, namun Biden mengatakan bahwa negaranya tidak pernah mengizinkan Israel untuk melakukan kejahatan perang dengan menempatkan markas militernya di Rumah Sakit Al Shifa di Gaza.

Banyak pihak berspekulasi bahwa hilangnya dukungan Amerika ke Israel berkaitan dengan pemilu AS yang akan digelar 2024 mendatang.

Menurut jajak pendapat nasional NBC News peringkat dukungan terhadap Presiden Joe Biden telah menurun ke level terendah hingga 40 persen, karena mayoritas pemilih tidak menyetujui cara Biden membantu Israel dalam perang melawan Hamas.

Alasan tersebut yang mendorong Biden untuk berpindah haluan menentang kedudukan Israel di Gaza demi menyelamatkan suaranya agar dapat kembali berkuasa di pemilihan Presiden Amerika tahun 2024.

Utus Menlu ke Tel Aviv

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken diutus oleh Presiden Amerika Serikat, Joe Biden untuk berangkat ke Tel Aviv, Israel.

Ia melakukan pertemuan dengan pejabat Israel guna membahas upaya perpanjangan gencatan senjata di Jalur Gaza.

Antony Blinken pun kemudian mengancam akan memberikan tekanan kepada pemerintah Israel apabila militernya terus melanjutkan serangan invasi ke warga sipil Plestina di jalur Gaza.

“Israel kami peringatkan untuk menghentikan perang karena tindakan tersebut hanya akan memberi banyak tekanan internasional ke Israel, termasuk juga ke AS,” kata Blinken sebagaimana dikutip dari New York Times.

Tak sampai disitu, dalam pertemuan tersebut Blinken meminta Israel untuk menerapkan apa yang disebutnya "rencana perlindungan sipil". Israel juga diharuskan untuk menentukan wilayah yang aman untuk ditinggali warga sipil Gaza.

"Warga Palestina yang mengungsi dari Gaza utara harus diizinkan untuk kembali jika kondisinya memungkinkan. Tidak boleh ada perpindahan internal yang berkepanjangan," tegas Blinken.

Dukungan ini dimaksudkan Blinken untuk mencegah bertambahnya jumlah korban tewas akibat perang yang saat ini mencapai 14.128 orang dengan rincian 5.600 adalah anak-anak dan 3.550 perempuan.

Abbas Tolak Usulan Amerika

Presiden Palestina, Mahmoud Abbas bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken di markas besar kepresidenan di Ramallah pada Kamis (30/11/2023).

Pertemuan itu untuk membahas upaya terbaru menghentikan agresi Israel terhadap rakyat Palestina.

Dalam pertemuan tersebut, Mahmoud Abbas menegaskan penolakannya terhadap pemindahan paksa rakyat Palestina, baik di Gaza maupun Tepi Barat, termasuk Yerusalem.

Menurut laporan media WAFA, presiden menekankan perlunya intervensi AS untuk mencegah pemerintah Israel mengusir warga Palestina di Tepi Barat, khususnya di Lembah Yordan, yang menjadi saksi rencana aneksasi diam-diam oleh pemukim dan tentara pendudukan Israel.

Presiden Abbas menegaskan Gaza adalah bagian intergral dari negara Palestina. Ia menolak pemisahan yang direncanakan oleh Israel.

"Menolak penerimaan atau kolaborasi apa pun dengan skema Israel untuk memisahkan wilayah tersebut," katanya, dikutip dari Anadolu.

Dalam hal ini, Presiden Abbas mengatakan bahwa kepemimpinan Palestina tidak akan meninggalkan tanggung jawabnya terhadap rakyat Gaza, yang berada di bawah yurisdiksi Negara Palestina.

Selain itu, Abbas menggarisbawahi pentingnya mempertahankan gencatan senjata yang ada saat ini di Gaza.

Ia juga ingin penghentian agresi Israel secara komprehensif untuk melindungi warga sipil dari serangan udara dan kekerasan yang dilakukan oleh militer Israel.

Menurutnya, saat ini sangat penting untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan.

"Menekankan pentingnya peningkatan cepat bantuan kemanusiaan, medis, dan makanan, serta penyediaan air, listrik, dan bahan bakar,” jelasnya.

Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas dan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengadakan pertemuan di Muqata, kompleks kepresidenan di kota Ramallah, Tepi Barat, pada 30 November 2023.

Abbas Serahkan Bukti Kejahatan Israel

Dalam pertemuan tersebut, Abbas juga menyerahkan kepada Blinken sebuah file lengkap yang mendokumentasikan kejahatan pendudukan Israel di Gaza, dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem.

File tersebut mencakup bukti pembunuhan, perusakan, pembersihan etnis, dan kekejaman lainnya yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Israel.

Menyikapi tindakan penindasan yang dilakukan otoritas Israel terhadap tahanan Palestina, Presiden Abbas mendesak Menteri Blinken untuk memaksa pemerintah Israel segera menghentikan tindakan tersebut.

Ia juga meminta untuk menghentikan pelanggaran terhadap tahanan Palestina dan masyarakat Palestina secara luas.

Sebelumnya, Blinken bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan anggota Kabinet Keamanan di Yerusalem Barat.

Blinken mendesak Israel untuk menjamin keamanan warga Gaza sebelum gencatan senjata berakhir.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan kepada Israel bahwa mereka harus memperhitungkan keselamatan warga sipil Gaza dan kebutuhan mereka terpenuhi sebelum melanjutkan operasi militer apa pun di Gaza.

Saat pertemuan tersebut, Blinken mengatakan gencatan senjata selama seminggu di Gaza telah membuahkan hasil.

Oleh karena itu, Amerika Serikat berharap gencatan senjata terus berlanjut.

Selama gencatan senjata ini Blinken sangat melihat perubahan positif atas kembalinya para sandera.

"Kami telah melihat selama seminggu terakhir perkembangan yang sangat positif dari para sandera yang pulang, berkumpul kembali dengan keluarga mereka," kata Blinken.

Ia juga mendesak Israel untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan di Gaza.

"Hal ini juga memungkinkan peningkatan bantuan kemanusiaan untuk diberikan kepada warga sipil tak berdosa di Gaza yang sangat membutuhkannya,” jelas Blinken.

(Tribunnews.com/Farrah Putri/Namira Yunia Lestanti)