Begini Kata TPN Ganjar-Mahfud soal Baliho Prabowo-Gibran di Pos Polisi: No Viral No Action

BANGKAPOS.COM -- Baliho pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran terpampang di atas pos polisi di Mojokerto.

Peristiwa ini terjadi di pagar RS Bhayangkara Serang dan Pos Polisi Mojokerto dan langsung viral di media sosial.

Ada ada yang menyebut bahwa oknum polisi terlibat dalam pemasangan baliho tersebut.

Terkait hal itu, Direktur Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Ronny Talapessy menyesalkan pemasangan baliho Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di fasilitas pemerintah.

"Pemasangan APK (alat peraga kampanye) ini jelas telah melanggar aturan karena dipasang di fasilitas milik pemerintah," kata Ronny kepada Kompas.com, Rabu (20/12/2023).

Oleh sebab itu, menurut Ronny, TPN mendorong Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI memproses pemasangan baliho sesuai aturan yang berlaku.

Selain itu, hasil tindak lanjut Bawaslu juga diminta disampaikan ke masyarakat.

Lebih jauh, Ronny menyayangkan penurunan baliho itu baru dilakukan pihak berwenang setelah viral di media sosial.

"No viral, no action? Sangat disayangkan bahwa APK tersebut akhirnya diturunkan karena viral dan protes di media sosial."

"Pihak-pihak yang berwenang sudah dibekali aturan main kampanye dan aturan-aturan lain dalam Pemilu," ujar dia. 

"Seharusnya dapat segera merespons pelanggaran yang ada tanpa menunggu kasus ini viral terlebih dahulu," kata dia.

Politikus PDI-P ini mengingatkan agar jangan sampai terkesan ada pembiaran oleh pihak berwenang atas pelanggaran aturan Pemilu.

Ia turut mengingatkan soal netralitas aparatur sipil negara (ASN) hingga TNI/Polri dalam Pemilu 2024.

"Sekali lagi semua pihak perlu menjaga dan ingatkan selalu agar ASN, TNI, dan Polri tetap menjaga netralitas agar pemilu berlangsung jujur dan adil," ujarnya.

Aparat Kepolisian TIDAK Terlibat dalam Pemasangan Baliho Prabowo-Gibran